Solidaritas.Net, Bekasi – Upah Minimum Kota Bekasi tahun 2014 akhirnya resmi ditetapkan sebesar Rp 2.441.954, pada Sabtu subuh, 16 November 2013. Keputusan ini dibuat setelah melakukan voting di Dewan Pengupahan Kota Bekasi.
Artinya, upah kota Bekasi hanya mengalami kenaikan sebesar 16,28 persen dari upah tahun lalu yang sebesar Rp2.100.000,-. Upah kota Bekasi ini sedikit lebih tinggi daripada upah DKI Jakarta, Rp 2.441.000,-.
Pihak buruh tentu saja sangat kecewa karena bertentangan dengan kesepakatan sejumlah serikat buruh dengan perwakilan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bekasi pada 31 Oktober 2013 lalu. Waktu itu, Pihak Muspida menjanjikan kenaikan upah sebesar 40 persen, yakni menjadi Rp 2,9 juta.
Menurut pengurus Federasi Pekerja Industri Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FKI SPSI), Agus Ahmad Sudrajat, pemerintah dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) bekerja sama mengelabui kaum buruh.
Pasalnya, buruh sudah melakukan aksi pengawalan hingga malam hari pada hari Sabtu, kemudian pulang ke rumah masing-masing setelah mendapatkan informasi bahwa perundingan dihentikan dan akan dilanjutkan pada hari Senin. Ternyata, perundingan masih berlanjut sampai Subuh.
“Selamat datang politik upah buruh…apakah kabupaten bekasi akan mengalami hal serupa? Semua tergantung kawan-kawan buruh sendiri,” tulis Agus di status Facebook-nya, Sabtu (17/11).
Agus juga menyerukan agar buruh melakukan mobilisasi besar-besaran, dan jika tidak dihiraukan oleh pemerintah, maka buruh harus melakukan mogok daerah dengan sebenar-benarnya.
Meski upah hanya naik 16 persen, APINDO tetap menyayangkan keputusan tersebut. APINDO menghimbau kepada pengusaha untuk menangguhkan upah. “APINDO akan membantu upaya penangguhan,” kata Ketua APINDO Kota Bekasi, Purnomo Narmiadi, Minggu (17/11), dilansir dari Tempo.co.
Pihak APINDO memperkirakan sebanyak 30 perusahaan di wilayah Kota Bekasi akan mengajukan permohonan penangguhan upah kepada Gubernur. (Rn)
