SORAK Tolak Swastanisasi Lahan Parkir

Category: Uncategorized 9 0

Solidaritas.net, Makassar – Solidaritas Rakyat (SORAK) Makassar melakukan aksi solidaritas untuk Serikat Juru Parkir Makassar (SJPM) di kantor Wali Kota dan DPRD Kota Makassar pada Kamis (21/5/2015). Pada aksinya kali ini, SORAK menegaskan beberapa tuntutan, salah satunya adalah tolak swastanisasi lahan parkir.

sorak tolak swastanisasi parkir
Aksi Sorak menolak swastanisasi parkir.

Dimana belum lama ini Wali Kota (Walkot) Makassar berencana merubah proses pembayaran uang parkir, yaitu dengan menggunakan smart card. Rencana tersebut dinilai sebagai salah satu upaya untuk melakukan swastanisasi lahan parkir. Menurut SJPM, rencana tersebut bukanlah solusi untuk kesejahteraan juru parkir maupun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu tidak dianggap sebagai solusi yang tepat sebab perekonomian juru parkir sebagai pengelola parkir masih terbilang jauh dari sejahtera. Sehingga semestinya walikota dan Perusahaan Daerah (PD) parkir memperbaiki tata kelolanya, baik dari tata kelola keuangan hingga kesejahteraan sumber daya manusianya. Juga mendorong PD parkir untuk melakukan transparansi keuangan.

Olehnya, SORAK yang didalamnya tergabung pembebasan, Marginal Community (Malcom), LBH Makassar, SJPM, FMPR, FOSIS,FIK ORNOP, PPR DLL menegaskan tuntutannya yaitu:

  1. Tolak swastanisasi lahan parkir dan perbaiki tata kelola PD Parkir
  2. Penuhi hak-hak juru parkir seperti baju parkir, kartu tanda pengenal juru parkir, BPJS kesehatan maupun ketenagakerjaan
  3. Tolak rencana pemberlakuan smart card untuk parkir
  4. Transparansi pengelolaan PD parkir sekarang
  5. Mendesak BPK untuk membuka hasil audit PD Parkir

Bagi SJPM, kebutuhan akan lahan parkir yang kian hari semakin meningkat berdampak pada bisnis di bidang parkiran. Hal tersebut juga yang mendorong pemerintah pada tahun 2006 mengesahkan aturan perparkiran yang melegitimasi pungutan yang dilakukan oleh PD Parkir. Padahal jauh hari sebelum lahirnya PD Parkir, paa juru parki telah mengelola lahan parkir.

“Kami bersolidaritas dan berjuang bersama para juru parkir karena sistem atau kebijakan pemerintah kota sangat diskriminatif terhadap juru parkir padahal sebagian PAD terbesar berasal dari juru parkir. Sudah selayaknya pemerintah memperhatikan kesejahteraan juru parkir,” kata Amri, salah seorang peserta aksi.

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close