Mengapa Buruh Demo di Kawasan EJIP, Ditangkap?

Solidaritas.net – Pada Kamis, 29 Mei 2015, sekelompok buruh PT Tempo Scan Pacific yang tergabung dalam SP FARKES KSPI melakukan unjuk rasa di depan pabrik yang berlokasi di kawasan East Jakarta Industrial Park (EJI), Cikarang, Kabupaten Bekasi.

massa farkes demo di ejip
Massa buruh PT Tempo Scan Pacific melakukan aksi di kawasan EJIP, 29 Mei 2015.

Dua buruh ditangkap dan polisi mengancam tidak akan membebaskan mereka jika massa masih tetap melakukan aksi. Sebagai kompromi, massa akhirnya membubarkan diri agar rekannya dilepaskan. (Baca: Demo di Kawasan EJIP, Dua Buruh Ditangkap Polisi)

Apakah ini hanya berupa kekurangajaran polisi saja untuk menangkapi buruh seenaknya? Atau hanya berupa miskomunikasi saja antara buruh dan pihak Kepolisian? Sebenarnya tidak, hal ini sudah diatur secara sistematis untuk mengalahkan perjuangan buruh yang mengambil bentuk aksi massa, terutama kelompok buruh yang mengambil bentuk aksi massa secara serius, bukan yang setengah-setengah.

Pelarangan berdemo di kawasan EJIP juga berlaku bagi kawasan Jababeka dan 12 kawasan industri lainnya di seluruh Indonesia. Tanpa banyak diketahui oleh massa buruh (yang tidak mendapatkan informasi yang cukup dari atas), Menteri Perindustrian Republik Indonesia, pada tanggal 21 Agustus 2014, telah mengeluarkan surat keputusan nomor 466/M-IND/Kep/8/2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Obyek Vital Nasional Sektor Industri. (Baca: Penetapan Obyek Vital Nasional Rampas Hak Kaum Buruh)

Peraturan ini secara langsung memukul demonstrasi buruh di kawasan industri, membuatnya menjadi ilegal yang dapat berujung pada penangkapan. Itu juga termasuk jika buruh melakukan mogok nasional di kawasan-kawasan industri tersebut. Mengapa? Bukankah mogok adalah hal yang legal?

Mogok memang diizinkan di dalam aturan hukum ketenagakerjaan tetapi dengan berbagai persyaratan untuk dapat disebut legal. UU No. 13 tahun 2003 mengatur mogok yang sah dan mogok yang tidak sah. Mogok yang sah adalah mogok yang dilakukan setelah melakukan proses bipartit sebanyak tiga kali, dinyatakan deadlock (buntu) oleh kedua belah pihak secara tertulis, diberitahukan ke pengusaha dan instansi terkait tujuh hari sebelum pemogokan. Ibaratnya, “wahai buruh, yang miskin dan tak punya modal, seranglah pengusaha setelah pengusaha bersiap dan bersenjata lengkap!”

Aturan ini juga yang menjadikan mogok nasional atau mogok solidaritas tidak mendapatkan jaminan hukum manapun yang artinya, boleh dibubarkan paksa dan diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat keamanan. Jika buruh berdalih, “kami sedang melakukan (re)aksi di kawasan ini, bukan mogok,” maka itulah akan sia-sia di hadapan hukum, karena kawasan-kawasan industri sudah ditetapkan sebagai objek vital nasional.

Scenario ini semakin sempurna dengan diarahkannya buruh untuk mengambil jalan penyelesaian melalui hukum formil yang kemudian mengalahkan mereka di pengadilan atau sekalipun buruh dimenangkan, tak bisa memaksa pengusaha untuk menjalankan putusan pengadilan.

Penderitaan Semakin Dalam

Negara tidak peduli pada kenyataan bahwa kawasan-kawasan itu adalah milik pengusaha swasta, bukan milik negara. Yang negara pedulikan adalah bagaimana melindunginya dari mogok dan demo buruh. Meski, para pejabat pula yang paling tahu kemarahan buruh timbul karena berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha yang merampasi hak-hak kesejahteraan kaum buruh. Bagaimana para pejabat (seperti Disnaker dan Bupati) tak tahu? Sementara buruh melaporkan kasus mereka hampir setiap hari dan hanya untuk diuapkan, tanpa ditangani.

Dalam situasi yang berat, elit-elit serikat buruh tidak melihatnya sebagai problem yang harus diatasi dengan mendidik kaum buruh agar menjadi sadar dan mampu bertindak. Tapi, elit-elit buruh memerintahkan mereka untuk cooling down, atau mengalihkan buruh ke aktivitas-aktivitas sumbangan sosial (charity), atau ke mimpi-mimpi karir dan berkuasa, tanpa memberikan kesadaran kelas yang dibutuhkan. Tak jarang, demi membenarkan kebijakan mereka, elit-elit buruh ini menyingkirkan yang tak sepaham, kendati dengan melemparkan fitnah terlebih dahulu. Buruh dicecoki bualan dan fitnah yang sama sekali tidak mencerahkan kepala mereka.

Di sisi lain, kejatuhan kelas buruh ke jurang kemiskinan semakin dalam saja. Mereka mengeluhkan kenaikan harga-harga barang, kecilnya upah mereka (bahkan setelah mengalami kenaikan), pemecatan sepihak, beban kerja semakin menumpuk, buruh-buruh kontrak, outsourcing dan magang, serta masa kerja buruh yang semakin pendek hanya pada usia 19-25 tahun saja. Kemiskinan ini semakin menganga bagi buruh yang bekerja di pabrik bermodal kecil dan biasanya berada di luar kawasan. Sektor tekstil dan germen terpukul lebih dahulu seiring dengan melemahnya daya beli masyarakat atau kebohongan-kebohongan kapitalis bahwa mereka sedang rugi.

Selama massa buruh masih mempercayai elit-elit mereka yang menolak dikontrol oleh massa, karena sebenarnya adalah agen-agen yang mengabdi pada kepentingan kapitalis, maka selama itu pula penderitaan mereka akan semakin dalam. Buruh akan selalu dibawa ke jalan keluar yang tak menyelesaikan masalah mereka.

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan