Pengamat Politik: Setya Novanto CS Wajib Letakkan Jabatan

Category: Uncategorized 6 0
donald trump fadli zon setya novanto
Fadli Zon dan Setya Novanto terlihat hadir dalam kampanye Donald Trump di AS. Foto: metrotvnews.com.

Solidaritas.net, Jakarta – Pengamat Politik Nico Harjanto menilai kedatangan Setya Novanto cs dalam acara jumpa pers kampanye yang digelar bakal calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, sebagai tindakan merusak martabat bangsa. Sehingga, untuk menebus dosa itu, maka hal yang wajib dilakukan Setya Novanto bersama rekan-rekannya adalah meletakkan jabatan dan bukan menebusnya dengan mengganti uang Negara selama perjalanan.

Menurutnya, pengembalian uang perjalanan dinas selama di Amerika tidak perlu dilakukan, saking rusak beratnya martabat bangsa. Karena pengembalian uang akan dijadikan bahan untuk menolak dari hukuman yang ada.

Diketahui sejumlah anggota DPR ramai-ramai telah melaporkan aksi Setya Novanto cs kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk dipertimbangkan faktor etis atau tidaknya. Pasalnya MKD dapat memberikan sanksi kepada pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) dan anggota yang dinyatakan bersalah sesuai Pasal 62 tentang sanksi Peraturan DPR RI No 1 Tahun 2015.

“Kerugian uang jauh lebih kecil nilainya dibandingkan hancurnya martabat bangsa dan buruknya tontonan politik yang mereka sajikan. Tontonan itu dapat semakin menghancurkan kepercayaan publik kepada DPR yang sudah buruk kinerjanya selama ini dan sarat dengan beragam kontroversi,” kata Nico Harjanto, dilansir dari Metrotvnews.com, Senin (7/9/2015)

Sedangkan wakil Ketua MKD Dewan DPR RI, Junimart Girsang menyebut cara pimpinan DPR dalam membeberkan alasannya hadir saat konferensi pers bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sangatlah memalukan.

“Kalau disebutkan sifatnya seketika, tak terjadwal, enteng sekali menjawab. Ini kan mempermalukan. Saya tentu malu dengan cara menjawab beliau,” kata Girsang, Senin (7/9/2015)

Girsang juga mengingatkan agar semua anggota dewan dapat menjaga sikap selama menggunakan identitas DPR karena hal-hal seperti itu menyangkut citra Negara.

“Sepanjang memakai emblem ini (DPR) dia tidak bisa macam-macam,” katanya.

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close