Sejarah Model Hubungan Kerja di Indonesia

Category: Arsip 55 0
Foto perbudakan pembangunan Jalan Raya Pos, Daendels (kredit foto merdeka.com)
Foto perbudakan pembangunan Jalan Raya Pos, Daendels (kredit foto merdeka.com)

Solidaritas.net – Model hubungan kerja di Indonesia pada saat ini pada dasarnya terbagi atas 2 jenis, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam perjanjian kerja waktu tertentu ini juga meliputi perjanjian kerja harian lepas, musiman dan outsourcing.

Dalam sejarahnya di masa lalu, dikenal 3 model hubungan kerja di Indonesia, yaitu perbudakan, rodi atau kerja paksa dan poenale sanctie. Adanya perbudakan ini dapat diketahui dari beberapa aturan di masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Beberapa aturan tersebut adalah:

1.       Peraturan tentang pendaftaran budak (1819);
2.       Peraturan tentang pajak atas pemilikan budak (1820);
3.       Peraturan larangan mengangkut budak yang masih kanak-kanak (1829);
4.       Peraturan tentang pendaftaran anak budak (1833);
5.       Peraturan tentang penggantian nama budak (1834);
6.       Peraturan tentang pembebasan perbudakan bagi pelaut yang dijadikan budak (1848).

Model kerja perbudakan ini tidak memberikan hak apapun bagi seorang budak, bahkan terhadap hidupnya sekalipun. Seorang budak akan menjadi hak milik (properti) bagi pemilik budak, yang juga dapat diperjualbelikan selayaknya barang.

Model hubungan kerja perbudakan ini berakhir dengan dikeluarkannya aturan pada tahun 1854, yang disebut Regeringreglemaent tahun 1854. Aturan ini mewajibkan penghapusan perbudakan di Indonesia yang efektif berlaku pada tahun 1860.

Selanjutnya dikenal model hubungan kerja dalam bentuk Rodi atau kerja paksa. Model kerja ini mewajibkan seorang untuk melakukan kerja bagi penguasa atau pihak lain dengan persetujuan penguasa tanpa mendapatkan upah. Model ini berakhir saat pemerintah kolonial Hindia Belanda meratifikasi konvensi ILO nomor 29, melalui Staatsbald 1933 nomor 261, tentang penghapusan kerja paksa.

Model hubungan kerja berikutnya adalah Poenale Sanctie, yang merupakan model hubungan kerja jangka waktu tertentu dengan disertai sanksi bagi mereka yang meninggalkan atau menolak pekerjaannya. Sanksi tersebut berupa pidana dengan denda antara 16-25 rupiah atau denda rodi (kerja paksa) selama 7 hingga 12 hari.

Jangka waktu perjanjian kerja dalam model hubungan kerja tersebut adalah 5 tahun, sebagaimana diatur melalui Staatsbald 1819 nomor 10. Sedangkan penerapan sanksi diatur melalui Algemene Politie Strafreglement 1872 nomor 111.

Namun model hubungan kerja Poenale Sanctie ini berakhir pada tahun 1879 dan kemudian lahir aturan baru yang termuat dalam Koeli Ordonantie tahun 1880 (Staatsbald nomor 133 tahun 1880). Pada intinya aturan ini menentukan bahwa perjanjian kerja harus dilakukan secara tertulis untuk jangka waktu 3 tahun dan buruh tidak diperbolehkan untuk memutus hubungan kerja secara sepihak.

Pada masa setelah kemerdekaan tahun 1945, model hubungan kerja tidak lagi dibatasi oleh suatu jangka waktu dan terus berlangsung hingga dikeluarkannya UU no. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Melalui aturan ini, model hubungan kerja terbagi menjadi 2 jenis, yaitu hubungan kerja waktu tertentu dan hubungan kerja waktu tidak tertentu. Dan model ini terus dipertahankan hingga saat ini melalui UU no. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close