Solidaritas.net, Jakarta – Dalam rangka memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Sedunia pada 16 Juni 2015, Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (16/6/2015). Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa itu pun menuntut Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan persamaan hak dan perlindungan sepenuhnya bagi setiap buruh migran negeri ini yang bekerja di luar negeri.
Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh sekitar 75 massa yang berasal dari berbagai organisasi, yakni Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Gabungan Solidaritas Perjuangan Buruh (GSPB), dan Pusat Perjuangan Mahasiswa untuk Pembebasan Nasional (Pembebasan). Kemudian juga ada perwakilan dari Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI) dan Perkumpulan Solidaritas.net, yang ikut bergabung dalam aksi itu.
Massa memulai aksi unjuk rasa sekitar pukul 11.00 WIB dengan dipimpin oleh koordinator lapangan, Nisma Abdullah dari SBMI. Awalnya, mereka melakukan aksi di depan gerbang sebelah kanan, lalu pindah ke depan gerbang sebelah kiri. Sayangnya, aparat keamanan Gedung DPR/MPR RI bersikap tidak ‘bersahabat’, dengan menutup pintu gerbang tersebut.
“Dua orang mewakili massa, yakni Nisma dan Ata, kemudian masuk ke (gedung) DPR untuk melakukan lobi agar bisa ketemu dengan Komisi IX DPR. Tapi, di dalam tidak bertemu dengan anggota Komisi IX. Diperoleh informasi, anggota Komisi IX semuanya melakukan kunjungan ke daerah Nusa Tenggara Barat,” jelas Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) SBMI, Ramches Merdeka saat dihubungi Solidaritas.net, Kamis (18/6/2015).
Dalam aksi itu sendiri, mereka pun menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Indonesia dan para wakil rakyat. Tuntutan mereka itu terlihat dari spanduk dan sejumlah poster yang mereka bawa dalam aksi unjuk rasa tersebut. Di antaranya, seperti ‘PRT Adalah Buruh, Sahkan UU PRT!’, ‘Tolak MOU-Hapus Perjanjian Menjadi Agreement’, ‘Bebaskan BMI Dari Ancaman Hukuman Mati’, ‘Berikan Upah Layak dan Hak-Hak BMI Sesuai dengan Negara Penempatan’, serta ‘Berikan Perlindungan Sejati Bagi BMI, Tolak BPJS’.
Mereka juga melakukan orasi untuk menyampaikan tuntutan para Buruh Migran Indonesia (BMI). Bahkan, salah seorang mantan BMI di Kuwait, Nuraini, yang disiksa oleh majikannya sendiri hingga mengalami lumpuh dan upahnya tak dibayar selama 10 tahun, juga ikut melakukan orasi.
“Nuraini hanya mampu mengatakan harapan dan doanya sama Tuhan, agar dia sembuh dan mendapat haknya (upahnya) selama 10 tahun bekerja di Kuwait,” tutur Ramches bercerita.
Sekitar pukul 13.00 WIB, massa aksi pun meninggalkan Gedung DPR/MPR RI, namun tetap melanjutkan aksinya di depan gedung Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Dalam aksi di Kemenaker itu, perwakilan massa sempat diterima oleh Bagian Perlindungan TKI. Pihak Kemenaker itu pun berjanji dalam seminggu ini akan segera membawa Nuraini ke rumah sakit dan memproses tuntutan upahnya. Selain itu, mereka juga menerima tuntutan massa aksi terkait desakan pengesahan Undang-Undang PRT.
Foto:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=478657385626508&set=ms.c.eJw9z8kNwEAIA8COIpbDQP~_NRfFCniOwBZ6FSE3VtlN4~%3BPoEFKGxVs77jM3uvqyL~_1Lr5jx97EFj56HV0aU5Br68~%3B315~_31d7PeYfEnTNvk67Eus732yfeX8xyXW4L7ZOPif4KxBx~%3BbBvryVvQ3WPnA~-.bps.a.478712908954289&type=1&permPage=1
