Peringati Hari Perjanjian New York, Aktivis AMP dan Pembebasan Ditangkap Polisi

Category: Uncategorized 12 0

‎Jakarta – Sebanyak 22 orang aktivis Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (PEMBEBASAN) ditangkap oleh polisi dalam aksi peringatan New York Agreement di Jakarta, Senin (15/8/2016). Massa berkumpul di depan Patung Kuda Indosat untuk menuju Istana Negara dengan pengawalan ketat dari aparat Kepolisian. Belum sempat orasi, polisi menggelandang seluruh peserta aksi masuk ke dalam mobil polisi dan dibawa ke markas Polda Metro Jaya. 

Aksi mahasiswa Papua menuntut hak menentukan nasib
sendiri. Foto: PIK. 

“Ada 16 aktivis AMP yang ditangkap dan empat orang anggota PEMBEBASAN,” kata Smid, salah seorang anggota PEMBEBASAN yang ikut ditangkap. 

Kepolisian beralasan aksi tersebut tidak mengantongi surat izin, padahal pihak AMP telah melayangkan surat pemberitahuan. Pasal 10 UU Nomor 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum mengatur kewajiban menyampaikan surat pemberitahuan, bukannya surat izin. 

Anehnya, Kepolisian kerap menggunakan alasan ini untuk membubarkan aksi, terutama aksi yang memperjuangkan demokrasi di Papua.

Pada pukul 11.00  WIB, seluruh peserta aksi akhirnya dibebaskan. Aksi itu sendiri tidak jadi dilaksanakan sesuai dengan rencana semula. Diduga penangkapan ini untuk mengaburkan tuntutan aksi hari ini. 

Mahasiswa AMP dan PEMBEBASAN yang ditangkap polisi.
Foto: PIK.

Hari ini terjadi aksi serentak di Papua dan di kota-kota di Indonesia memperingatan Hari Perjanjian New York yang merupakan tonggak sejarah bagi pintu masuknya penjajahan ekonomi di Papua. 

Papua Itu Kita menyebutkan, “P‎erjanjian New York adalah sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 1962 untuk terjadinya pemindahan kekuasaan atas Papua barat dari Belanda ke Indonesia. Perjanjian New York itu membicarakan status tanah dan nasib bangsa Papua Barat, namun di dalam prosesnya tidak pernah melibatkan orang Papua barat atau wakil-wakil dari rakyat Papua Barat. Amerika Serikat yang takut bila Uni Soviet makin kuat campur tangan dalam soal Papua bagian barat, mendesak Belanda untuk mengadakan perundingan dengan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Adam Malik dan Belanda oleh Dr. van Roijen, sedang E. Bunker dari Amerika Serikat menjadi perantaranya. Tanggal 15 Agustus 1962 diperoleh Perjanjian New York yang berisi penyerahan Papua bagian barat dari Belanda melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Perjanjian New York 15 Agustus 1962 juga mengandung “Act of Free Choice” (Pernyataan Bebas Memilih). Act of Free Choice kemudian diterjemahkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat) yang dilaksanakan pada tahun 1969 secara brutal dan manipulatif. Namun demikian sebelum ada Penentuan Pendapat Rakyat (1969), Pemerintah Indonesia sudah bertingkah seperti maling, tanah Papua sudah dikontrakkan pada Freeport pada tahun 1967, setelah Sukarno dilengserkan oleh Suharto,” dikutip dari laman Facebook Papua Itu Kita.

Sesuai dengan hukum internasional, referendum menentukan nasib sebuah bangsa seharusnya dilaksanakan dengan sistem pemilihan “satu orang, satu suara”. Tetapi, PEPERA 1969 dilaksanakan dengan sistem perwakilan wilayah di mana wakil-wakil yang memilih ditentukan oleh Pemerintah Indonesia yang berkuasa saat itu.

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close