Solidaritas.net | Tangerang – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang ditetapkan Presiden RI Joko Widodo pada Senin, 17 Desember 2014 lalu, memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Termasuk kalangan buruh merasakan efek domino yang sangat besar akibat kenaikan itu, karena semua harga kebutuhan pokok dan biaya hidup juga ikut naik secara otomatis. Wajar saja jika hidup terasa semakin berat dengan kondisi seperti ini.
Lihat saja Banawati, seorang buruh kontrak di salah satu pabrik sepatu di Kampung Jembatan Merah, Desa Pondok Jaya, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Banten. Demi bertahan hidup dan membiayai kedua anaknya, dia terpaksa harus makan mie instan setiap hari sejak kenaikan harga BBM. Begitu pula dengan suami dan kedua anaknya itu. (Baca juga: Kisah Hidup Buruh Pabrik Setelah Kenaikan Harga BBM)
Dikutip dari Liputan6.com, Rabu (31/12/2014), Banawati juga hanya mampu memasakn mie instan tersebut dengan menggunakan kayu dan plastik bekas yang dibakar. Pasalnya, dia tak mampu membeli minyak tanah. Sedangkan penantian panjangnya selama 5 tahun yang berharap dapat dipekerjakan sebagai karyawan tetap, hingga saat ini belum juga terkabul.
Banawati hanya menerima gaji sebesar Rp 1.950.000 per bulan. Sementara suaminya yang bekerja sebagai tukang becak hanya mampu mendapatkan uang Rp 30.000 setiap harinya. Namun, kesulitan ini tetap tidak mengurangi kasih sayang Banawati sebagai seorang ibu yang harus tetap kuat mengurus anak-anaknya, meski setiap hari hanya makan mi instan. (Baca lainnya: Harga BBM Naik, UMP Harus Direvisi)
Tak hanya itu saja penderitaan mereka. Selama 12 tahun ini, Banawati dan keluarganya juga harus berbagi hidup bersama orangtuanya di sebuah rumah kayu berbilik rapuh dan berlantaikan tanah. Saat ini, dia hanya bisa berharap pada bantuan pemerintah. Jangankan memperbaiki rumahnya yang mulai rapuh, untuk pendidikan anak-anaknya pun Banawati harus berjuang keras. Apalagi selama ini kedua anaknya sekolah tanpa ada bantuan dana.
Sementara itu, sebelumnya Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Nining Elitos menanggapi, bahwa kebijakan yang diambil Presiden Jokowi tersebut hanya akan semakin memiskinkan kaum pekerja dan mengurangi daya beli mereka. Pasalnya, kebijakan tersebut ternyata tidak diikuti pula dengan perbaikan taraf kesejahteraan para buruh.
“Semakin mengurangi daya beli, karena kenaikan harga BBM semakin memiskinkan rakyat,” kata Nining dalam sebuah diskusi bertema Pengaruh Penyesuaian BBM dan Kenaikan Upah Minimum Pekerja Untuk Kesejahteraan Rakyat di Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai NasDem Jakarta, Kamis (18/12/2014), seperti dilansir Okezone.com beberapa waktu lalu.
(Baca selanjutnya di halaman 2)
Masih menurut Nining, kebijakan kenaikan harga BBM ini merupakan kesalahan tata kelola migas (minyak dan gas) nasional. Apalagi, selama ini Indonesia selalu mengekspor minyak mentah dari luar dan membeli minyak jadi, yang tentu harganya sangat mahal. Dampaknya pasti tetap akan menjadi beban bagi masyarakat sebagai konsumen dari minyak tersebut.
Ditambahkannya lagi, dengan kebijakan itu, pemerintah pun dinilai tidak prorakyat. Padahal, pemerintah tidak hanya harus netral saja, tapi juga harus mampu melahirkan kebijakan yang melindungi rakyat. KASBI sendiri akan terus berusaha memperjuangkan nasib buruh, salah satunya dengan mendesak pemerintah segera membuat Undang-Undang Pengupahan.
