Polemik Hak Buruh Atas Tunjangan Hari Raya

Category: Uncategorized 16 0
Foto ilustrasi (kredit bisnis.liputan6.com)
Foto ilustrasi (kredit bisnis.liputan6.com)

Solidaritas.net – Bulan Ramadhan adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh mayoritas kaum buruh di Indonesia, sebab di bulan tersebut ada kewajiban bagi pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi kaum buruh yang beragama Islam.

Tidak hanya keceriaan, tetapi beragam persoalan juga muncul terkait pembayaran THR di bulan tersebut. Simak saja laporan Posko THR di Surabaya yang dibuka oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya bersama Relawan Buruh Jawa Timur. Jum’at, 17 Juli 2015, di saat Hari Raya Idul Fitri, tercatat 7.746 buruh di Jawa Timur tidak memperoleh THR sebagaimana mestinya. (sumber website Pikiran Rakyat Online)

Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor PER-04/MEN/1994 diatur bahwa THR adalah hak buruh yang wajib dibayarkan oleh pengusaha. Sanksi bagi pengusaha yang melanggar diatur pada pasal 8, yang mengacu kepada pasal 17 dalam UU no. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, yaitu kurungan atau denda dan dinyatakan sebagai tindak pidana pelanggaran.

Namun bersamaan dengan lahirnya UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka UU no. 14 tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga sanksi bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran dengan tidak membayarkan THR kepada buruh pun secara otomatis tidak berlaku lagi.

Selanjutnya sangat disayangkan bahwa ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya ini juga “kelupaan” tidak dimasukkan ke dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Walaupun penyusunan UU Ketenagakerjaan ini telah melibatkan perwakilan serikat-serikat buruh yang disebut “tim kecil”, sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 012/PUU-I/2003.

Kini hanya ada 2 pilihan tersedia bagi buruh yang ingin menuntut hak atas THR, jika pengusaha tidak bersedia membayarkan THR. Pertama, menempuh jalur litigasi, dimulai dari laporan ke Dinas Tenaga Kerja, hingga mediasi dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Proses ini telah diketahui oleh kaum buruh umumnya membutuhkan waktu yang lama, antara 3 hingga 6 bulan. Bahkan dapat memakan waktu yang jauh lebih lama, melewati beberapa kali Lebaran, jika pengusaha kemudian mengajukan banding ke Mahkamah Agung. Biaya yang dibutuhkan untuk menempuh proses ini juga tidak sedikit.

Kedua, menempuh jalur non-litigasi, dimulai dari perundingan tingkat bipartite hingga dilaksanakan mogok kerja. Proses ini jauh lebih efektif jika dipandang dari segi waktu dan biaya, hanya saja pelaksanaanya juga membutuhkan metode yang tepat. (baca: Bagaimana Mempersiapkan Mogok Kerja?)

Hanya 2 pilihan inilah yang tersedia bagi kaum buruh untuk menuntut hak atas THR, sebelum ada aturan baru, baik itu UU maupun peraturan, yang mengatur sanksi tegas bagi pengusaha yang menolak membayarkan THR. Sanksi tegas bukan hanya berarti ada tindakan tegas saja, melainkan juga proses yang cepat dan murah.

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close