Tuntut Peraturan Perusahaan, Buruh SPPKP Dilarang Berserikat

Category: Uncategorized 16 0

Solidaritas.net – Niat baik para buruh PT Mandaya Service Container yang tergabung dalam Serikat Pekerja Peti Kemas dan Pergudangan (SPPKP), agar perusahaan memiliki aturan yang jelas dalam hubungan industrial dengan para pekerjanya, malah tak disambut baik oleh pihak manajemen perusahaan. Permintaan mereka agar manajemen perusahaan menerbitkan peraturan perusahaan (PP), malah dibalas dengan larangan untuk berserikat.

stop union busting
Foto ilustrasi.

Padahal buruh masih menuntut peraturan perusahaan, belumlah menuntut Perjanjian Kerja Bersama (PKB) seperti yang selayaknya sesuai UU Ketenagakerjaan.

“Alhasil dari yang sudah dilakukan oleh pengurus SPPKP untuk meminta dan menagih PP yang harusnya dimiliki oleh perusahaan adalah nihil. Yaitu perusahaan tidak mau menjawab maupun memiliki itikad untuk memenuhi permintaan tersebut, melainkan melakukan tindakan lainnya, yaitu dengan mengeluarkan maklumat, kebijakan maupun instruksi yang dimandatkan kepada semua supervisor agar seluruh karyawan keluar dari keanggotaan serikat pekerja (SPPKP),” jelas SPPKP dikutip dari situsnya, sppkp.org, Minggu (21/6/2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 108, telah dijelaskan bahwa ‘Pengusaha yang mempekerjakan buruh sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.’ PP itu bisa menjadi dasar segala tindakan disiplin, mengatur hak dan kewajiban, mengatur waktu kerja dan sistem pengupahan, mengatur hari kerja dan hak libur, hingga masalah kesejahteraan dan perlindungan keselamatan buruh.

Oleh karena itu, SPPKP yang baru berdiri pada 5 Mei 2015 di PT Mandaya Service Container tersebut, menyampaikannya kepada manajemen perusahaan, sesuai dengan aspirasi dan keinginan dari para buruh. Namun, upaya mereka itu mendapat rintangan, setelah para supervisor mengedarkan selebaran pada 7 Juni 2015, yang meminta para buruh anggota SPPKP untuk menandatangani pernyataan untuk tidak lagi menjadi anggota serikat tersebut.

“Sebuah tindakan yang telah merampas hak berorganisasi, maupun berserikat yang sudah dilakukan manajemen, walaupun dibungkus dengan pengantar kalimat, bahwa ‘Perusahaan tidak melarang adanya serikat, tapi perusahaan tidak mengakui dan tidak akan menggubris segala macam keluh kesah yang disampaikan melalui serikat’,” lanjut keterangan SPPKP itu.

Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh Pasal 28, telah menjamin hak buruh untuk berserikat dan melarang siapapun untuk menghalang-halanginya dengan cara apapun. Sejak itu, anggota SPPKP pun berkurang drastis. Namun, semangat mereka tak pernah surut dalam memperjuangkan hak-haknya. Beberapa permintaan dan permohonan SPPKP kepada manajemen perusahaan, di antaranya adalah sebagai berikut:

  1. Menerbitkan dan membagikan PP yang sejak dulu tidak pernah dimiliki oleh perusahaan;
  2. Menjadikan status pekerja harian lepas jadi pekerja tetap, karena mereka sudah bekerja melebihi masa percobaan (3 bulan) dan masa kerja kontrak (3 tahun), dan tidak pernah menerima perjanjian kerja apapun sejak memulai pekerjaan sebagai pekerja harian lepas;
  3. Mengikutsertakan dan mendaftarkan para pekerja harian lepas dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena sejak pertama bekerja tidak pernah diikutsertakan;
  4. Memberikan dan membayar upah bagi pekerja harian lepas di atas UMP (upah minimum provinsi), karena upah yang diterima selama ini sangat jauh dari layak;
  5. Menjadikan status pekerja kontrak yang sudah melebihi masa kontrak menjadi karyawan tetap, karena banyak pekerja kontrak yang tidak diperpanjang kembali kontrak kerjanya namun masih tetap bekerja;
  6. Memberikan surat pengangkatan atau surat keputusan kepada karyawan tetap yang telah bekerja sekian lama, karena bisa terjadi penyimpangan dalam menghitung masa kerja;
  7. Membayar upah lembur sesuai perhitungan yang diatur oleh UU Ketenagakerjaan, karena selama ini upah lembur adalah upah nilai flat yang tidak sesuai perhitungan UU.

“Karyawan dan serikat pekerja menginginkan kejelasan, kepastian dan perubahan yang lebih baik dalam bentuk peraturan tertulis maupun perjanjian kerja bersama,” pungkasnya.

 

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close