Surat Peringatan 3 (SP3) Menuju PHK

Category: Uncategorized 6.501 7

Saya sedang menangani kasus, ada anggota di tempat saya bekerja yang membuat laporan jika ia terkena masalah, yakni tidak melakukan instruksi kerja sesuai standard. Hal ini ketahuan oleh Plant Manager dan diminta menghadap HRD untuk menjalani proses PHK. Kabarnya, HRD akan memberikan SP3 untuk diarahkan mengundurkan diri, tapi menurut saya dasar hukum yang dipakai untuk SP3 tidak bisa dipakai dalam kasus ini. Tapi, ada Peraturan Perusahaan yang menyebutkan bahwa itu bisa dilakukan jika “Dengan sengaja melakukan kelalaian terhadap tugas dan tanggungjawabnya sehingga mengakibatkan kerugian besar terhadap produktivitas perusahaan”. Menurut Anda bagaimana?

Penanya: 
Ceri Tama, Kawasan MM2100, Cikarang.

Jawaban: 

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 ada dua hal yang menyebabkan seorang pekerja/buruh bisa dikenai surat peringatan 3 (SP3) secara langsung. Pertama, melakukan kesalahan berat berupa tindak pidana, seperti penipuan, pencurian, penggelapan, kesaksian palsu, mabuk, berkelahi, perbuatan asusila dan lain sebagainya (lihat pasal 158 UU No. 13 Tahun 2003). Namun, menurut Putusan MK. No. 012/PUU-I/2003, pasal 158 tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Menakertrans mengeluarkan Surat Edaran No. 13/MEN/SJ-HK/2005 yang menyatakan PHK karena kesalahan berat dapat dilakukan setelah ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kedua, seorang pekerja/buruh bisa dikenai SP3 secara langsung jika kesalahan tersebut diatur di dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjikan Kerja Bersama (PKB) atau Perjanjian Kerja (PK).  Hal ini diatur dalam pasal 161 ayat 2 dan penjelasannya. Pasal ini sebenarnya adalah pasal karet yang mengandung ketidakadilan dan melemahkan posisi tawar buruh di hadapan pengusaha. (Baca juga: Apa Saja Syarat Mogok Legal?)

Dalam kasus di atas, pengusaha mengeluarkan tuduhan serius bahwa buruh telah lalai sehingga mengakibatkan kerugian besar terhadap produktivitas perusahaan. Masalahnya, bagaimana pengusaha membuktikkannya bahwa telah terjadi kerugian yang dimaksud? Berapa nilai kerugian yang dimaksud? Siapa yang memiliki wewenang untuk memberikan penilaian yang adil?

Kami sarankan untuk melihat kembali PP, apakah ada pasal-pasal lain yang lebih konkret menjelaskan “kerugian besar terhadap produktivitas perusahaan” ataukah hanya pasal karet yang bisa digunakan untuk memecat buruh secara sepihak. Masalah ini juga menunjukkan masalah lain, yakni belum ada Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Padahal, PKB berpotensi bisa lebih baik daripada PP karena dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja.

Penjawab: 
Sarinah

Sebarkan..

Related Articles

7 thoughts on “Surat Peringatan 3 (SP3) Menuju PHK

  1. AdLa aryana

    Pekerja di kami melakukan mangkir 4 Hari secara berturut turut, dan di isi PKB pun langsung di SP 3, jika pekerja melakukan kesalahan yang ada di Point sp 1, apakah berha di PHK…???

    Reply
  2. Erma Wijayanti

    ada seorah pegawai yang melakukan tindak asusila di lingkungan kerja , di PP atas pelanggaran tersebut seharusnya pelaku dikenakan PHK indisipliner tp oleh perusahaan dikenakan SP 3 dan terakhir. apakah ini diperkenankan? bagaimana dari sisi perusahaan apakah ini save dikemudian hari jika terjadi tuntutan dari pihak korban?

    Reply
  3. Rio

    Sya slah satu karywan kontrak disalah satu perusahaan di Jakarta.
    Sya dikontrak selama 11 blan,stelah berjalan 2 minggu ,sya tertimpa musibah,saya skit berkepanjangan ,dan disuruh bedrest oleh dokter slama 2 minggu.
    Sya dihantui phk stiap kali,dan ada kbar bahwasanya saya tidak bisa melanjutkan kerja lagi ,dg alasan sya terkena sp 3 (tdk masuk krja slama 5 hr),menurut UU apa saja hak” yg bsa sya terima
    Terimakasih

    Reply
    1. Solidaritas.net

      Di perusahaan mana, Pak? Coba kirim aja ke email kami detail kasusnya. Terima kasih.

      Reply
  4. Gusti zulfikar

    Saya supervisor pada perusahaan kelapa sawit PMA, saya sudah bekerja selama 12 th 8 bulan, setahun terakhir saya bekerja melebihi jam kerja dan dipekerjakan shift malam, terakhir saya diancam akan dimutasi ke luar daerah perusahaan lain yang masih satu grup dengan alasan yang dicari cari,sementara tidak ada satupun klausul dalam kontrak kerja dan KKB mengenai mutasi tersebut

    Reply
  5. Ginanjar Gematria

    saya karyawan tetap non-shift di sebuah perusahaan di Cikarang. awalnya perusahaan saya kedatangan utusan owner untuk mengevaluasi manajemen. terjadi banyak perombakan dalam seluruh anggota karyawan secara sepihak. mulai sistem shift dan SOP bagian produksi, maintenance, logistik dan administrasi. setelah saya diputuskan bergabung dengan tim delivery (bagian pengiriman) saya terkena sistem off dan shift. saya tentu dirugikan dalam hal hak cuti. karena jika salah satu shift sedang cuti, jadwal shifting kacau dan hak lembur untuk menggantikan shift yang cuti ditiadakan..

    dan baru 2 hari lalu saya diinformasikan bahwa saya mendapatkan SP1 tetapi yang bertanda tangan SP1 adalah koordinator saya. saya juga tidak dipanggil untuk konselling dan sosialisasi terkait SP1. saya hanya mendengar dari koordinator bahwa saya dinyatakan tidak hadir bekerja selama 2 hari dan sudah dibuatkan SP1. sementara peraturan dan sanksi SP terkait ketidakhadiran baru saja disosialisasikan..

    jadi tidak hadir, baru sosialisasi, lalu kena SP1. ketidakhadiran saya juga belum ada informasi jelas..

    pertanyaannya;
    — apakah SP1 tersebut sah jika ketidakhadiran saya jauh sebelum sosialisasi peraturan dan sanksi SP1 diberlakukan?
    — apakah SP1 bertanda tangan koordinator itu juga sah?

    ada pasal dalam peraturan yng berbunyi: jika karyawan terkena SP2, maka otomatis terkena SP3 dan dianggap mengundurkan diri. apakah peraturan tersebut legal?

    divisi kami sedang dalam situasi kurang nyaman. pola kerja dirombak secara sepihak. utusan owner ini juga kurang jelas kedudukan dalam manajemen. mohon dicerahkan.

    terima kasih..

    Reply
  6. Amel

    Saya seorang karyawan di sebuah pusat perbelanjaan di daerah sumbar,saat itu kami melakukan kesalahan yg bisa dibilang sepele,kesalahan itu sendiri yaitu belum menyelesaikan sepenuhnya alamat tempat peletakan barang,tapi sebagian sudah kami kerjakan,sebelumnya seperti yg bisa kita lihat pusat perbelanjaan itu umumnya sangat ramai dikunjungi orang,jadi sangat sulit apabila kita melakukan pekerjaan sambil menyambil melayani costumer. Tiba-tiba keesokannya kami mendapatkan pesan(WA) dr supervisor kami bahwasannya kami semua mendapatkan SP3..
    Pertanyaannya:
    Apakah SP3 itu berlaku jika melihat kesalahan yg menurut kami sepele ,lalu apakah itu adil bagi kami semua?

    Reply

Add Comment

close