Rencana Bandara Kulonprogo Tidak Untungkan Petani

Category: Uncategorized 9 0

Yogyakarta – LBH Yogyakarta berpendapat bahwa
kondisi D.I Yogyakarta bukanlah wilayah dengan keberadaan Industri besar
sebagaimana diwilayah utara pulau Jawa. Olehnya, rencana pembangunan bandara dinilai
hanya akan lebih banyak melayani pergerakan orang, terutama dengan tujuan
perdagangan dan jasa, sedangkan petani tergusur dan tidak diuntungkan.

Proyek bandara Kulonprogo (Foto: LBH Yogyakarta)

Ini didukung oleh
kuatnya citra Yogyakarta sebagai tujuan wisata dan pendidikan. Selain itu,
karakteristik Yogyakarta sebagai wilayah tempat tinggal idaman memicu banyak
pendatang untuk bertempat tinggal diwilayah karena tidak terlalu padat seperti
kota besar lainnya dan juga karena ingin punya akses dekat ke lokasi wisata.

Rencana pembangunan
bandara baru seperti dipaksakan, terlebih tak ada dalam PP No 26 tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Nasional, Pepres No 28 tahun 2012 tentang Rencana
Tata Ruang Pulau Jawa-Bali dan Perda No 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah DIY.
Padahal tata ruang
berfungsi sebagai pedoman yuridis pengendalian pemanfaatan ruang dan
pembangunan nasional. Seperti diketahui rencana Bandara baru hanya amanat dari
Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), satu paket
sebagai infrastruktur pengembangan kawasan daerah D.I Yogyakarta yang didorong
sebagai basis Industri Pariwisata.

“Belajar dari
daerah-daerah lainya seperti Kota Yogyakarta dan Sleman, pembangunan hotel dan
apartemen yang tak terkendali menyebabkan banyaknya konflik sosial antara
pengembang dan warga sekitar,” tulis LBH Yogyakarta dalam siaran persnya

Akibat hasrat investasi,
efek pembangunan bandara baru sangat mungkin trend konflik perebutan ruang
karena masifnya industri properti, sedangkan wilayah Kulonprogo masih lebih
agraris di banding Kota Yogya dan Sleman.
Survai BPS D.I
Yogyakarta tahun 2015 menyatakan, kesenjangan ekonomi D.I Yogyakarta masih
tinggi. Bambang Kristianto Kepala BPS DIY pada Tempo (12/12/15) mengatakan
rasio gini atau indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan di Yogyakarta
tahun 2014 tercatat tidak banyak bergeser dari tahun 2013.

Rasio gini pada 2013
mencapai 0,44 dan 0,42 pada 2014. Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi lebih
banyak menguntungkan kelas menengah ke atas yang berjumlah 20 persen atau 720
ribu dari total penduduk Yogyakarta tahun 2014 sebanyak 3,6 juta orang.
Investor tertarik membangun investasi pada sektor bisnis, seperti hotel dan mall.

“Pemilik modal besar
paling menikmati pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan ekonomi tergolong tinggi,”
tegas LBH Yogyakarta.

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close