Hak Cuti Melahirkan Bagi Buruh Kontrak

Category: Uncategorized 643 17
buruh perempuan hamil
Foto ilustrasi: Seorang buruh perempuan yang bekerja di pabrik garmen sedang dalam keadaan hamil. Sumber: Betterwork.org

Solidaritas.net – Undang Undang Ketenagakerjaan telah mewajibkan pengusaha untuk memberikan cuti melahirkan kepada buruh selama 3 bulan. Dalam hal cuti melahirkan, buruh tetap mendapatkan hak atas upah secara utuh. Apakah ketentuan ini juga berlaku untuk buruh dengan status perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau biasa dikenal dengan buruh kontrak?

Berdasarkan pasal 82 ayat (1) dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah)bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Selanjutnya, pada pasal 84 dalam Undang Undang yang sama, ditentukan bahwa pekerja/buruh (perempuan) yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) huruf b,c, dan d, pasal 80 dan pasal 82 berhak mendapat upah penuh.

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hak cuti melahirkan wajib diberikan kepada buruh tanpa melihat status hubungan kerjanya, baik itu berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Meski dalam praktek di lapangan, masih banyak ditemui buruh berstatus PKWT atau buruh kontrak yang tidak mendapatkan hak cuti melahirkan.

Beberapa pengusaha memaksa buruh perempuan yang hamil untuk mengundurkan diri dari perusahaan, bahkan ada pengusaha yang mencantumkan larangan untuk menikah maupun hamil selama jangka waktu PKWT belum berakhir. Tindakan diskriminatif terhadap buruh perempuan ini seringkali tidak mendapatkan protes maupun perlawanan akibat tingginya angka pengangguran di Indonesia. Sehingga tidak ada pilihan bagi buruh perempuan demi mendapatkan upah, selain menerima saja tindakan diskriminatif tersebut.

Demikian halnya jika buruh perempuan mengalami keguguran kandungan, maka pasal 82 ayat (2) dalam UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bagi buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

Editor: Andri Yunarko

Sebarkan..

Related Articles

17 thoughts on “Hak Cuti Melahirkan Bagi Buruh Kontrak

  1. Erni Apriliyani

    Selamat siang,
    Saya mau tanya mengenai cuti melahirkan ini. Kalau misalkan saya mengambil cuti melahirkan lewat dari tanggal saya habis masa PKWT dan misalkan saya diangkat jadi PKWTT, apakah selama cuti melahirkan yg lewat tanggal tersebut upah saya tidak dibayarkan??
    Karena saya diminta oleh pihak perusahaan agar mengusahakan masuk sebelum tanggal jatuh tempo PKWT saya. Bagaimana mengenai hal tersebut? Terima Kasih.

    Reply
    1. solidaritasnet

      Saat Anda diangkat menjadi PKWTT, maka tercipta hubungan hukum yang disebut hubungan kerja yang bersifat tetap. Saat Anda berstatus PKWT, maka terjadi hubungan kerja yang bersifat sementara. Apapun hubungan kerjanya, Anda berhak mendapatkan cuti melahirkan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

      (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
      (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

      Pasal 153 melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja hamil dan melahirkan

      Pasal 84 menyebutkan: "Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat
      (2) hurf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh. "

      Sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja atau tidak membayar gaji Anda.

      Reply
  2. dwi setya

    selamt malam,sya seorang wanita pekerja di salah satu perusahaan swasta,prtama sekali saya bekerja saya membuat surat pernyataan bahwa tidak akn hamil selama setahun,kenyataannya stelah bkrja 3 bln sya hamil,dan prusahaan mmberikan sanksi trhdap sya tidak naik golongan dn dberikn cuti hnya 40 hari, apakah saya tidak berhak untuk mndapatkn cuti selama 3 bulan krn melanggar peraturan tsb?dan saya mencoba mengajukan cuti istimewa tidak digaji selama satu bulan tetapi perusahaan tidak mengizinkan, alasan saya karena anak saya menyusui tidak mau diberikan dodot,mohon untuk penjelasannya tentang hak saya sebagai buruh pekerja wanita,trksh

    Reply
    1. solidaritasnet

      Berdasarkan ketentuan pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. pasal 1337 KUH Perdata, perjanjian yang tidak sesuai dengan Undang-Undang dinyatakan batal demi hukum. Jika Anda hanya diberikan cuti selama 40 hari, padahal seharusnya selama 3 bulan (90 hari), maka perusahaan telah melanggar pasal 82 UU No. 13 Tahun 2003. Dalam Pasal 185 ayat (1) dinyatakan Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (lempat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (lempat ratus juta rupiah).

      Anda dapat melaporkan kasus ini ke serikat pekerja (jika Anda memiliki serikat pekerja) atau melaporkan langsung ke Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja setempat dengan membawa bukti-bukti pendukung.

      Reply
  3. Echa Bianca

    selamat pagi,saya seorang karyawati outsource yang akan melahirkan sebentar lagi.setelah saya baca PKWT,ternyata tidak tertera keterangan mengenai hak cuti melahirkan.
    bila saya meminta upah penuh selama cuti namun tidak diberi dengan alasan saya telah menandatangangani kontrak yang memang tidak diterakan hak saya apa posisi saya kuat untuk menuntut hak atas upah saya?

    Reply
    1. solidaritasnet

      Anda berhak mendapatkan cuti melahirkan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

      (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
      (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

      Pasal 153 melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja hamil dan melahirkan

      Pasal 84 menyebutkan: "Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat
      (2) hurf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh. "

      Sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja atau tidak membayar gaji Anda. Jika di dalam perjanjian PKWT tidak disebutkan, maka mengikuti UU Ketenagakerjaan. Bahkan, sekalipun suatu perjanjian dapat menjadi tidak berlaku apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-perundangan (lihat pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003)

      Reply
  4. Femmy

    Selamat malam, saya karyawati yg udh bkerja selama 3th di perusahaan swasta.
    Pada tgl 1 april 17 status perjanjian kerja kontrak habis.
    Tgl 1 maret ada tawaran dari kepala bidang saya untuk mengikuti tes sbagai pegawai tetap, sampai tanggal 15 april persyaratan pngajuan pgawai tetap sudah hampir selesai tinggal mengikuti tes interview aja..
    Waktu itu saya sedang hamil tua karena saya sudah gak kuat pada tgl 20 april saya ambil cuti untuk melahirkan dan pihak hrd pun awalnya tidak mempermasalahkan dan telah dijinkan dr HRD *pihak hrd blg utk syarat pegawai ttap bisa dlanjut setelah cuti*
    Namun selang beberapa hari saya cuti hamil
    Kepala bidang saya dpanggil utk menghadap HRD menanyakan kejelasan status pegawai saya selaku per tgl 1 april sdh hbis kontrak.
    Dari pihak hrd tiba2 pengen memutus hub kerja saya dan disampaikan oleh kepala bidang

    1.Apakah perusahan tsbt boleh memutus hub kerja saya scra spihak yg dmana sya tidak menandatangani pemutusan hub kerja dg perusahaan.
    2. Apakah saya selaku PKWT tidak boleh meminta hak cuti melahirkan
    3. Langkah bagaimana yg saya lakukan selanjutnya…

    Terimakasih

    Reply
    1. solidaritasnet

      Anda berhak mendapatkan cuti melahirkan sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”):

      (1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
      (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.

      Pasal 153 melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja karena pekerja hamil dan melahirkan

      Pasal 84 menyebutkan: "Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat
      (2) hurf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh. "

      Sehingga tidak ada alasan bagi perusahaan untuk memutuskan hubungan kerja atau tidak membayar gaji Anda. Jika di dalam perjanjian PKWT tidak disebutkan, maka mengikuti UU Ketenagakerjaan. Bahkan, sekalipun suatu perjanjian dapat menjadi tidak berlaku apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-perundangan (lihat pasal 52 UU No. 13 Tahun 2003)

      Dalam pengalaman kami, jika ada kasus seperti ini, maka kami meminta bantuan ke serikat pekerja atau lembaga bantuan hukum (LBH) yang menyediakan jasa probono (gratis). Serikat pekerja atau LBH dapat mendampingi Anda untuk berproses menghadapi kasus ini dari mulai bipartit, mediasi bahkan jika Anda ingin membawa kasus ini ke pengadilan. Anda juga dapat menempuh proses seorang diri dalam kapasitas Anda sebagai seorang pekerja/buruh jika Anda memiliki kesanggupan untuk itu. Jika ada itikad baik, saat bipartit (perundingan antara Anda dan pengusaha), pengusaha seharusnya memberikan kebijaksanaan dengan tetap memegang ucapannya sebelumnya. Jika tidak ada itikad baik, Anda dapat mengambil langkah selanjutnya.

      Reply
  5. Suprata

    diperusahaan tempat sy bekerja wanita yang akan melahirkan diberi istirahat 3 bln tapi dengan dengan membuat surat pengunduran diri..jadi perusahaan tidak membayar gaji karyawan trsbt selama 3 bln..setelah 3 bulan dari masa pengunduran diri karyawan diperbolehkan kerja kembali dan dianggap memulai kontrak baru…apakah hal ini bertentangan dengan uu ketenagakerjaan?

    Reply
    1. Solidaritas.net

      Ya, hal ini sangat bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan dan hak-hak asasi manusia (HAM). Sebaiknya, korban atau serikat pekerja mengadukan masalah ini ke Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan setempat.

      Reply
  6. rara

    selamat siang mohon pencerahan..jika ada karyawan yg mengambil cuti melahirkan selama 3 bulan sesaui peraturan pemerintah..namun pada bulan kedua cuti kontrak pegawai tersebut habis..dan perusahaan berencana tdk melanjutkan kontrak..apakah hak gaji kayawan tersebut masih di byrkan dgn catatan kontraknya telah hbs di saatmasih cuti.mhn jawabannya.trm ksh

    Reply
    1. Solidaritas.net

      Menurut kami, sebaiknya diperiksa kembali apakah penempatan Anda sesuai dengan syarat yang diatur di dalam pasal-pasal yang mengatur ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seperti pasal 57, 59 dan 63 UU No. 13 Tahun 2003. Anda dapat mengajukan pemeriksaan khusus masalah status kerja ke Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan setempat untuk selanjutnya memperoleh penetapan. Apabila PKWT tidak sesuai dengan UU Ketenagakerjaan, maka Anda berhak diangkat menjadi pekerja/buruh dengan PKWTT atau karyawan tetap.

      Reply
  7. Denada

    Mohon dibantu penjelasan tentang hak cuti melahirkan/hamil untuk karyawan dalam masa percobaan

    Saya bekerja baru 2bln, tepat dibulan 3 saya harus mengambil cuti melahirkan! Apakah saya sudah dapat hak cuti melahirkan saya dengan pembayaran upah walaupun saya cuti?

    Reply
    1. Solidaritas.net

      Ya, Anda sudah dapat mengambil cuti melahirkan dengan pembayaran upah. Dalam hukum ketenagakerjaan, hak cuti melahirkan bersifat wajib dan tidak tergantung pada masa kerja si pekerja/buruh.

      Reply
  8. Nur

    Selamat malam, saya sudah bekerja selama 2 tahun masih kontrak. Saya sudah mendapat cuti selama tiga bulan penuh. Dan saya udah bekerja 3bulan ini. Tapi saya kok, belum di beri uang cuti. Padahal saya sudah tanda tangan cuti dan ngasih syarat cuti hamil. Teman saya yang cutinya bareng saya udah di kasih upah. Tapi dia udah kerja lama. Apa yang harus saya lakukan?

    Reply
    1. Solidaritas.net

      Terima kasih atas pertanyaannya. Cuti melahirkan bersifat wajib diberikan tanpa pemotongan upah. Langkah yang dapat Anda lakukan adalah (1) mengajukan perundingan bipartit antara pengusaha dan buruh. Sebaiknya didampingi serikat pekerja jika ada serikat pekerja di tempat Anda bekerja. (2) Melaporkan pelanggaran normatif ke Bidang Pengawasan setempat. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan hubungi kami via email redaksi@solidaritas.net atau solidaritasnews@gmail.com. Kami akan merespon secepat yang kami bisa.

      Reply

Add Comment

close