Serikat Pekerja KA Curhat Soal Kebebasan Berserikat ke Menaker

Solidaritas.net | Jakarta – Ternyata para pekerja PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang melakukan pertemuan dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri tidak hanya bercerita mengenai status ketenagakerjaan mereka. Selain itu, mereka juga curhat tentang adanya larangan pembentukan serikat kerja di daerah tertentu oleh PT KAI, sehingga hak untuk berserikat bagi para pekerja di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu pun terkekang. Mereka meminta adanya kebebasan berserikat untuk pekerja KAI.

stop union busting
Stop Union Busting (foto ilustrasi). © aps-nz.org.

Menanggapi masalah tersebut, Hanif mengutip Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Serikat Pekerja. Menurutnya, jika hal tersebut benar terjadi, maka PT KAI telah melanggar kebebasan berserikat para pekerjanya yang dijamin oleh UU tersebut.

“Kalau untuk larangan serikat pekerja itu, menurut UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Serikat Pekerja atau buruh, itu bisa merupakan tindakan pidana,” ungkap Hanif saat menerima para pekerja di perusahaan negara bidang transportasi kereta api itu di sebuah ruangan di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat, Senin (12/01/2015), dilansir Detik.com.

Namun, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) sendiri hanya bisa mengawasi dan menjembatani antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja, jika terjadi masalah tersebut. Pasalnya, menurut Hanif, pihaknya tidak bisa ikut mencampuri masalah tentang hubungan industrial, yang merupakan urusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“Tapi jika Anda mempermasalahkan hubungan industrial, peranan kita tidak bisa sampai situ. Karena peranan Kemenaker berupa pengawasan dan mediasi untuk menjembatani pihak manajemen dengan serikat pekerja. Jadi selama kasus serikat pekerja dengan manajemen, Kemenaker masih bisa membantu untuk menjembatani. Tapi jika menyangkut hubungan industrial itu urusan pengadilan,” tambah Hanif kepada para pekerja tersebut.

Para pekerja yang datang tersebut tergabung dalam Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA), yang dipimpin oleh Ketua Umum Syafriadi. Organisasi SPKA ini sendiri merupakan salah satu organisasi serikat pekerja dan buruh yang termasuk tertua di Indonesia. Hingga saat ini, SPKA memilki jumlah anggota sekitar 15.000 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Sebelumnya diberitakan bahwa para pekerja PT KAI tersebut juga menyampaikan mengenai status ketenagakerjaan mereka kepada Menaker. Menurut mereka, terdapat tiga jenis status pegawai di PT KAI. Yakni, pekerja kontrak dengan waktu tetap yang direkrut sebelum 2009, pekerja outsourcing dengan waktu tidak tetap yang direkrut setelah 2009, dan eks Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan pindahan dari beberapa departemen di kementerian.

Tahun 2009 sendiri adalah masa transformasi, di mana Ignasius Jonan yang saat itu baru menjabat sebagai Direktur Utama PT KAI melakukan banyak perubahan di perusahaan itu. Disebutkan lagi, ketiga jenis pegawai itu sendiri mendapat fasilitas yang berbeda-beda dalam urusan kesejahteraan, termasuk masalah gaji, tunjangan, jaminan sosial dan pensiun.

Menurut mereka, para pekerja kontrak dan pekerja outsourcing mendapat jaminan yang sama, yaitu Jiwasraya. Namun, pekerja kontrak mendapat tunjangan yang lebih besar. Sedangkan pegawai eks PNS yang menjadi pegawai tetap mendapat jaminan Taspen. Terkait hal ini, para pekerja ini pun mempertanyakan soal jenis status pegawai tersebut.

***

activate javascript

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan