Membangun Kesadaran Ideologis Buruh

Category: Arsip 165 0

Oleh: Surya Anta*

Persoalan membangun kesadaran ideologis adalah persoalan yang kompleks dan panjang, membutuhkan pengetahuan, latihan, waktu, pengalaman perjuangan, kepemimpinan dan harus pula keberanian.

Buruh sebagai kelas sosial yang ditindas, jika ditarik akar sejarahnya, merupakan bagian tak terpisahkan dari kelas-kelas tertindas dalam periode masyarakat pra kapitalisme. Sebutlah seorang buruh bernama Cecep, dia merupakan anak dari bapak dan ibunya yang juga adalah buruh, dan cucu dari kakek dan neneknya yang buruh tani, dan seterusnya. Dan pola ini terjadi secara umum. Memang kita pernah menemukan seorang Individu yang dulunya buruh, miskin, dan dalam perjalanannya bisa menjadi seorang kapitalis. Namun, hal tersebut hanyalah kekhususan dan jarang terjadi.

Ubah Kondisi Sosial

Karena buruh sebagai kelas maupun individu telah ditindas selama ratusan tahun. Dan budaya penindasan masyarakat berkelas sudah berlangsung ribuan tahun, seiring dengan adanya kelas itu sendiri dalam masyarakat. Terlebih aspek-aspek penindasan begitu kompleks (baik ekonomi, politik maupun budaya), sering kali buruh tak menyadari penindasannya, menganganggap penindasan terhadap dirinya merupakan hal yang lumrah, misalnya menganggap gaji rendah, status kerja tak pasti, merupakan “takdir”nya sebagai seorang buruh dalam sistem produksi pengupahan ini. Dan tak sedikit pula kemudian menjadi kaki tangan penindasnya dengan menindas buruh atau kelas tertindas yang lain.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa kesadaran sosial ditentukan dari kondisi sosialnya. Kesadaran sosial yang bisa positif maupun negatif. Positif dalam makna menghasilkan kesadaran sosial untuk mengubah keadaan sosial yang buruk. Negatif dalam makna menghasilkan kesadaran sosial untuk menerima keadaan sosial yang buruk sebagai takdir yang tak terelakkan.

Adaptasi kelas buruh maupun kelas tertindas lainnya terhadap sistem dan budaya penindasan, tak pelak karena begitu kuat dan lamanya dominasi dan hegemoni aktor-aktor penindas dalam struktur kekuasan (eksekutif, legislatif dan yudikatif), pabrik, sekolah, universitas, media, organisasi masyarakat bahkan pemuka agama dan budaya.

Saat individu buruh maupun kelas tertindas lainnya terlibat dalam perjuangan melawan ketertindasannya, merupakan upaya bagian dari mengubah kesadaran dirinya sendiri, maupun kesadaran kolektif sosialnya. Namun, selama, dominasi dan hegemoni kekuasaan politik, ekonomi dan apalagi budaya masih di tangan penindasnya, maka, kesadaran ideologis tersebut tak bisa terus berkembang maju, bahkan tak jarang, mundur, bahkan berada pada titik paling rendah, contohnya, mendukung borjuasi (apalagi borjuasi bersenjata) seperti kasus dukungan terhadap Prabowo.

Praktek perjuangan buruh menuntut persoalan ekonomis di pabrik, misalnya menuntut: upah yang terlambat, upah naik, status kerja, dan hak-hak normatif lainnya, memang merupakan “pintu gerbang” bagi pembangunan kesadaran ideologis buruh. Namun, apabila perjuangan ekonomis buruh tersebut tidak berlanjut menjadi perjuangan politik dan perjuangan merebut kekuasaan politik serta kekuasaan ekonomi, kesadaran buruh akan terus berkutat pada kesadaran ekonomis atau kesadaran perut.

Organisasi buruh yang hanya bekutat pada perjuangan ekonomis atau perjuangan politik yang bersifat ekonomis (misal, perubahan undang-undang perburuhan) sesungguhnya masih berwatak reformis. Reformis dalam hal ini adalah menuntut perbaikan-perbaikan dari sistem yang ada, yakni: sistem kapitalisme. Namun, tak merubah esensi dari penindasan terhadap kelas buruh maupun kelas tertindas lainnya, yakni: kepemilikan alat produksi yang masih berada ditangan pemilik modal. Tanpa mengubah kepemilikan alat produksi dari tangan perorangan, atau golongan, ke tangan kolektif, maka, perencanaan produksi, distribusi hasil produksi sudah pasti tidak akan adil, tidak akan merata. Jadi pada dasarnya, perjuangan sejati kaum buruh dan kelas tertindas lainnya harus bermuara pada perebutan kekuasaan politik dan kepemilikan alat produksi yang saat ini masih berada di tangan pemilik-pemilik modal (kapitalis). Dan perjuangan merebut kekuasan politik dan kepemilikan atas alat produksi ini adalah perjuangan yang ideologis atau dapat disebut sebagai perjuangan Kelas.

(bersambung ke halaman 2)

 

Propaganda Simultan

Ada yang menyebutkan bahwa buruh harus dilatih secara bertahap dalam tahapan yang ketat dari perjuangan ekonomi, setelah tuntutan selesai, baru menuntut perjuangan politik, setelah selesai baru perjuangan ideologis. Atau perjuangan buruh di mulai dari pabrik, kemudian antar pabrik, kemudian kawasan, kemudian kota, kemudian provinsi, dan kemudian nasional. Akibat dari pentahap-tahapan yang ketat ini, buruh tak boleh diajarkan untuk bicara, mendiskusikan bahkan memperjuangan yang politis, karena ada kekhawatiran buruh akan “lari” dari perjuangan.

Persoalan utama dari membangun kesadaran buruh adalah persoalan bagaimana buruh sebagai kelompok sosial yang tak memiliki alat produksi namun menghasilkan komoditi dan keuntungan bagi pengusaha, dapat menyadari tugas sejarahnya atau “takdir historisnya” dalam membebaskan dirinya dan kelas tertindas lain dari penindasan kelas; penindasan oleh pemilik kapital. Dalam memenuhi tugas sejarahnya ini kaum buruh harus lah mengenal bukan saja penindasan yang menimpa dirinya, atau kaumnya, melainkan penindasan yang terjadi di masyarakat (di dalam dan di luar dirinya). Buruh harus mengenal apa akar yang menyebabkan penindasan itu terjadi secara historis. Dan buruh harus pula mengetahui apa jalan keluar dari sistem yang menindas dirinya dan golongan masyarakat lainnya, mengetahui alternatif sistem apa yang lebih baik bagi buruh dan manusia lainnya atas sistem yang menindas saat ini, agar buruh memiliki visi dan imaginasi atas sistem yang dicita-citakan. Serta bagaimana cara untuk mencapai atau mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih baik (lebih adil, demokratis dan sejahtera).

Sehingga, dalam mewujudkan tugas sejarah tersebut, kaum buruh sejak memperjuangkan persoalan upah dan persoalan normatif lainnya harus sudah diperkenalkan bahwa penindasan dan penghisapan terhadap dirinya karena sistem kapitalisme yang menindas. Atau saat kaum buruh direpresi oleh aparat militer atau polisi, harus lah diperkenalkan bahwa ada militerisme yang tak hanya menjadi kaki-tangan pemilik modal, melainkan elemen anti demokrasi yang juga berkepentingan terhadap stabilisasi ekonomi dan politik, yang akan menghambat setiap perjuangan buruh.

Memperkenalkan buruh atas akar penindasannya, aktor penindasnya (musuh), jalan keluar atas ketertindasannya, sekutu perjuangannya, dan cara mencapai jalan keluar tersebut sejak awal, sedari pabrik adalah propaganda simultan untuk menyingkirkan “racun” kesadaran borjuis yang sudah melekat lama di benak kaum buruh. Mentahap-tahapkan perjuangan dan apalagi didasari pada kekhawatiran tak berdasar bahwa buruh akan ketakutan atas hal-hal yang berbau politis dan ideologis, akan berakibat tak hanya menggagalkan perjuangan buruh, namun melemahkan mental perjuangan dan terus melekatkan “racun” kesadaran borjuis di kepala kaum buruh.

Propaganda simultan ini dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik itu melalui pendidikan politik, diskusi regular, atau koran atau terbitan politik. Tentu kita butuh kursus-kursus advokasi, kursus aksi, kursus mogok, namun tanpa pengetahuan yang lebih luas tentang akar penindasan hingga jalan keluar atas penindasan yang ada akan membuat jalan perjuangan kaum buruh gelap gulita. Maka, sekolah-sekolah ekonomi politik yang pernah dijalankan harus lah dipertahankan meskipun ada hambatan-hambatan dari pimpinan yang tak menghendaki kemajuan perjuangan buruh. Pimpinan yang menghambat sekolah ekopol seperti yang pernah di jalan di Rumah Buruh dan Saung Buruh adalah cerminan dari ketidakberpihakan pimpinan serikat buruh pada perjuangan sejati buruh atau pada tugas sejarah buruh. Dengan demikian patut lah di curigai bahwa pimpinan tersebut bukanlah pimpinan yang membela buruh, melainkan membela tatanan masyarakat kapitalisme, tatanan masyarakat yang menindas.

(bersambung ke halaman 3)

 

Latihan Perjuangan

Namun pengetahuan tanpa praktek hanya lah kesiaan belaka. Pengetahuaan harus lah menjadi mewujud menjadi tindakan, sebab tindakah atau praktek adalah latihan-latihan kecil untuk mencapai tujuan besar.
Latihan perjuangan di sini tidak hanya bagaimana menjalan organisasi, merancang dan menjalankan mogok, menjalankan aksi, memenangkan tuntutan, melainkan juga bersolidaritas.

Dan solidaritas tak hanya terhadap sesama kawan di satu pabrik, atau di satu organisasi, atau terhadap kaum buruh dimana pun berada, lebih jauh lagi bersolidaritas terhadap penindasan di luar kaum buruh. Bersolidaritas terhadap ketertindasan kaum tani. Bersolidaritas terhadap ketertindasan kaum miskin kota. Bersolidaritas terhadap pemberangusan kemerdekaan berpikir mahasiswa di kampus. Bersolidaritas kepada masyarakat adat, perempuan dan anak yang juga di tindas dalam berbagai bentuk. Bahkan bersolidaritas kepada diskriminasi yang menimpa kaum minoritas seperti agama minoritas, ras tertentu, maupuun orientasi seksual tertentu.

Mengapa? Sebab ketertindasan mereka memiliki akar yang sama: kapitalisme dan kelas. Kaum buruh dan seluruh kelompok masyarakat lainnya menghadapi musuh yang sama. Karena solidaritas bukan hanya memenangkan tujuan bersama melainkan membangun kesadaran bersama, dimana selama ini kelas dan kapitalisme memecah kelompok masyarakat agar tak bersatu, agar tak merasa terhubung antara satu dan lainnya dalam tujuan bersama: Pembebasan Manusia.

Solidaritas bagi buruh sendiri akan membuat kaum buruh tak hanya belajar dan sensitif atas penindasan terhadap dirinya dan sekitarnya. Namun menjadikan kaum buruh lebih dewasa dan demokratis. Dan lebih jauh lagi, memberikan syarat obyektif bagi kaum buruh untuk memimpin perjuangan pembebasan manusia atas penindasan kelas.

Maka dari itu setiap kali ada penindasan dimana pun, apakah itu pembacokan preman terhadap anggota serikat, pembunuhan petani oleh aparat militer, penganiayaan pekerja seks komersil oleh satpol PP, hingga kekerasan terhadap ras tertentu seperti Tionghoa dan Negro, atau kekerasan militeristik di daerah konflik di Papua, solidaritas kaum buruh sangat lah penting. Sebab penindasan dimana pun, jika terus dibiarkan dan tak dilawan, maka setahap demi setahap capaian demokrasi akan dipukul mundur dan kemenangan akan terus menjadi milik para penindas.

(bersambung ke halaman 4)

Kepemimpinan dan Pendelegasian Kerja

Salah satu keberhasilan kapitalisme dan lebih jauh lagi tatanan masyarakat berkelas membuat sistem penindasan menjadi seolah-olah “rasional” adalah pembagian kerja otak dan otot. Pembagian kerja direktur dan manajer dalam aspek kerja otak dan buruh dalam aspek kerja otot dianggap sebagai kenyataan yang tak terbantahkan dan tak bisa diubah. Sebaliknya bisa. Pembagian kerja ini adalah hasil dari ratusan bahkan ribuan tahun kaum bermilik mendapat keistimewaan, memudahkan mereka untuk mendapatkan makanan dengan gizi yang lebih baik, mendapatkan pengetahuan dan pendidikan yang lebih baik, mendapatkan kesehatan yang lebih layak. Sedangkan kaum miskin tak bermilik sudah ratusan bahkan ribuan tahun tak mendapatkan makanan yang bergizi, fasilitas kesehatan yang layak dan akses terhadap pendidikan yang baik karena tak punya modal dan alat produksi.

Organisasi sebagai alat perjuangan kaum buruh harus lah berupaya terus menerus memberikan syarat menipiskan bahkan menghapuskan pembedaan kerja otak dan otot. Dan hal tersebut membutuhkan kepemimpinan bersama (kolektif).

Kepemimpinan yang tidak bersifat kolektif selalu bermuara pada kekuasaan pada individu-individu tertentu, akses terhadap pengetahuan yang timpang, dan sering kali berakhir pada kultus pribadi bahkan tak jarang penyalahgunaan posisi atau jabatan demi keuntungan pribadi atau segelintir pemimpin serikat. Praktek semacam ini apabila dibiarkan dan didiamkan akan merusak perkembangan organisasi. Organisasi sebagai wadah kepentingan bersama untuk mencapai tujuan pada akhirnya menjadi alat untuk mencapai kepentingan sesaat dan tak jarang sesat bagi segelintir “elit” pimpinan untuk mengejar obsesi karir pribadi, apakah menjadi pejabat seperti tawaran menjadi Manajer di Perusahaan bahkan Wakil Menteri, atau Menteri seperti yang terjadi baru-baru ini dimana ada seorang pimpinan serikat buruh ditawari oleh Prabowo untuk menjadi Menteri Tenaga Kerja apabila mendukungnya saat Pemilu Presiden kemarin. Dan hal tersebut adalah bentuk nyata oportunisme dalam birokrasi serikat buruh.

Dalam melawan oportunisme birokrasi serikat buruh, kedaulatan dan kepemimpinan harus selalu dan selalu dikembalikan kepada anggota serikat. Kebijakan dan keputusan organisasi terutama yang bersifat strategis harus menjadi keputusan bersama anggota serikat buruh.

Namun tak berhenti disitu, anggota-anggota serikat buruh harus terus dilatih untuk mengambil keputusan, dilatih untuk menjadi pemimpin, dilatih untuk mengorganisasikan kerja serikat secara disiplin dan profesional, bahkan dilatiih untuk menjadi pemimpin dalam serikatnya.

Penutup

Akhirnya, membangun kesadaran ideologis buruh adalah syarat utama guna menggenapi tugas sejarah perjuangan buruh. Dan syarat utama ini melalui propaganda yang simultan, latihan perjuangan yang berani dan konsisten serta kepemimpinan kolektif yang profesional serta pendelegasian kerja bersama. Dan lebih jauh dan jernih lagi apabila benar-benar menyadari bahwa pembebasan sejati kaum buruh bukan sekedar menuntut upah, bukan sekedar menuntut kesejahteraan (misal: Jaminan sosial) dalam tatanan kapitalisme yang tak mensejahterakan ini, apalagi dengan embel-embel menuntut kesejahteraan buruh namun menggiring “leher” kaum buruh kepada penjagal perjuangan buruh: kaum kapitalis dan kaum kapitalis bersenjata (kaum Orbais).

*) Penulis adalah Juru Bicara Partai Pembebasan Rakyat (PPR).

Kirimkan tulisan opini dan analisa Anda mengenai perburuhan ke redaksi@solidaritas.net.

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close