Jelang Aksi Mogok Nasional, Bandung Jadi Lokasi Pemanasan

Category: Uncategorized 15 0

Solidaritas.net, Jakarta – Kalangan buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sudah mengumumkan rencana untuk kembali melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran pada tanggal 10-11 Desember 2014 mendatang. Namun, sebelum menggelar aksi mogok nasional yang diklaim di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota tersebut, para buruh terlebih dahulu akan berunjuk rasa di Bandung pada tanggal 5 Desember nanti.

buruh didukung KMP
Massa KSPI, KSPSI dan KSBSI saat diterima oleh Ketua Komisi IX Dede Yusuf, 26 November 2014. © Solidaritas.net / Kontributor

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, aksi unjuk rasa di Bandung itu akan dijadikan sebagai pemanasan sebelum melakukan aksi mogok nasional. Mereka sengaja menjadikan Bandung sebagai lokasi pemanasan, karena wilayahnya paling luas dan banyak buruh.

Isu utama yang akan dibawa dalam unjuk rasa pemanasan itu tetap sama, yaitu menuntut pemerintah agar merevisi upah minimum jadi minimal Rp 3,2 juta untuk Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, serta daerah padat industri lainnya. Kemudian, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang menyebabkan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, sehingga menambah penderitaan kaum buruh dan rakyat kecil.

“Tetap aksi mogok nasional. Yang kita kritisi adalah kebijakan, bukan hanya sekadar rekomendasi,” kata Iqbal pada Kamis (27/11/2014), seperti dikutip dari Kompas.com.

Sebelumnya, dalam aksi unjuk rasa nasional di depan gedung DPR/MPR RI pada Rabu (26/11/2014) lalu, anggora DPR RI telah berjanji akan mendukung kaum buruh dalam memperjuangkan revisi atas upah minimum agar bisa dinaikkan dan menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Sebanyak 25 orang perwakilan buruh sempat diundang untuk mengadakan pertemuan dengan Komisi IX DPR RI dan menghasilkan empat poin penting.

“Saya baru saja menerima organisasi buruh yang menyampaikan beberapa poin tentang naiknya (harga) BBM. Kenaikan ini berdampak terhadap kurangnya daya beli. Bagaimana HL (hidup layak) itu masih jauh dari harapan,” kata Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf setelah komisi yang dipimpinnya bertemu dengan perwakilan buruh, seperti dilansir Kompas.com.

Poin pertama yang dihasilkan dalam pertemuan itu adalah penghargaan Komisi IX atas masukan KSPI soal imbas kenaikan harga BBM, termasuk terhadap upah para buruh. Dede berjanji akan menjadikannya bahan rapat mitra kerja komisinya. Poin kedua, penolakan tegas penggunaan tindakan represif oleh polisi terhadap pendemo yang menolak kenaikan harga BBM, dan akan disampaikan kepada Komisi III yang bermitra kerja dengan kepolisian.

Kemudian, poin ketiga adalah penolakan kenaikan harga BBM. Pasalnya, menurut mereka kenaikan tersebut memicu efek memprihatinkan khususnya kepada para pekerja dan masyarakat dalam kategori ekonomi menengah ke bawah. Lalu, poin keempat hasil pertemuan itu, Komisi IX akan mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Dewan Pengupahan tingkat provinsi dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten untuk mengevaluasi hasil survei kebutuhan hidup layak yang merupakan dasar penentuan upah minimum.

“Jadi, itu komitmen untuk memperhatikan nasib para pekerja dan buruh. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan sejalan,” pungkas Dede saat menyampaikan di depan massa buruh.

Dalam aksi tersebut, salah satu orator dari KSPI sempat menyatakan dukungannya kepada DPR untuk menggunakan hak interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Interpelasi DPR yang diorganisir oleh Koalisi Merah putih ini akan meminta pertanggungjawaban Jokowi yang menaikkan harga BBM. Diketahui, pada Pilpres 2014 lalu, KSPI adalah salah satu organisasi pendukung Prabowo bersama dengan Koalisi Merah Putih (KMP).

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close