Sejarah Perjanjian Kerja Bersama

Solidaritas.net | Perundingan bersama adalah sebuah proses negoisasi d antara pengusaha dan serikat buruh yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan dalam mengatur syarat dan kondisi kerja serta upah buruh. Kesepakatan yang didapatkan dalam negoisasi ini biasanya meliputi skala upah, tunjangan-tunjangan, jam kerja, pelatihan, kesehatan dan keselamatan kerja, mekanisme penyelesaian masalah dan hak untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan bahkan kepemilikan perusahaan.

perjanjian kerja bersama
Foto llustrasi. © arividam.wordpress.com

Perundingan ini dapat dilakukan antara serikat buruh dan pengusaha atau antara serikat-serikat buruh dan kelompok pengusaha, tergantung kepada kebijakan sebuah negara untuk mengatur kesepakatan dalam bidang industri yang lebih luas, seperti misalnya perundingan UMP/UMK di Indonesia. Dan hasil dari perundingan bersama melalui proses negoisasi tersebut disebut sebagai Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Dikutip dari Wikipedia.org, istilah “perundingan bersama” sendiri pertama kali digunakan oleh Beatrice Webb, seorang pendiri bidang hubungan industrial di Inggris pada tahun 1891 yang mengacu kepada beragam negoisasi dan kesepakatan bersama yang telah muncul sejak berdirinya serikat buruh di abad ke-18 sebagai hasil dari revolusi industri dan perjuangan buruh menuntut 8 jam kerja.

Di Amerika Serikat, aturan dalam National Labor Relations Act of 1935 melarang pengusaha untuk menolak hak-hak berserikat bagi buruh. Isu serikat buruh bagi pegawai pemerintah yang bekerja pada sektor publik jauh lebih kontroversial hingga pada tahun 1950-an hingga pada tahun 1962, Presiden John F. Kennedy mengeluarkan peraturan pemerintah yang memperbolehkan pegawai pemerintah untuk berserikat.

Perundingan bersama telah diakui secara internasional sebagai hak asasi manusia melalui konvensi internasional hak asasi manusia. Dalam Universal Declaration of Human Rights pasal 23 disebutkan bahwa hak untuk berserikat adalah hak asasi manusia yang mendasar. Dinyatakan dalam Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work oleh ILO pada butir 2 (a) bahwa kebebasan berserikat dan pengakuan mutlak terhadap hak berunding bersama merupakan hak mendasar bagi buruh.

Dalam konvensi Perlindungan Hak Berserikat dan Berorganisasi pada tahun 1948 (C087) dan beberapa konvensi lainnya secara khusus melindungi hak untuk berunding bersama dengan membuat standar perburuhan internasional yang memaksa negara memberikan perlindungan atas pelanggaran terhadap hak buruh untuk berserikat dan berunding bersama.

Di Amerika Serikat, aturan yang tertuang dalam National Labor Relations Act (1935) melindungi kesepakatan bersama hampir di sebagian besar sektor swasta. Peraturan ini melarang pengusaha untuk melakukan diskriminasi, memata-matai, melecehkan, atau melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap buruh karena keanggotaan serikat mereka atau untuk membalas mereka yang terlibat dalam mengorganisir buruh, untuk membentuk serikat perusahaan, atau menolak untuk terlibat dalam perundingan bersama dengan serikat buruh. Peraturan ini juga melarang untuk meminta buruh agar bergabung dengan serikat buruh sebagai syarat kerja. Serikat juga dibebaskan dari hukum anti monopoli dengan harapan bahwa anggota dapat secara kolektif meningkatkan upah yang lebih tinggi untuk tenaga kerja mereka.

Di Indonesia sendiri kebebasan berserikat dan hak untuk berunding sendiri diakui melalui Ratifikasi Konvensi ILO no.87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi dalam Keputusan Presiden no.83 tahun 1998 yang kemudian diikuti oleh terbitnya Undang Undang no. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Tiga tahun kemudian disusul dengan terbitnya Undang Undang no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang didalamnya juga mengatur tentang kebebasan berserikat dan hak untuk berunding.

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan