Solidaritas.net | Saat jumpa pers di Gedung Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2014), Laksamana Pertama TNI M Faisal selaku Direktur Bela Negara di Kementrian Pertahanan berencana akan menghidupkan kembali Resimen mahasiswa (Menwa) pada 2015 nanti. Pengertian tentang “menghidupkan” kembali Menwa adalah pembinaan Menwa di bawah komando Angkatan militer (Kodam) di seluruh Indonesia serta pendanaan program pembinaan Menwa masuk dalam anggaran militer pemerintah.
Saat ini, Menwa masih eksis di beberapa kampus-kampus di Indonesia dengan status sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di bawah naungan Rektorat. Upaya menghidupkan Menwa kembali merupakan upaya TNI untuk mengembalikan ideologi-politik militerisme/dwi fungsi ABRI melalui mengaktifkan jalur-jalur komando teritorial ke warga sipil.
Resimen Mahasiswa dan Ideologi Militerisme
Dalam sejarahnya, secara konseptual Menwa muncul dari sistem HAMKAMRATA sebagai hadil dari kebijakan Dwifungsi ABRI 1957 yang mendesain kelompok sipil ke arah semi militer. Awalnya, jalur komando TNI ke Menwa disahkan dalam SKB Menhankam Pangab, Mendikbud dan Mendagri Nomor Kep/39 /XI/1975, 0246a /U /1975 , 247 /A/1975. Selanjutnya, Menhankam/Pangab mengeluarkan Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Menwa Nomor Kep/021/-1978, 05a/U/1978, 17A/1978. Pada perkembangannya, SKB itu direvisi pada tahun 1994. SKB 3 Menteri tersebut melegitimasi tentara untuk melakukan pembinaan (pendidikan dan pelatihan) kepada Satmenwa (Satuan Resimen Mahasiswa) tingkat kampus. (Baca lainnya: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, 8 Mahasiswa Ditangkap)
Sejarah Orde Baru memberi bukti bahwa keberadaan Menwa sangat efektif menjadi kaki dan tangan Tentara untuk memata-matai gerakan mahasiswa. Bahkan, pasca kejatuhan Soeharto, kelakuan Menwa yang khas tentara masih dipraktekkan, misalnya pada Mei tahun 2000 terjadi penganiayaan di kampus UPN Veteran Jakarta, yang dilakukan oleh Domingus dan Mirzal, anggota Menwa UPN kepada Dody, Agung dan Wiradhi, anggota Pers Kampus “Aspirasi” UPN. Penganiyaan tersebut didasari oleh ketidaksenangan angota Menwa pada pemberitaan yang dikeluarkan oleh Pers “Aspirasi” tentang kasus korupsi UPN Veteran Jakarta dan kasus uang SPP mahasiswa yang ditilep oknum Menwa yang diduga bekerja sama dengan pihak birokrasi kampus. (Baca lainnya: Awas! Bahaya Militerisme di Dalam Kampus)
Sejak jatuhnya Orde Baru, mahasiswa mulai gencar berkampanye luas dan menuntut pembubaran Menwa dimana dalam berbagai kasus, mahasiswa berhadap-hadapan dengan kelompok Menwa di kampus. Sehingga, pada tahun 2000 SKB Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah mengeluarkan SKB No.KB/14/M/X/2000, No. 6/U/KB/2000 dan No.39 A Tahun 2000 tertanggal 11 Oktober 2000, tentang Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa (MENWA) yang menghapuskan kewenangan TNI dalam pembinaan terhadap Menwa.
SKB 3 Menteri itu memuaskan mahasiswa yang menginginkan Menwa dibubarkan sepenuhnya. Di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS)mahasiswa UMS yang tergabung dalam Forum Bersama Mahasiswa Aktivis (FBMA) menuntut pembubaran menwa hingga membakar markas Menwa pada tahun 2002. Perlawanan FBMA berhasil mendesak Rektor UMS Prof Drs Dochak Latif untuk membubarkan Menwa.
(Baca selanjutnya di halaman 2)
Di Kampus Perbanas Jakarta, Perjuangan membubarkan Menwa berhasil karena adanya desakkan mahasiswa.
“Sempat ada kejadian tahun 2004, Rinaldi Railis, mahasiswa jurusan Akuntansi angkatan 2001 yang juga salah satu anggota Menwa Perbanas tewas karena dipukul, ditendang hingga di keroyok oleh senior Menwa saat mengikuti Latihan Dasar Menwa di Cibubur pada hari Rabu, 3 Maret 2004. Tewasnya Rinaldi menyulut kemarahan mahasiswa dan orang tua Rinaldi. Mahasiswa Perbanas membentuk Solidaritas Mahasiswa Perbanas yang menuntut usut tuntas kasus meninggalnya Rinaldi dan menuntut pembubaran Menwa. Akhirnya, Menwa Perbanas dibubarkan oleh birokrasi kampus,” tutur Noris Krishna, salah seorang alumni Perbanas angkatan 2000 yang terlibat dalam gerakan Solidaritas Mahasiswa Perbanas untuk menuntut pembubaran Menwa.
Menghadang Kebangkitan Militerisme di Kampus
Perjuangan demokrasi memang tidak sekali pukul dalam menjatuhkan Soeharto dan menghapuskan Dwifungsi ABRI secara tuntas. Penghapusan Dwifungsi tidak serta merta dapat mengembalikan tentara ke barak-barak perbatasan. Mesin-mesin ideologi militerisme hingga saat ini masih eksis di tengah-tengah sipil dalam bentuk komando teritorial, Kodam hingga Babinsa.
Kediktatoran Orde Baru tak boleh hidup kembali. Segala potensi kebangkitan kekuatan militerisme harus di hadang, salah satunya dengan menghadang kebangkitan Menwa.
Tuntutan Pembubaran Menwa harus digalakkan kembali oleh gerakan mahasiswa, sebab saat ini pun Menwa yang berstatus UKM kampus dengan pengalihan tugas dan fungsi Menwa sebagai penjaga keamanan kampus pun tidak efisian dan over-lapping tugasnya dengan satuan keamanan kampus atau satpam kampus. Menwa bisa saja berdalih bahwa mereka paling konsisten dalam membela negara, tetapi konsep “bela negara” Menwa sangat sempit sebagai tugas sekelompok orang, semacam tugas seorang Praetorian (pasukan pengawal khusus pada masa Kekaisaran Romawi) yang mengecilkan peranan sipil dalam pembelaan negara.
Harus disadari bahwa musuh mahasiswa bukan anggota Menwa yang notabenenya juga mahasiswa, tetapi Menwa itu sendiri sebagai wadah organisasi yang menebarkan ideologi militerisme pada mahasiswa dan sewaktu-waktu mereka dapat bertindak anti demokratis. Pembubaran Menwa dapat dilakukan dengan berbagai metode perjuangan mahasiswa. Pertama, melakukan aksi tuntutan terpusat diarahkan pada pemerintahan Jokowi-Jk serta tuntutan kepada Kementerian yang terkait, seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset Dan Pendidikan Tinggi, untuk menolak usul dari Kementerian Pertahanan. Karena pembangkitan kembali Menwa harus mendapat persetujuan dari ketiga Kementerian tersebut. Kedua, menggalakan kembali diskusi, seminar, nonton film tentang kejahatan ideologi militerisme/Dwi fungsi ABRI dan aksi-aksi kampus dengan tuntutan pembubaran terhadap Menwa di kampus-kampus.
Tulisan di atas baik, meskipun menurut saya yang awam terhadap dunia jurnalistik, tulisan ini jelas sarat akan data dengan tujuan menjatuhkan, subjektif yang hanya lihat bercak noda dalam seluruh gambaran besar permasalahan.
Menwa itu bukan sebuah organisasi kaku yang bersikeras mempertahankan nilai-nilai di zaman orde baru seperti yang disebutkan di atas. Tanpa bermaksud untuk mendiskreditkan pihak manapun, oknum selalu ada untuk merusak suatu catatan baik suatu institusi dan organisasi, sama halnya dengan Menwa, tentu saja tidak lepas dari keberadaan oknum tersebut.
Menwa yang sekarang adalah organisasi yang lebih menitikberatkan kepada penyaluran minat dan bakat terhadap dunia militer, tanpa menghilangkan fungsinya sebagai fasilitator dan dinamisator kampus. Pandangan bahwa tugas menwa yang sering bertabrakan dengan satpam kampus mungkin merupakan pandangan yang umum dijumpai bagi mereka yang tidak mengerti, tapi ketahuilah bahwa ada banyak hal yang satpam mungkin tidak dapat kerjakan, sedangkan Menwa dapat mengerjakannya. Menjadi jembatan penghubung antara mahasiswa dan civitas kampus tentu bukan pekerjaan yang satpam dapat lakukan. Berada di garis depan dalam membela kampus tentu bukan hanya sekedar dalih, kami belajar untuk mengamalkan bela negara dalam lingkup yang lebih kecil, yaitu dunia pendidikan.
Tentu saja saya bukan seorang yang gemar membenarkan yang salah ataupun sebaliknya. Oknum tentu harus ditindak tegas. Penyiksaan dan penganiayaan bukan corak Resimen Mahasiswa baik dulu maupun sekarang. Oleh karenanya apabila Menwa hendak diaktifkan kembali, penegakkan PDRM dan sanksi terhadap pelanggarannya tentu harus diperkuat juga.
Usulan untuk membubarkan Menwa hanya karena alasan efisiensi dan ketakutan terbungkamnya kebebasan berpendapat bukanlah suatu usulan yang bijak.
Terima kasih atas tanggapannya. Tulisan ini dimuat di kolom opini.