Pemerintahan Partai Buruh Yang Anti Buruh (bagian 5)

(bagian 5, Tamat)

Seperti yang dikatakan mantan anggota parlemen Batista de Araujo dalam wawancaranya dengan Agencia Noticias Red Accion: “Kaum kiri dalam PT berdiam diri, mereka punya kritisisme, tapi tak dimunculkan karena mereka memegang jabatan publik, dan jika mereka mengemukakan perbedaan, mereka akan dibongkar kesalahan-kesalahannya”.

Kaum kiri dalam PT mungkin tak ingin terlibat dalam program-program pemerintah, namun banyak bekas-bekas kiri yang secara sadar berpartisipasi dalam pesta-telanjang neoliberal PT—seperti presiden CUT Joao Felicio—dan telah terkooptasi (dicaplok) dalam berbagai posisi sebagai penasehat menteri. Yang lainnya telah terkooptasi dalam lembaga semacam Majelis Pembangunan Sosial Ekonomi, yang memiliki 13 aktivis buruh yang bekerja sama dengan 41 pimpinan bisnis, dan dibebani tugas meneliti “Pakta Sosial Nasional”, agar pemerintah PT dapat menjerat serikat buruh ke dalamnya.

Lula memenangkan kursi kepresidenannya dengan mengobral janji kepada para pemilik modal Brazil bahwa mereka akan mendapat bagian kue lebih banyak dengan memindahkan beban biaya pada investor asing. Namun, kenyataannya, ia justru menerapkan kebijakan yang hanya dapat menguntungkan korporasi-korporasi transnasional (asing), spekulator keuangan dan para penggembira pribuminya. Pada titik ini, kapitalis dalam negeri akan angkat kaki dan meninggalkan PT dalam menangani ledakan-ledakan sosial, yang bisa jadi akan lebih dahsyat ketimbang Argentina.

Salah satu contoh betapa kaum kapitalis Brazil mulai menyingkirkan PT adalah lewat komentar Leonel Brizola, pimpinan Partai Demokrasi Buruh di koran Liberacion: “Kebijakan reformasi Lula sangat mirip dengan yang telah dicoba oleh mantan presiden Fernando Cardoso, yang telah kalah secara telak”.

Kehilangan dukungan dari sekutu industrialisnya membuat PT terpaksa bersandar pada oligarki pemilik tanah tradisional. Itulah sebabnya mengapa pemerintah PT harus mengkhianati reformasi agrarianya.

Setelah pelantikan, Lula mengumumkan bahwa target reformasi agraria tahun 2003 adalah untuk menempatkan 5.500 keluarga di atas 200.000 hektar tanah. Menurut Petras, dengan kebijakan agraria model PT, butuh 1.000 tahun untuk bisa menempatkan 4,5 juta keluarga tak bertanah di Brazil.

Kebijakan Lula juga berarti MST harus selalu diawasi. Hal itu menjelaskan mengapa pengambilalihan tanah di awal tahun ini dihadiahi pesan jelas dari pemerintah: jika aksi ini berlanjut mereka akan dihadapi dengan kekerasan. Presiden PT, Jose Genoino, dengan tegas berkata “lobby itu sah….pengambilalihan tidak”.

Kaum kiri PT dan gerakan sosial Brazil dalam waktu dekat akan menghadapi kemungkinan hilangnya sejumlah besar basis mereka, karena berpindah ke partai-partai sayap kanan, yang menipu seolah-olah menentang pemerintah PT. Kesempatan untuk membangun alternatif kiri yang independen dalam pemerintahan PT kian hari kian mengecil, karena sayap kiri PT terperangkap dalam “debat kebijakan”, dan bukannya mengalihkan energi mereka untuk mengorganisir perlawanan gerakan.

Dalam sebuah pertemuan pimpinan nasional PT 15-16 Maret, Aliran Artikulasi Kiri dan Tendensi DS mempresentasikan kebijakan alternatif (tandingan) bagi pemerintah, tapi kalah dengan suara 54:13.

Sementara itu, kelas buruh Brazil terapung-apung tanpa kepemimpinan praktis dan semakin miskin ideologi, saat “presiden buruhnya”, “partai buruhnya”, dan sejumlah intelektual kiri turut mengamini pembantaian neoliberal dengan bersenjatakan asal-usul Lula yang populis, kompleksitas situasi dunia saat ini, dan segudang pembenaran lain yang kita kenal sebagai: sosial-demokrasi. (JJ)

TAMAT

Pemerintahan Partai Buruh Yang Anti Buruh (bagian 1)
Pemerintahan Partai Buruh Yang Anti Buruh (bagian 2)
Pemerintahan Partai Buruh Yang Anti Buruh (bagian 3)
Pemerintahan Partai Buruh Yang Anti Buruh (bagian 4)

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan