Menurut salah satu anggota SPSI, Ijang, kasus Achmad Lutfi bukanlah kasus pidana dan sudah diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung.
“PHI Bandung memutuskan manajemen PT BTI harus mempekerjakan kembali Achmad Lutfi karena perbuatan Achmad bukanlah pidana, tapi menjalankan perintah atasan untuk mengambil barang,” kata Ijang.
Namun, setelah keputusan PHI Bandung keluar, manajemen PT BTI justru melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian. Kini, buruh harus menanggung double hukum dalam kasus yang sama. Jika merujuk pada asas hukum lex specialis derogat legi generali (hukum khusus lebih diutamakan daripada hukum umum), maka seharusnya semua pihak mengikuti keputusan PHI Bandung. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki kedudukan yang sejajar dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun dalam perkara ketenagakerjaan, Undang-Undang yang digunakan seharusnya adalah UU No. 13 Tahun 2013 sebagai lex specialis ketenagakerjaan. (Baca juga: Karena Mendirikan Serikat, Saya Didakwa Kriminal)
SPSI rutin melakukan aksi solidaritas setiap persidangan, termasuk persidangan keempat, Senin (23/6). Seribuan buruh mendatangi kantor Pengadilan Negeri (PN) Kota Bekasi menuntut pembebasan Achmad Lutfi. (Rn)
