Wajibkah Perusahaan Memberikan Slip Gaji?

Category: Pengetahuan 1.221 0
Foto ilustrasi sumber www.contohsuratindonesia.com
Foto ilustrasi sumber www.contohsuratindonesia.com

Solidaritas.net – Salah satu fungsi slip gaji adalah untuk menunjukkan adanya transparansi sistem pengupahan kepada buruh atas kinerja mereka. Namun sebenarnya, di dalam UU Ketenagakerjaan sendiri tidak terdapat satu klausul pun yang mewajibkan pengusaha untuk memberikan slip gaji terhadap buruh.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (“PP 8/1981”) pada pasal 24 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa pemberian upah tidak harus dilakukan dengan tanda bukti tertulis, kecuali untuk perhitungan atas uang muka atas upah, kelebihan upah yang telah dibayarkan dan cicilan hutang buruh kepada pengusaha.

Adanya slip gaji lebih sering digunakan sebagai bukti bahwa perusahaan telah membayarkan upah buruh pada bulan yang tertulis dalam slip gaji tersebut. Meskipun tidak ada hukum yang mewajibkan pemberiannya, namun bukti tertulis seperti slip gaji, merupakan sarana pembuktian yang diperlukan jika terjadi perselisihan hubungan industrial di kemudian hari.

Pemberian slip gaji ini juga terkait dengan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu pengusaha dan buruh. Upah adalah hak yang harus didapatkan oleh buruh dan juga sebagai salah satu kewajiban pengusaha. Oleh karena itu, perihal wajib atau tidaknya pemberian slip gaji pada buruh bergantung pada ketentuan yang memuat tentang pemberian slip gaji dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama.

Pengaturan tentang wajib atau tidaknya pengusaha memberikan slip gaji, dapat dituangkan dalam perjanjian kerja, sesuai ketentuan pada pasal 54 ayat (1) huruf f dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan dalam ketentuan tersebut bahwa perjanjian kerja sekurang-kurangnya memuat syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan buruh.

Dapat juga dimuat dalam peraturan perusahaan, sesuai ketentuan dalam pasal 111 ayat (1) pada UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa di dalam peraturan perusahaan wajib memuat hak dan kewajiban pengusaha dan buruh, termasuk di dalamnya adalah ketentuan tentang slip gaji.

Juga dapat dimuat dalam perjanjian kerja bersama, sesuai ketentuan dalam pasal 124 ayat (1) pada UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa dalam perjanjian kerja bersama wajib memuat hak dan kewajiban pengusaha, buruh dan serikat buruh. Sehingga terhadap kewajiban untuk memberikan slip gaji sendiri pada dasarnya ditentukan dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama seperti tersebut di atas.

Editor: Andri Yunarko

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close