Solidaritas.net, Jakarta – Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) mengadakan konferensi pers untuk menyatakan sikap menjelang peringatan May Day (hari buruh internasional), di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Senin (27/1/2015). PPRI beranggotakan organisasi dari berbagai elemen rakyat, seperti buruh, buruh migran, mahasiswa, seniman dan kaum miskin kota. Dalam konferensi pers tersebut, yang menjadi juru bicara PPRI adalah Ata (Federasi GSPB), Sultoni (SGBN), Surya Anta (PPR) dan Nisma (SBMI).
Dalam pernyataan sikapnya, PPRI mengkritisi cara pendirian partai politik yang melibatkan elit-elit politik, termasuk rencana deklarasi partai yang akan dilakukan oleh Gerakan Buruh Indonesia (GBI) . Meski menyepakati adanya kebutuhan bagi rakyat untuk memiliki partai politiknya sendiri, PPRI memberikan tiga syarat. Pertama, pembangunan partai politik tersebut tidak cukup hanya diumumkan dan dikonsolidasikan diantara elit-elit serikat buruh saja, melainkan harus melibatkan seluruh anggota serikat buruh yang ada.
Kedua, partai politik tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi kaum buruh saja, melainkan bagi seluruh rakyat tertindas, seperti nelayan, petani, kaum miskin kota, mahasiswa dan lain sebagainya. Dan ketiga, partai politik yang didirikan tersebut harus terbebas dari kooptasi kepentingan elit-elit politik saat ini yang menghamba pada kepentingan modal. Ketika partai buruh dikooptasi oleh kepentingan elit politik, maka partai tersebut hanya akan mengatasnamakan buruh belaka, tapi tidak memperjuangkan kepentingan buruh, hanya kepentingan elit pemodal.
“Partai baru bukan berarti alternatif, seperti KSPI yang mau membangun partai buruh tapi masih berhubungan mesra dengan elit-elit KMP (Koalisi Merah Putih-ed),” kata Surya yang juga juru bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR) ini, merujuk pada partai-partai baru yang banyak bermunculan menjelang Pemilu tapi didirikan oleh kelompok elit yang memiliki modal.
Berdasarkan hal tersebut, PPRI mengkritik dan menolak sikap-sikap organisasi buruh yang justru berkolaborasi dengan elit-elit politik saat ini. Tidak akan ada perbaikan apapun, bahkan membahayakan masa depan rakyat, jika partai politik yang dibangun masih berkolaborasi dengan elit-elit politik dengan kepentingan yang jauh berbeda dengan rakyat. Unsur-unsur pemimpin buruh yang tergabung dalam GBI memiliki jejak rekam bersekutu dengan elit-elit politik, misalnya Said Iqbal (KSPI) yang menggiring anggotanya mendukung Prabowo Subianto, Andi Gani (KSPSI) dan Mudhofir (KSBSI) yang menjadi pendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014 lalu.
PPRI menyatakan bahwa pembangunan partai politik tersebut harus dalam rangka menghapuskan penindasan terhadap rakyat. Penindasan terhadap kaum buruh melalui penerapan sistem outsourcing, sistem kerja kontrak (PKWT), upah murah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan pemberangusan serikat buruh. Demikian pula dengan penindasan terhadap buruh migran, seperti kasus Nuraeni yang disiksa di Kuwait dan hingga kini diabaikan oleh negara.
Penindasan terhadap kaum tani, seperti kasus perampasan tanah pertanian Ramunia, Rembang, dan masih banyak lagi di daerah lainnya. Kebijakan pemerintah untuk terus mencabut subsidi bagi rakyat yang berdampak pada melambungnya harga-harga kebutuhan pokok, penggusuran tanpa perumahan yang layak, pendidikan dan kesehatan yang semakin mahal, air bersih yang mahal. Penderitaan rakyat yang diperburuk dengan pembatasan demokrasi bagi rakyat, seperti kekerasan aparat negara dan preman, pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi di ruang nyata maupun ruang maya melalui paket UU Politik.
Oleh karena itu, bagi PPRI, program mendesak saat ini adalah mengubah tingkat hidup rakyat, baik dari segi kesejahteraan maupun dari segi demokrasi dan kebebasannya. Program mendesak ini dinyatakan dalam slogan perjuangan PPRI dalam May Day tahun 2015, yaitu buruh dan rakyat bangun partai sendiri tanpa elit, demokrasi sebesar-besarnya bagi rakyat, serta pemerataan distribusi kekayaan nasional bagi kesejahteraan seluruh rakyat.
Baca pernyataan sikap politik PPRI selengkapnya:
Sikap Politik Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) Menjelang Mayday 2015
“Buruh dan Rakyat Bangun Partai Sendiri Tanpa Elit”
Demokrasi Sebesar-besarnya Bagi Rakyat!
Pemerataan Distribusi Kekayaan Nasional Bagi Kesejahteraan Seluruh Rakyat!
Mayday Sebagai Hari Perjuangan Rakyat Tertindas
Diberlakukannya 1 Mei (Mayday) sebagai hari libur nasional boleh jadi suatu hal yang positif bagi pengurangan jam kerja hasil dari perjuangan buruh Indonesia di tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan diliburkannya 1 Mei, tidak berarti kaum buruh telah sejahtera dan perjuangan telah usai. Justru itu dapat berarti ditiadakannya hari perjuangan buruh internasional dan terlupakannya ribuan nyawa kaum buruh yang berkorban demi 8 jam kerja yang sekarang dinikmati kaum buruh. Jika kaum pemodal dan pemerintah berharap 1 Mei akan dilupakan sebagai hari perjuangan kaum buruh, maka itu tidak akan pernah terjadi selama buruh Indonesia masih belum sejahtera dan masih terus menyuarakan tuntutan-tuntutannya dalam setiap peringatan Mayday.
Namun bukan hanya buruh. Mayday di beberapa negara termasuk Indonesia juga sudah menjadi hari perjuangan rakyat yang tertindas dan termiskinkan oleh sistem hari ini. Ketika kaum buruh secara sosial terhubungkan dengan rakyat dan mendapatkan kenyataan-kenyataan tentang penindasan dan penderitaan yang tak jauh berbeda dari rakyat pada umumnya, kaum buruh telah juga menarik berbagai lapisan rakyat untuk berbaris dan berjuang bersama sebagai elemen rakyat yang tertindas. Untuk hal itu kita juga menganggap Mayday telah menjadi hari perjuangan rakyat tertindas secara internasional.
Membangun Partai
Apa yang cukup berbeda dari Mayday kali ini adalah kenyataan bahwa semakin banyak kaum buruh yang merasakan pentingnya membangun suatu alat/partai politik. Beberapa hari yang lalu, Gerakan Buruh Indonesia (GBI) yang merupakan gabungan organisasi-organisasi buruh telah menyatakan sikapnya untuk membangun partai politik. Hal ini tentu baik bagi kemajuan gerakan buruh, dimana perjuangan yang selama ini dilakukan kaum buruh selalu saja terbentur pada kebijakan-kebijakan politik yang hari ini masih dikuasai para pemilik modal.
Berharap pada partai-partai politik yang ada saat ini telah terbukti hanya membuahkan kekecewaan. Dan bagi kami, perjuangan ekonomi kaum buruh pada kenyataannya memang selalu berhubungan dengan perjuangan politik. Oleh karenanya pula, kami mendukung upaya pembangunan partai tersebut bagi perjuangan politik kaum buruh.
Namun bagi kami Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI), ada yang perlu ditekankan dalam pembangunan partai tersebut. Pertama sekali, partai yang akan dibangun tersebut tidaklah cukup diumumkan dan dikonsolidasikan diantara para pemimpin organisasi serikat, melainkan harus merupakan pekerjaan organisasi secara keseluruhan, dari tingkat atas sampai ke bawah, dalam arti merupakan pekerjaan anggota-anggota serikat buruh yang menyepakatinya. Kedua, partai tersebut bukanlah hanya diperuntukkan bagi kaum buruh, melainkan juga bagi rakyat umum yang sama tertindasnya dengan kaum buruh. Kaum buruh harus mengajak serta kaum tani, nelayan, miskin kota, pelajar dan pemuda dalam pembangunan partai tersebut. Ketiga, partai tersebut harus terbebas dari kepentingan elit-elit politik pemodal yang justru akan memundurkan perjuangan politik kaum buruh pada bentuk-bentuk penghianatan.
Untuk poin ketiga itulah kami menolak dan mengkritik sebagian organisasi buruh yang masih memberi ruang dan panggung kepada elit-elit politik, semisal yang akan dilakukan di Gelora Bung Karno (GBK) pada saat Mayday nanti. Hal ini sangat penting kami tegaskan, karena tidak akan ada perbaikan apapun yang dapat dilakukan partai yang akan dibangun tersebut jika hubungan dengan elit politik masih terus dipelihara dengan mesra. Hal itu karena terdapat arah dan kepentingan yang berbeda dari kaum buruh dan elit-elit politik yang terbiasa menunggangi buruh dengan slogan-slogan kerakyatannya namun absen dengan bukti.
Menentukan Arah Perjuangan Kaum Buruh
Bagi kami, membangun partai adalah upaya menghapuskan penindasan. Penindasan bagi kaum buruh selama ini terwujud dalam sistem kerja kontrak dan outsourcing, upah murah, PHK semena-mena, dan kondisi kerja lain yang menyulitkan kaum buruh untuk hidup layaknya manusia. Akhir-akhir ini saja, pemerintah dan kaum pemodal sedang berusaha untuk menerapkan suatu sistem penetapan upah 2 hingga 5 tahun sekali agar kaum buruh tidak mendapatkan upah yang sesuai dengan kenaikan harga-harga kebutuhan hidup. Pemerintah juga masih terus mempertahankan bahkan memperparah sistem kerja kontrak dan outsourcing yang memudahkan PHK dimana-mana, memudahkan intimidasi dan pemberangusan serikat buruh, serta melepaskan tanggung jawab kaum pemodal dan pemerintah dalam perlindungan terhadap kaum buruh.
Apalagi, dengan terus dibukanya pasar bebas baik regional ASEAN (MEA) maupun dunia, kaum buruh akan semakin terabaikan perlindungannya, dan semakin banyak lagi buruh migran Indonesia yang tidak terlindungi keselamatan dan kelayakan hidupnya saat bekerja di luar negeri. Sebelum dibukanya kran pasar bebas saja, telah ribuan buruh migran Indonesia yang mengalami penyiksaan dan kematian. Salah satunya adalah Nuraeni, seorang buruh perempuan yang mengalami penyiksaan di Kuwait dan sampai saat ini tidak dipedulikan oleh negara.
Disaat yang sama rakyat juga mengalami nasib yang tidak kalah menderitanya dengan kaum buruh: pengangguran, perampasan tanah, penggusuran tanpa perumahan yang layak, pendidikan dan kesehatan yang mahal, air bersih yang mahal, serta bertambah tingginya biaya hidup rakyat oleh karena subsidi yang terus-menerus dicabut. Beban hidup yang semakin berat itu dilengkapi dengan semakin terbatasnya ruang demokrasi bagi rakyat; yaitu kekerasan aparat negara (dan preman) terhadap rakyat, pemberangusan serikat buruh, penghambatan kebebasan berpendapat dan berekspresi dari ruang nyata sampai ke ruang maya (media sosial), serta bentuk-bentuk pembatasan ruang-ruang berpolitik bagi rakyat melalui paket UU Politik.
Dalam situasi tersebut, perjuangan kaum buruh yang hendak membangun partai politiknya harus pula semakin memperjelas arahnya. Dalam arti, jika partai didirikan untuk berkuasa dan memerintah, maka partai tersebut haruslah memiliki visi dan program yang mampu melewati berbagai rintangan dan menjawab masalah-masalah yang sedang dialami kaum buruh dan rakyat, sehingga dapat menjadi alternatif bagi rakyat.
Bagi kami, program mendesak adalah merubah tingkat hidup kaum buruh dan rakyat, baik dari segi kesejahteraannya maupun dari segi demokrasi dan kebebasannya. Sebagai negara yang memiliki kekayaan yang melimpah dan pendapatan perkapita yang mencapai 4 juta/bulan, Indonesia memiliki modal yang sangat cukup untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya. Hal itu hanya mungkin jika seluruh kekayaan nasional, baik aset-aset nasional maupun tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, dapat diabdikan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini juga berarti pemberantasan korupsi di setiap level aparatur negara dan penyitaan hasil-hasil korupsinya bagi kepentingan rakyat.
Bersamaan dengan itu, ruang demokrasi yang selama ini dikangkangi demi kepentingan para pemodal, harus diberikan sebesar-besarnya bagi rakyat. Semua larangan dan hambatan dalam berkumpul, berorganisasi dan berpendapat harus dicabut, agar kontrol rakyat terhadap negara dan aparaturnya semakin dapat terwujud.
Demikian pernyataan PPRI dalam Mayday kali ini, untuk terus menyerukan kepada seluruh buruh dan rakyat agar memperingati Mayday tahun ini dengan semangat perjuangan yang tak kenal lelah!
Buruh Berkuasa Rakyat Sejahtera!
Jakarta, 27 April 2015
Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI)
