LBH Jakarta Minta Kapolda Metro Jaya Cabut Maklumat

Category: Uncategorized 16 0

Jakarta- Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memberikan respons terkait dengan maklumat Kapolda Metro Jaya Mak/04/XI/2016. Maklumat Kapolda Metro Jaya itu diterbitkan untuk mengantisipasi rencana aksi demonstrasi 2 Desember 2016 yang akan digelar oleh berbagai macam organisasi kemasyarakatan. Sebelum adanya maklumat Kapolda Metro Jaya itu, Kapolri juga mengeluarkan larangan aksi pada tanggal 2 Desember 2016.

Ilustrasi aksi demonstrasi
(Sumber : Pixabay.com)

Sebagai salah satu elemen pro demokrasi di Indonesia, LBH Jakarta menilai pelarangan aksi ini bukan saja kemunduran di era reformasi, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap demokrasi.
LBH Jakarta berpendapat, Kepolisian mengambil jalan pintas dengan mengeluarkan maklumat yang berisi ancaman kepada demonstran.

Berdasarkan hal tersebut, LBH Jakarta mendesak Kapolda Metro Jaya untuk menarik kembali maklumatnya. Kapolda juga diminta mengawal dengan baik setiap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat. LBH Jakarta juga mengimbau agar setiap demonstrasi dilakukan dengan damai dan tidak ada ujaran kebencian terhadap etnis tertentu.

Ada sejumlah alasan yang diungkapkan LBH Jakarta agar Maklumat Kapolda Metro Jaya tersebut dicabut. Pertama, pembatasan aksi mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi. Apalagi penyampaian pendapat merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945.

Kedua, penggunaan pasal makar, dinilai LBH Jakarta merupakan pasal multitafsir. Pasal ini merupakan pasal karet, sering digunakan untuk mengkriminalisasi aktivis di era Orde Baru.

Ketiga, LBH Jakarta menyesalkan adanya statmen ancaman pidana hukuman mati. Adanya penegasan ancaman hukuman pidana mati dalam Maklumat Kapolda dianggap menunjukkan bahwa Kepolisian RI dan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tidak malu dengan hukuman mati yang merupakan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi.

Keempat, pembatasan waktu aksi bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1998. Dalam UU No. 9 Tahun 1998 Pasal 13 ayat 1 huruf (b) dijelaskan penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan pada malam hari dengan berkoordinasi terlebih dahulu dengan aparat keamanan.

Kelima, aksi tidak boleh mengganggu arus lalu lintas.

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close