Solidaritas.net, Bekasi – Ratusan buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Bekasi- Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSBB-KASBI) menggelar aksi unjuk rasa dikantor pemerintah daerah (Pemda) dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bekasi pada Selasa (18/8/2015).
Aksi unjuk rasa itu dilakukan karena buruh yang tergabung dalam KASBI merasa kesal atas ungkapan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia (Kemenaker RI) yang mengatakan bahwa anggota KASBI hanya berjumlah 7.000 anggota.
Koordinator aksi sekaligus ketua Umum FSBB-KASBI, Imam Mujahid menyerukan kepada pihak Disnakertrans Kab Bekasi agar segera menyampaikan data hasil verifikasi keanggotaan FSBB-KASBI kepada Kemenaker RI.
Dalam aksinya, para buruh juga meminta untuk beraudensi dengan Bupati Bekasi terkait dengan tidak adanya hasil dari kinerja Dinas Kabupaten Bekasi, persoalan perburuhan di tempat mereka bekerja seperti kerja kontrak yang melanggar, PHK sepihak, pelanggaran K3 (kesehatan dan keselamatan kerja) yang mengakibatkan buruh cacat hingga meregang nyawa, eksploitasi terhadap buruh perempuan dan berbagai persoalan buruh lainnya.
Selain di Kabupaten Bekasi, KASBI dibeberapa Kabupaten lainnya seperti di Subang juga turut melakukan aksi serupa. Disnakertrans Kab Subang sendiri mengaku selalu melaporkan verifikasi jumlah anggota KASBI. Baik ke pemerintah tingkat provinsi maupun ke pusat.
Menurut Anang Kusnandar selaku ketua umum Federasi Serikat Buruh Persatuan ( FSBP-KASBI) Kabupaten Subang, pernyataan yang dilontarkan oleh Kemenaker tersebut merupakan wujud pelecehan. Sebab sampai hari ini anggota KASBI berjumlah lebih dari 7.000.
“Pada tahun 2014 saja, jumlah anggota KASBI untuk wilayah Jawa Barat berkisar 25.000an, belum lagi daerah lainnya seperti Sumatera Selatan yang dikomandoi oleh Danang Sutawijaya. Maka pernyataan kemenaker yang mengatakan KASBI hanya berjumlah 7.000 adalah pelecehan bagi kami,” jelas Anang Kusnandar kepada Solidaritas.net, Selasa(18/8/2015)
Anang menduga ungkapan tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjegal serikat buruh ini agar tidak terlibat dalam pertarungan formal.
“ Jumlah anggota KASBI boleh disebut sedikit, namun jumlah itu bukan untuk dimanipulasi ataupun dikerdilkan dalam angka,” tegasnya
