Awas! Bahaya Militerisme di Dalam Kampus

Oleh: Mirza Asahan*)

Pasca reformasi, mahasiswa terbebas dari belenggu militerisme yang dahulu bersandar pada Resimen Mahasiswa (Menwa). Dengan dikeluarkannya SKB 3 Menteri, yakni Keputusan Bersama Menteri Pertahanan Keamanan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: KEP/11/X11/1994, Nomor : 0342/U/1994, Nomor: 149 Tahun 1994 dinyatakan tidak berlaku. Reformasi berjasa terhadap penghapusan militerisme di dalam kampus yang mendorong Menwa hanya menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di bawa pengawasan kampus.

Kebijakan militerisme yang berhasil dihapuskan di dalam kampus, hasil dari perjuangan mahasiswa dan rakyat menggulingkan Soeharto, kini pelan-pelan mulai di kembalikan. Seperti berita yang dilansir Merdeka.com memuat keterangan dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan) mengatakan bahwa di tahun 2015 Menwa akan diaktifkan kembali dibawah komando lansung Tentara, dan mendapat payung hukum dari negara yang berarti: mendapat subsidi lansung untuk kegiatan dan programnya, serta mendapat latihan khusus oleh seluruh kesatuan Tentara Indonesia. [1]

Berikut alasan Kemenhan mengaktifkan kembali Menwa:

• “Banyak sekali adik-adik menwa kita, mereka sebagai pelajar dan semangat juang yang tinggi harus kita bina terus karena masyarakat kita jauh dari nilai-nilai bela negara sekarang ini. Menwa akan menjadi kader bela negara kita,” kata Faisal di Kemenhan, Jakarta, Selasa (9/12).
• “Mereka kan juga binaan dari kodam-kodam. Lepas kontrol dari TNI sehingga bisa terjadi perselisihan antar-lainnya. Oleh karena itu kembalinya dalam binaan kita bisa lebih baik lagi,” katanya.
• Lanjutnya, saat ini kondisi Menwa di dalam kampus sangat memperihatinkan lantaran masuk bagian unit kegiatan mahasiswa. Oleh sebab itu, pihak bakal aktifkan kembali Menwa di setiap kampus pada tahun depan.
• “Bisa lagi, yang sekarang ada kan kasihan mereka bagian dari UKM. Kegiatan mereka itu tidak ada program dukungan anggaran yang mencukupi,” jelasnya.

Negara mana yang dibela? Pembelaan seperti apa yang dibutuhkan negara? Kalau kita boleh jujur, hanya minoritas kecil yang terlibat Menwa. Ketidakterlibatan mahasiswa di Menwa bukan berarti mahasiswa tidak ingin membela negara, namun melihat Menwa sebagai UKM yang tidak mempunya manfaat apapun, kecuali arogansi yang berlagak menjadi aparat negara. Mahasiswa dan rakyat hari ini antipati terhadap pemerintah, karena kebijakan negara yang telah menyelewengkan makna dari cita-cita Revolusi 1945. Dengan gampang rakyat dapat melihat petani berduyun-duyun dipaksa dari rumah dan tanahnya, buruh diupah murah, mahasiswa harus membayar mahal mengecap pendidikan, Pedagang Kaki Lima (PKL) digusur, harga Bahan Bakar Minya (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) dinaikkan. Lalu negara mana yang ingin dibela? Negara yang menindas rakyat?

Dalam keadaan negara yang menindas rakyat, Menwa hanyalah akan menjadi perpanjangan tangan tentara untuk menindas gerakan mahasiswa di dalam kampus. Militer hanya ingin mengantisipasi gerakan mahasiswa karena gerakan ini yang paling aktif menolak kenaikan harga BBM, mengkritisi kebijakan pemerintah yang menyengsarakan rakyat dan berwatak anti militerisme.

Jika kita lihat kedudukan Menwa di kampus tentu tak sama seperti apa yang dikatakan Kemenhan. Menwa dibawa komando rektorat mendapat fasilitas yang cukup baik sebagai bagian dari UKM. Bahkan, Menwa menjadi elemen yang selalu mendukung kebijakan rektorat dan masih kerap dilatih oleh tentara.

Tetapi keblingeran Kemenhan sudah terlampau jauh. Mahasiswa tidak membutuhkan baris-berbaris dengan baju seragam atau seperangkat peralatan semi-militer. Lebih baik dana yang akan digelontorkan ke Menwa digunakan untuk membangun perpustakaan dengan buku yang lengkap dan bermutu, membangun sekolah-sekolah, membangun laboratorium dan berbagai sarana pendidikan yang lain, serta menggratiskan pendidikan.

Kenapa kita harus menolak Menwa?

Yang harus disadari terlebih dahulu adalah keberadaan Menwa yang didirikan oleh Jendral Besar A.H.Nasution pada tahun 1959 dengan Keputusan Panglima III/Siliwangi No 40-25/S/1959, yakni diselenggarakan wajib latihan bagi mahasiswa perguruan tinggi di Bandung. Kebijakan ini terus diperluas hingga ke seluruh kampus pada masa Orde Baru.

Tentu kita tidak ingin kembali dibawa ke zaman Orde Baru, dimana mahasiswa di kampus-kampus harus bersembunyi berbicara kebenaran, harus mengemban ketakutan saat menyebar-luaskan gagasan. Jika Menwa kembali mendapati latihan khusus dari tentara, dan subisidi dana besar dari Negara, itu artinya Orde Baru akan kembali di dunia kampus. Saat ini Menwa yang berada di bawa kampus juga sudah sepatutnya dibubarkan, sebab dalam kegiatan intelektual di dalam kampus tentu Menwa tidak diperlukan sama sekali.

Kita menolak Menwa bukan berarti anti terhadap kedisiplinan, tentu mahasiswa membutuhkan kedisplinan, namun kedisiplinan yang berada di dalam Menwa dengan ancaman hukuman fisik dan bentakan suara kasar tidak dibutuhkan pula oleh mahasiswa untuk membangun kedisiplinan di dalam dirinya. Kedisplinan yang diperlukan mahasiswa harus datang dari pikirannya yang jernih, dan gagasan-gasan teori yang berpihak pada rakyat, pertarungan-pertarungan ide yang demokratis dapat membentuk kedisplinan mahasiswa dalam belajar, menyelesaikan kuliah (tugas moral pada orang tua), menulis untuk rakyat, agar dapat setia pada kebenaran, dan kokoh memperjuangkan tanggung jawab sosialnya terhadap rakyat, bukan komando yang datang dari Tentara.

Watak militerisme yang kembali disuntikkan di dalam kampus dengan massif melalui Menwa akan menjadi bumerang bagi gerakan mahasiswa yang pro-demokrasi. Menwa dapat mengawasi kegiatan-kegiatan mahasiswa, mahasiswa tidak lagi bebas menyatakan pendapatnya. Sejarah telah menjelaskan: militerisme dengan segala upaya tentu akan membendung pandangan kritis berkembang dikampus dengan kekerasan maupun mekanisme administrasi kampus.

Pemerintahan saat ini, yang katanya ingin membangun “Revolusi Mental”, ternyata malah mengeluarkan kebijakan yang dapat menghancurkan mental mahasiswa, dengan menyuntikkan pandangan yang menghalalkan segala cara kekerasan demi membela negara yang menindas rakyatnya sendiri. Sudah seharusnya protes-protes penolakan terhadap kebijakan Kemenhan ini, dilancarkan di kampus-kampus. Jika gerakan mahasiswa terlambat, dalam waktu tertentu gerakan mahasiswa yang akan disapu bersih oleh kelompok semi-militer, antek Tentara.

*) Penulis adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rujukan:

[1] http://www.merdeka.com/peristiwa/kemenhan-hidupkan-lagi-resimen-mahasiswa-pada-2015.html.