Rusunawa Untuk Buruh Akan Dibangun di 14 Provinsi

Solidaritas.net, Jakarta- Sebanyak 10.000 unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk buruh akan dibangun di 14 Provinsi pada Mei 2015 mendatang. Pembangunan rusunawa ini bertujuan untuk menekan pengeluaran para pekerja.

rusunawa
Foto ilustrasi: Rusunawa. Sumber: Jakarta.go.id

Adapun 14 provinsi yang menjadi lokasi pembangunan rusunawa pekerja adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat. Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua.

Provinsi terpilih tersebut dianggap telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, dan berlokasi di sekitar kawasan industri.

Selain bertujuan untuk mengurangi biaya pengeluaran pekerja dalam hal pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, program pembangunan 10.000 unit rusunawa ini juga merupakan salah satu program presiden Jokowi Widodo untuk mengatasi persoalan kekurangan rumah di Indonesia.

Menurut Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Irianto Simbolon, harga sewa satu unit rusunawa bergantung pada lokasinya, dimana harga sewa unit di lantai bawah lebih mahal dari unit yang ada di atasnya.

Harga sewa rusunawa untuk para pekerja tersebut sekitar 5-10 persen dari upah minimal penghasilannya. Apabila penyewa berasal dari luar pekerja bias dikenakan biaya sekitar 30%.

“Kalau di luar bisa 30 persen,” Irianto, dikutip dari Jawa Pos.

Dana pembangunan rusunawa berasal dari APBN melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) sebanyak 7.600 unit dan non APBN yaitu BPJS Ketenagakerjaan 2.400 unit.

Dari 2.400 unit yang dibangun BPS baru 1.100 unit siap dibangun dan 1.300 unit masih penjajakan lahan/lokasi. Sedangkan dari 7.600 unit yang akan dibangun Kemen PUPR sebanyak 1.724 unit sudah siap dibangun dan sisanya 5.876 unit masih dalam penjajakan lahan/lokasi.

Irianto juga menyinggung soal rumah sakit bagi pekerja atau buruh. Menurutnya pemerintah tidak lagi memprioritaskan rumah sakit bagi pekerja atau buruh karena pemerintah ingin mengoptimalkan klinik kesehatan yang ada di perusahaan.

Selain itu, adanya program BPJS Kesehatan dan ‎kartu sehat sudah membantu meringankan beban biaya pekerja ketika sakit.

Menteri ‎Tenaga Kerja Muhammad Hanif Dhakiri mengatakan pebangunan rusunawa dilakukan dengan metode twin block. Yakni, dalam satu bangunan terdapat dua ‎tower atau dua bagian gedung yang masing-masing terdiri atas 100 unit.

Sekaitan dengan hal tersebut, Bupati Semarang Mundjirin telah meminta kepada Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri untuk memisahkan rusunawa perempuan dan rusunawa laki-laki yang akan dibangun di Ungaran Kabupaten Semarang karena berpotensi menimbulkan masalah kesusilaan.

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan