PHK Tidak Selalu Harus Melalui Putusan Pengadilan

Solidaritas.net – PHK atau Pemutusan Hubungan Kerja merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat. PHK sering kali membuat resah para pekerja apabila hal tersebut dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Ada banyak alasan yang menyebabkan PHK dilakukan. Beberapa di antaranya harus diputuskan melalui jalur hukum (pengadilan) dan beberapa lainnya tidak.

buruh korban PHK
Korban PHK. © Liputan6.com

Sebab-Sebab PHK

Menurut Prof. Imam Supomo dalam bukunya Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, ada 4 macam sebab terjadinya PHK. Sebab tersebut di antaranya hubungan kerja yang putus demi hukum, hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak buruh, hubungan kerja yang diputuskan oleh pihak majikan, dan hubungan kerja yang diputuskan oleh pengadilan. Apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat antara kedua belah pihak, maka jalur hukum atau pengadilan tidak diperlukan.

Menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 154 jo. Pasal 151 ayat 3, PHK yang tidak diperlukan putusan dari pengadilan adalah apabila pekerja masih dalam masa percobaan dan sudah ada perjanjian yang tertulis, pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri, pekerja pensiun, dan pekerja meninggal dunia. Apabila salah satu dari keempat alasan tersebut yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan, maka putusan dari Pengadilan Hubungan Industri tidak diperlukan.

PHK yang Harus Melalui Jalur Hukum

Selain dari sebab-sebab PHK di atas, hubungan kerja juga bisa diputuskan dengan melalui jalur hukum. Berdasarkan UU tentang Ketenagkerjaan, hal tersebut terjadi jika pekerja mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk salah satu dari alasan-alasan berikut ini:

  1. Perusahaan tempatnya bekerja mengancam, menghina, atau menganiaya secara fisik
  2. Perusahaan memaksa pekerja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang
  3. Perusahaan tidak memberi upah selama 3 bulan berturut-turut
  4. Perusahaan mengingkari perjanjian yang telah disepakati
  5. Perusahaan memerintahkan pekerja untuk melakukan sesuatu di luar perjanjian
  6. Perusahaan memberikan pekerjaan yang membahayakan nyawa

Jika pekerja menggugat untuk alasan-alasan tersebut, maka pemutusan hubungan kerja akan diserahkan pada majelis hakim. Para pekerja bisa mendapatkan kembali keadilan akan hak-haknya memperoleh pekerjaan yang layak.

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan