KPP Yogyakarta Ajak Perempuan Berorganisasi dan Bangun Persatuan Rakyat

Category: Uncategorized 16 0

Yogyakarta – Komite Perjuangan Perempuan (KPP) Yogyakarta menggelar aksi dalam rangka hari perempuan internasional (HPI) 2016. Aksi yang dilaksanakan pada Selasa, 8 Maret 2016 ini diikuti sekitar 80 massa aksi. Aksi ini dilaksanakan dengan long march dari terminal Abu Bakar Ali dengan mengambil beberapa titik orasi di gedung DPRD, Kantor Bupati, pasar Bringharjo, dan puncak aksi di Titik Nol KM Yogyakarta.

Aksi Hari Perempuan Sedunia KPP Yogyakarta, 8 Maret 2016

KPP merupakan persatuan dari beberapa elemen gerakan, organisasi, maupun lembaga dan individu yang pro demokrasi. Organisai maupun lembaga yang tergabung meliputi PEMBEBASAN, PPR, KPO PRP, LSS, SCC, Kaukus Perda Gepeng, PMD, AMP Yogyakarta, PLUSH, IWAYO, Kiprah Perempuan, Fopper HAM, LBH Yogyakarta, SMI (Social Movement Intitute), P3SY, PBHI, FPD, Casilda, FAM J, Dema UIN, Gerget, dan Pusham UII.

Aksi berjalan dengan cukup lancar, meski sempat mendapat profokasi dalam bentuk intimidasi dari  seorang lelaki yang bukan massa aksi ketika massa aksi melakukan pemberhentian dan orasi di depan pasar Bringharjo. Laki-laki tersebut mengintimidasi karena tidak sepakat dengan poster yang berisi tuntutan “akui dan lindungi ragam orientasi seksual”.

“Laki-laki itu berumur 35-40 tahunan, pakai kaos biru, tas slempang kecil, berjenggot, masuk ke massa aksi dan mengatakan katanya dia sepakat dengan poster dibawa kawan lain, tapi dia bilang ‘kalau ini aku nggak setuju’ sambil nunjuk-nunjuk poster yang dibawa GD tersebut,” kesaksian Ahmad salah satu massa aksi (08/03/2016)

Namun, intimidasi itu hanya berjalan singkat. Massa aksi yang mengetahui sedang ada intimidasi langsung mengkonfortir dan meneriakan “hati-hati provokasi”. Lalu, orang yang mengintimidasi tersebut pergi meninggalkan massa aksi dan aksi kembali berjalan.

Pada peringatan Hari Perempuan Iternasional ini KPP mengajak perempuan berorganisasi dan membangun persatuan rakyat untuk merebut demokrasi, menghancurkan kapitalisme dan patriarki. Karena berorganisasi adalah cara untuk memperkuat solidaritas dan menjadi basis perjuangan yang kuat melawan penindasan. Serta perlunya persatuan rakyat karena yang dilawan perempuan bukanlah laki-laki, tetapi ada sistem yang menindas yaitu kapitalisme dan patriarki. Oleh karena itu, perempuan harus bergerak bersama rakyat tertindas lainnya seperti buruh, LGBT, dan kaum tertindas lainnya untuk melawan penindasan.

“…berorganisasi menjadi hal penting untuk memperkuat solidaritas dan menggalang massa aksi yang memiliki basis perjuangan dan ideologi yang tegas yakni melawan penindasan. Serta, penting membangun persatuan rakyat karena musuh perempuan bukanlah laki-laki, tetapi sistem kapitalisme dan patriarki, ” Pipin Jamshon, Mediator KPP (8/3)

Penindasan yang dilakukan oleh kapitalisme dengan mengeksploitasi dan mengalienasi perempuan dan rakyat tertindas lainnya. Kapitalisme melanggengkan nilai-nilai patriarki untuk mensubordinasi perempuan. Sehingga untuk membebaskan perempuan perlu dihancurkan akar dari sistem yang menindas sampai tuntas. KPP Yogyakarta juga menyerukan untuk merebut demokrasi. Karena demokrasi menjadi penting untuk menyuarakan urgensi penindasan. Tanpa demokrasi kaum tertindas takkan bisa menyuarakan apa yang diperjuangkan.

“Pembebasan perempuan tidak akan tuntas sampai ke akarnya jika sistem yang menindas tersebut tidak dihancurkan” lanjut Pipin.

Di akhir aksi, May selaku kordum aksi membacakan 30 tuntutan taktis pada hari perempuan internasional 2016. Yaitu:

  1. Turunkan Harga Kebutuhan Pokok
  2. Kesetaraan hak dan perlakuan adil di tempat kerja dan ruang publik
  3. Naikan upah 100% dan upah yang setara untuk kerja yang setara.
  4. Sahkan RUU PRT dan RUU Perlindungan Buruh Migran Indonesia (BMI).
  5. Bebaskan Rita Krisdianti dan semua BMI dari ancaman hukuman mati.
  6. Cuti menstruasi, cuti melahirkan & merawat anak, juga cuti bagi pendampingan melahirkan tanpa syarat.
  7. Jaminan hak dan kesejahteraan bagi perempuan yang mengambil cuti, menstruasi dan melahirkan.
  8. Cuti hamil minimal 9 (sembilan) bulan dengan tetap diupah.
  9. Terapkan 8 jam kerja/hari atau 5 hari kerja bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan Buruh Migran Indonesia (BMI).
  10. Hapus semua biaya penempatan BMI di luar negeri dan berikan jaminan sosial bagi BMI dan keluarganya secara gratis.
  11. Perluas layanan umum pada kerja-kerja domestik seperti penyediaan dapur, umum, tempat cuci umum, perawatan lansia dan anak.
  12. Penyediaan rumah aman dan perlindungan untuk perempuan, anak, lansia, dan kaum minoritas lainnya.
  13. Pendidikan gratis, ilmiah, terakses dan demokratis.
  14. Sahkan pendidikan kurikulum kesehatan reproduksi dan seksualitas sejak dini.
  15. Akses dan layanan kesehatan gratis, mudah, dan tidak diskriminatif terutama atas hak kesehatan reproduksi dan seksual.
  16. Hak untuk perempuan mengontrol tubuhnya sendiri, cabut semua hukum anti aborsi, sediakan fasilitas aborsi aman dan informasi yang mendukung tanpa memandang usia, pada setiap tempat yang mereka pilih, serta biaya harus gratis.
  17. Pemerintah menyediakan akses dan informasi kontrasepsi yang ramah dan gratis bagi semuanya yakni orang muda, pasutri dan lainnya.
  18. Sediakan pusat keluarga berencana dan pendidikan seksualitas gratis di sekolah, pemukiman, rumah sakit, dan tempat kerja.
  19. Menolak semua bentuk kekerasan terhadap perempuan, LGBTIQ (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Interseks, Queer), anak, dan disabilitas.
  20. Hapus Perda-perda yang mendiskriminasikan perempuan dan Undang-Undang anti demokrasi, serta tolak kriminalisasi aborsi, prostitusi, LGBTIQ, dan gelandangan-pengemis.
  21. Perempuan bukan objek eksploitasi media dan seni.
  22. Perlindungan perempuan di wilayah konflik.
  23. Adanya mekanisme dan aturan dalam tiap lembaga berdasarkan penghormatan atas hak perempuan.
  24. Jaminan kebebasan beragama, berideologi, berkeyakinan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
  25. Pengakuan dan perlindungan terhadap keragaman orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi (SOGIE) warga negara.
  26. Pengadilan HAM untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual pada Malapetaka 1965, di Aceh, Timor Leste, Papua, dan Kerusuhan Mei 1998.
  27. Naikkan Pajak Pengusaha.
  28. Bangun industri nasional yang kuat.
  29. Laksanakan Reforma Agraria sepenuhnya.
  30. Hukum dan sita harta koruptor.

Ayo Perempuan Berorganisasi dan Bangun Persatuan Rakyat; Rebut Demokrasi! Hancurkan Kapitalisme dan Patriarki!.

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close