Buruh dan Aktivis Korban Pemukulan Polisi Malah Dijadikan Tersangka

Category: Uncategorized 8 0

Jakarta – Sebanyak 23 buruh, seorang mahasiswa dan dua orang pengabdi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini kelanjutan dari aksi 30 Oktober 2015 yang berakhir represi polisi terhadap buruh. Namun, Polda Metro Jaya justru menetapkan buruh dan aktivis sebagai tersangka dengan tuduhan provokator.

Polisi merusak mobil komando buruh dalam aksi
tanggal 30 Oktober 2015. Kredit: Liputan6.com.

Pengacara publik LBH Jakarta, Maruli Tua menilai penetapan tersangka ini sebagai bentuk kriminalisasi yang dilakukan oleh Kepolisian. Hal ini menambah daftar panjang kasus kriminalisasi yang sebelumnya juga menimpa pimpinan KPK, seperti Novel Baswedan, Bambang Widjianto dan Abraham Samad.

“Saat ini kasus Tigor (Pengacara Publik ) dan Obed (Asisten Pengacara Publik) akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Tigor dan Obed yang mendokumentasikan dan mendampingi aksi buruh pada 30 Oktober 2015 lalu dijadikan tersangka bersama 23 buruh lainnya,” terang Maruli.

Pihaknya bersama serikat buruh dan organisasi masyarakat sipil lainnya akan melakukan perlawanan terhadap upaya kriminalisasi ini.

Mereka yang dikriminalisasi telah menerima surat pemanggilan sebagai tersangka, termasuk Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi yang mendapatkan panggilan pada Rabu, 3 Februari lalu untuk dimintai keterangan pada 10 Februari 2016.

Sementara itu, mobil komando milik buruh yang ditahan oleh Polda Metro Jaya belum jelas statusnya hingga sekarang. Kemungkinan mobil tersebut dijadikan sebagai alat bukti.

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar mengapa buruh yang dipukuli hingga luka-luka, mobil komandonya dirusak dan ditembaki dengan air mata–buruh yang menjadi korban, yang ditangkapi dalam keadaan luka-luka dalam aksi 30 Oktober 2015 lalu, malah dijadikan tersangka dan akan diproses hukum. Sedangkan polisi yang melakukan pemukukan malah tidak diapa-apakan.

Diketahui dalam aksi 30 Oktober 2015, Gerakan Buruh Indonesia (GBI) melakukan aksi perlawanan terhadap PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan. PP ini membatasi kenaikan upah hanya sebesar angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi versi Badan Pusat Statistik (BPS). Upah tahun 2016 naik hanya sebesar 11,5 persen saja.

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close