Yogyakarta – Rencana aksi mendukung United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG) dan hak menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi Papua Barat berujung pada penangkapan. Sebanyak tujuh orang yang sedang menuju ke asrama mahasiswa Papua di daerah Kamasan 1, Yogyakarta, ditangkap dan dibawa ke Polres setempat.
 |
| Aparat saat berhadapan dengan mahasiswa Papua. (Foto: Randy) |
Sejak pagi sekitar pukul 07.00 WIB aparat kepolisian telah mengepung asrama, Kamis (15/7/2016). Polisi memblokir jalan di depan asrama, pintu gerbang dan pintu belakang asrama, menggedor-gedor pintu dan melakukan razia di beberapa titik jalan menuju asrama Papua untuk menggagalkan aksi hari ini.
Bersamaan dengan itu, sekelompok milisi bersenjata Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan TNI/Polri Indonesia, Pemuda Pancasila, Paksi Katon, dan Laskar Jogja terlihat yang melakukan aksi pengepungan di depan gerbang asrama. Polisi membiarkan mereka mendobrak pintu gerbang. Umpatan rasis juga terlontar dari massa kelompok milisi. Sejumlah spanduk di pasang di depan asrama yang bertuliskan “NKRI Harga Mati”, “Warga Jogja Tolak OPM” dan “Separatis Keluar dari Jogja”.
Kepolisian mengepung asrama untuk mencegah mahasiswa melakukan aksi dengan alasan aksi tersebut tidak melayangkan surat pemberitahuan. Juru bicara Persatuan Rakyat Pembebasan Papua Barat Roy Kareba menerangkan pihaknya telah memberikan surat pemberitahuan pada 12 Juli 2016, namun polisi menolak surat tersebut.
Mahasiswa Papua hendak melaksanakan aksi dengan tema “Berikan Hak Menentukan Nasib Sendiri sebagai Solusi Demokratis bagi Bangsa Papua”dalam peringatan47 tahun pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera yang jatuh pada 14 Juli 2016.
Dalam siaran persnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta menilai sikap kepolisian yang sangat berlebihan melanggar hak asasi manusia dan Perkap No. 8 tahun 2009 tentang implementasi HAM dalam pelaksanaan tugas Kepolisian.
