Mahasiswa Dukung Perjuangan Buruh

Category: Kabar 44 0

Palu – Walaupun moment May Day merupakan hari bagi perjuangan buruh sedunia, namun mahasiswa juga turut merespon May Day. Di Palu, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Front Mahasiswa untuk Perjuangan Buruh menggelar mimbar bebas di Anjungan Nusantara, Senin (1/5).

Mimbar bebas ini digelar sebagai respon mahasiswa yang melihat situasi perburuhan yang masih banyak terjadi pelanggaran terhadap buruh seperti kriminalisasi terhadap aktivis buruh, pemberangusan serikat, juga masih belum terpenuhinya hak cuti haid, cuti hamil, dan cuti melahirkan bagi buruh perempuan,  serta keterbukaan ruang demokrasi.

Dalam mimbar bebas tersebut, Fahrul selaku Koordinator Lapangan (Korlap) mengatakan bahwa mahasiswa seharunya terlibat memperjuangkan hak-hak buruh, karena buruh telah begitu banyak memberikan sumbangsih terhadap kemajuan bangsa, tetapi kenyataannya buruh malah semakin mengalami ketertindasan.
“Sebagai mahasiswa, kita juga berkepentingan dengan perjuangan buruh. Selama ini buruh telah begitu banyak memberikan sumbangsih dari hasil keringat mereka, namun masih saja terjadi penindasan terhadap buruh.” katanya
Pemberlakuan politik upah murah terhadap buruh semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Abdi, selaku koordinator Gerakan Pelopor Rakyat untuk Demokrasi (Gelora Demokrasi) mengatakan politik upah murah dilanggengkan oleh  rezim Jokowi-JK melalui PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
“Kita menegaskan kalau rezim Jokowi-JK merupakan rezim upah murah, rezim yang anti terhadap kesejahteraan buruh. PP No. 78 Tahun 2015 adalah bukti nyata rezim Jokowi-JK memberlakukan politik upah murah yang mengeksploitasi tenaga kerja buruh” katanya.
Setelah menggelar mimbar bebas, selanjutnya massa aksi melakukan long march dari Anjungan Nusantara menuju Jembatan Panulele dengan dibarengi orasi politik secara bergantian oleh massa aksi.
Melihat banyaknya kasus pelanggaran yang terjadi pada buruh, Front Mahasiswa untuk Perjuangan Buruh, menuntut:
  1. Cabut PP No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.
  2. Naikkan upah buruh.
  3. Hapuskan sistem kerja kontrak.
  4. Penuhi hak cuti haid, melahirkan, dan menyusui terhadap buruh perempuan.
  5. Hentikan kriminalisasi terhadap gerakan buruh.
  6. Berikan kebebasan berorganisasi dan berserikat terhadap buruh.
Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close