Mengapa Masih Banyak Buruh Belum Berserikat?

Category: Uncategorized 15 0

Meski hampir 19 tahun rejim Soeharto telah tumbang dan sistem Serikat Buruh Tunggal yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru sudah diganti, akan tetapi masih sedikit buruh yang mau berserikat jika dibandingkan dengan total angkatan kerja.

Aksi geruduk pabrik tahun 2012. Foto: DIK/Solidaritas.net

Kurang dari tiga persen saja jumlah buruh yang berserikat dibandingkan 99,9 juta angkatan kerja pada tahun 2007.  Atau, 12 persen dari total jumlah buruh di sektor informal pada tahun yang sama.

Dan tercatat, pada tahun 2008, hanya 3,38 juta buruh yang tergabung dalam berbagai  Konfederasi, Federasi dan serikat pekerja yang tak berafiliasi.

Berdasarkan catatan International Labour Organization (ILO) yang dilansir pada September 2016, jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 127,6 juta.  50 persen diantaranya bekerja di sektor informal.

Namun, jumlah buruh yang berserikat pada tahun 2016, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, mengalami penurunan. Sebelumnya, pada tahun 2013 buruh yang berserikat mencapai 4,3 juta orang. Namun, pada 2016, hanya berkisar 2,7 juta orang.

Jadi, selama hampir 10 tahun, jumlah buruh yang berserikat diperbandingkan dengan total angkatan kerja hanya meningkat sebanyak 1,7 persen dari sebelumnya pada 2007 sebesar tiga persen hingga 2016 sebesar 4,7 persen. Suatu perkembangan yang tidak signifikan.

Masih sedikitnya buruh-buruh yang terlibat dalam suatu serikat disebabkan antara lain:


1. Maraknya praktek union busting terhadap buruh 

Banyak serikat yang baru berdiri kemudian para pimpinanya di PHK oleh pemilik atau manajemen perusahaan. Hal ini berlaku bagi serikat independen dan mandiri yang menolak disubordinasi oleh pemilik perusahaan.

2. Masih minimnya perlindungan dari pemerintah terhadap kebebasan berserikat 

Meski pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO Nomor 97 ke dalam Keputusan Presiden Nomor 83 tahun 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Serta menerbitkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.  Pemerintah dan aparat penegak hukum tidak tegas dalam memberikan sanksi terhadap pengusaha yang melakukan praktek union busting, padahal pemberangusan serikat pekerja tergolong sebagai pidana kejahatan.


3. Praktek sistem kerja yang fleksibel

Kondisi kerja kontrak dan magang membuat para buruh tidak terlibat dalam suatu serikat, baik karena dilarang maupun merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif. Tidak sedikit serikat buruh yang tidak mau melibatkan buruh-buruh yang berstatus pekerja kontrak dan magang dalam serikatnya karena dinilai akan merepotkan advokasi.

4. Upah yang rendah secara riil 

Secara nominal upah mengalami kenaikan setiap tahun, tapi kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan bahan kebutuhan pokok. Beban ekonomi yang tinggi membuat banyak buruh memilih menambah jam kerja (lembur) daripada berorganisasi/berserikat.

5. Serikat tidak serius menangani kasus anggota


Banyak serikat-serikat buruh tidak serius menangani kasus-kasus anggotanya. Bahkan, muncul beberapa kasus pimpinan serikat melakukan “tukar guling” kasus-kasus anggotanya dengan kepentingan pribadi. Buruh kemudian merasa tidak ada gunanya berserikat.

6. Diskriminasi, beban ganda dan pelecehan seksual terhadap buruh perempuan

Maraknya pelecehan  dan diskriminasi terhadap buruh perempuan di tempat kerja seharusnya menjadi alasan kuat bagi kaum perempuan buruh untuk memperjuangkan perbaikan kondisi kerja. Namun, adanya larangan keluarga dan pasangan membuat rendahnya partisipasi buruh perempuan ke dalam serikat-serikat buruh. Tanpa ada larangan sekalipun, beban ganda menghambat perempuan meluangkan waktu berorganisasi. Beban ganda membuat buruh perempuan harus bekerja di pabrik sekaligus masih mengerjakan pekerjaan rumah tangga (domestik).

7. Represifitas aparat

Ada banyak kasus pemukulan oleh preman dan polisi hingga intimidasi oleh tentara sampai ke dalam lingkungan pabrik membuat banyak anggota-anggota serikat buruh memilih tak berserikat.

8. Perluasan keanggotaan buruh yang terjadi pada kurun 2011 -2013 tidak diorganisasikan dengan baik. 

Banyak kasus-kasus buruh di berbagai perusahaan ditelantarkan. Penelantaran kasus ini menimbulkan kekecewaan hingga aksi-aksi ekstrim, seperti membakar diri. Secara politik, peningkatan mobilisasi pada tahun-tahun itu tidak dimuarakan pada pembangunan konsolidasi kekuatan politik alternatif yang dapat membuka ruang perimbangan kekuatan lebih besar bagi buruh saat berhadap-hadapan dengan pemerintah. Sebaliknya, pimpinan serikat buruh besar memberikan dukungan pada partai dan elit-elit politik yang tidak pro buruh pada pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 lalu.

Rendahnya partisipasi buruh dalam serkat-serikat buruh akan mengakibatkan daya tawar kaum buruh dihadapan pengusaha dan pemerintah menjadi turun. Meningkatkan daya tawar buruh tidak bisa dengan menempel pada suatu kelompok elit tertentu. Dalam pengalaman perjuangan 2011-2013, peningkatan partisipasi buruh yang mencapai hampir 2% telah menghasilkan capaian pembebasan buruh outsourcing di berbagai perusahaan hingga peningkatan upah minimum.

Hari ini daya tawar buruh sedang turuh, sedangkan di sisi lain kekuatan pemerintah dan pengusaha sedang meninggi. Meningkatkan kekuatan dan partisipasi buruh harus dimulai lagi dengan militansi, keberanian, ketulusan dalam berjuang, ketepatan taktik politik, kemandirian, persatuan serta solidaritas  antar buruh dan sektor lainnya.

Gerakan buruh Indonesia harus (berani) belajar dari kesalahan dan kekeliruan elit serikat buruh di masa sebelumnya, agar dapat menapaki jalan perjuangan yang lebih baik lagi.***

Penulis:
Surya Anta – Aktivis Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI)

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close