15 Comments

  1. Gallyta Nur

    masukan sedikit nih : jadi kalo kusimak soal pertanyaan di atas aku asumsinya maksud dari PMTK itu yah…: dulu istilah PMTK pertama kali dipakai (entah siapa yang memulai) pada saat KEPMEN 150/2000 diberlakukan, istilah PMTK itu sebenarnya adalah singkatan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja sekarang dengan keluarnya UUK 13/2003 sebutan PMTK sudah jarang kudengar dalam setiap putusan kasus PHK yang ada saat ini adalah 1 atau 2 kali Pasal 156.karena dasar perhitungan pesangon yg tadinya dipakai adalah kepmen `50/2000 tidak digunakan lagi pasca keluarnya UUK 13/2003 tersebut.

  2. Kalo ngga salah nih ya..
    Pertama, PMTK itu singkatan dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja.

    Kedua, asal muasal "istilah" PMTK seolah di-identik-kan sebagai ketentuan pesangon atas phk, itu berawal dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.4 Tahun 1986 (kalo ga salah sih) tentang PHK dan Pesangon,

    Nah.. mulai dari situlah istilah PMTK diidentikkan dengan ketentuan pesangon atas PHK.

    Padahal PMTK itu sendiri sejatinya hanya merupakan singkatan, dan BUKAN rumus Pesangon atas PHK.

    Selanjutnya, PMTK No.4/1986 tersebut dirubah menjadi PMTK No.3/1996, lalu dirubah menjadi Keputusan Menteri No.150 Tahun 2000 yang hingar bingar itu… (Padahal isinya ga jauh beda dengan ke-2 aturan "PMTK" sebelumnya)

    Setelah itu hadir Kep.Men No.78/2001 (Alhilal Hamdi) yang bahkan juga jadi heboh Nasional dimana semua Serikat mendemo Kementerian Tenaga Kerja.

    Sampai akhirnya hadirlah UU 13/2003 yang salah satu point anehnya terkait Pengunduran Diri, yaitu soal Hilangnya Hak atas Penghargaan Masa Kerja dalam rumusan Pasal 162, yang akibatnya, mereka yang mengundurkan diri baik-baik "seolah" malah jadi ngga dapat apa-apa.. (kecuali ada aturan tentang Uang Pisah di PP/PKB perusahaan tsb)

    Bingung..?!
    Selamat datang di Indonesia…

  3. PMTK = Peraturan Menteri Tenaga Kerja

    Berawal dr Per.Men Tenaga Kerja (dan Transmigrasi) No.4 Tahun 1986 tentang PHK & Pesangon,

    Lalu Peraturan Menteri (PMTK) tersebut diganti dengan Per.Men No.3 Tahun 1996 yang juga masih terkait PHK dan (rumusan) Pesangon atas PHK..

    Karena kedua peraturan tersebut lah kemudian istilah "PMTK" seolah di-identik-kan dengan rumusan pesangon atas PHK.

    Dalam perjalanannya "PMTK" tersebut dirubah (lagi) menjadi Kep.Men No.150 Tahun 2000, lalu menjadi Kep.Men No.78 Tahun 2001 yang sempat menghebohkan dunia perburuhan Indonesia..

    Sampai akhirnya rumusan Pesangon atas PHK tersebut masuk kedalam UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 156.

    Soal mana yang "1 PMTK" atau "2 PMTK"?, uraian dalam tulisan ini sudah sangat gamblang memaparkan.

    • Rudi Pranata

      Paham dngn UU & Peranturan. Apalagi bantu dong Kariawan BUMN yg masi banyak blm Medapakan Hak2 nya. Uang SHT & PESANGON

    • Solidaritas.net

      Terima kasih atas pertanyaannya. Tergantung alasan PHK-nya. Harus diketahui terlebih dahulu alasan PHK, barulah dapat ditentukan apakah si buruh/pekerja yang bersangkutan mendapatkan pesangon 1 PMTK atau 2 PMTK. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan hubungi kami via email redaksi@solidaritas.net atau solidaritasnews@gmail.com. Kami akan merespon secepat yang kami bisa.

  4. Nasuki

    Mohon pencegahannya. Kami mengalami permasalahan tenaga kerja yg diadakan dg gagalnya negri pkn & kami mogok. Pada hari pertama mogok kami diberi surat panggilan 1 &hari kedua diberi surat panggilan 2. Kemudian pd hari ketiga sampai kelima diberi spt 1 -‘sampai spt 3. 7 hari kemudian di pil sepihak. Sejak di pil sepihak kami tdk menerima upah lagi krn perusahaan mendapatkan surat dr dibakar permohonan ttg penjelasan mogok tdk sah. Padahal bukan kesenangan dibakar permohonan itu memutuskan sah & tdk sahnya mogok. Kami mendapatkan surat dr dibakar permohonan yg menyatakan bahwa selama jln ada keputusan noktah perusahaan diwajibkan itu membayar upah yg biasa diterima buruh. Kami juga dpt surat dr kemenaker yg menyatakan perusahaan wajib membayar upah proses & thr. Sindiket permohonan juga telah mengeluarkan nota pemeriksaan 1 & 2 terkait upah proses dan thr. Tapi jawaban dari perusahaan adalah menunggu mutu dan phi. Kami juga mengadukan masalah ini ke dprd provinsi & dilaksanakannya rapat dengar pendapat. Hasil dr rdp adalah dprd permohonan merekod pencabutan surat mogok tdk sah. Akhirnya dibakar permohonan mencabut surat mogok tdk sah. Masalah ini sudah masuk ke persidangan pin. Yang kami tanyakan adalah nota pemeriksaan 1 & 2 itu arahnya ke pidana atau sanksi administratif?. Kami sudah ke disnaker provinsi utk menanyakan tindak lanjut nota 2 yg sampai skrg belum ada. Terima kasih atas perhatiannya.

  5. Faisal

    Kami sudah bekerja 4 tahun tapi status masih pkwt malah akhir maret ini perusahaan ingin mengontark kerja kami lagi kembali seperti dari 0 lagi atau pkwt baru dan masa kerja kami di anggap hilang yg 4 tahun itu seadanya perusahan menggantikan 1pmtk/ uang pengharggan bagaiman solusinya dan 1 pmtk itu seperti apa perhitungan’anya mohon pencerahanya

    • Solidaritas.net

      Sesuai dengan Pasal 59 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, maka status Anda seharusnya berubah dari karyawan PKWT menjadi karyawan PKWTT mengingat Anda telah bekerja sebagai buruh kontrak melebihi 3 tahun. Adapun tawaran pesangon 1 PMTK dari perusahaan adalah untuk menghilangkan penyimpangan penggunaan PKWT yang sebelumnya. Jika Anda menerima tawaran ini, maka penyimpangan PKWT dan konsekuensi di mana Anda seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap dapat dianggap telah diselesaikan dengan kompensasi.

  6. Adil

    Saya bekerja disebuah perusahaan dari tahun 2006..dan melakukan perjanjian kontrak kerja tiap tahunnya dan itu berlangsung sampai tahun 2014 dan sampai sekarang tahun 2018 tidak ada lagi perjanjian kontrak kerja…apakah status saya pkwt atau pkwtt…

    • Solidaritas.net

      Berdasarkan Pasal 57 dan 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerja, seharusnya Anda diangkat menjadi PKWTT atau karyawan tetap, mengingat:
      1. Anda telah bekerja dengan status kontrak selama lebih dari tiga tahun yakni dari 2006 sampai 2014 (lihat Pasal 59 ayat 1 dan 7 UU No. 13/2003)
      2. Anda bekerja tanpa perjanjian kontrak kerja dari 2014 sampai 2018. (Lihat Pasal 57 ayat 1 dan 2).

  7. Yusuforever

    Bisa ga kalau pesangonnya 3x PMTK, krn management baru perusahaan menerapkan 3x PMTK dgn maksud beramai2 resign.. ini mengejutkan saya yg digulingkan sebagai management lama.. setau kami hanya 2x PMTK saja..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *