Kesejahteraan Buruh PT Honda Prospect Motor Masih Tertinggal

Solidaritas.net, Karawang Harapan orang bekerja secara umum adalah memperbaiki kondisi ekonomi namun hal tersebut tidak serta merta dapat terwujud seperti yang dialami buruh PT Honda Prospect Motor (HPM) Jl. Mitra Utara II Kawasan Industri Mitra Karawang (KIM) Desa Parung Mulya Kec Ciampel Kab Karawang. Seorang buruh yang bekerja di perusahaan ini menuturkan cerita tentang kesejahteraan sekitar 14 ribu buruhnya yang masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan otomotif lainnya.

pabrik pt hpm
Pabrik PT HPM di Karawang. Foto: Terasjakarta.com.

PT HPM mengklasifikasikan buruh menjadi beberapa golongan sesuai dengan hitungan waktu sejak awal mereka bekerja di perusahaan namun hal tersebut justru semakin membuat buruh diperusahaan ini merasa terdiskriminasi. Sebabnya, pada perusahaan otomotif lainnya seperti Toyota dan Daihatsu untuk golongan 3 dan sektoral 3 sudah memperoleh upah berkisar Rp. 4.000.000 sedangkan di PT HPM hanya memperoleh Rp.3.415.000.

Selain itu, tunjangan untuk transportasi para buruh hanya dipatok pada Rp. 18.000 sekitar Karawang dan Rp.25.000 untuk buruh yang bertempat tinggal di Jakarta. Tunjangan ini dianggap begitu minim mengingat harga BBM telah mengalami kenaikan yang memicu kenaikan tarif angkutan umum. Buruh terpaksa banyak yang menyewa ojek karena tidak ada angkutan umum yang beroperasi melewati pabrik HPM. Mereka merasa sangat terbebani dimana tarif ojek sendiri berkisar Rp.15.000-Rp.20.000 dalam satu kali perjalanan ke pabrik.

Tekanan dari pihak pengusaha pun kerap terjadi. Seperti yang terjadi pada tahun 2000-2001 lalu, salah satu buruh dituduh mencuri oleh pihak pengusaha dan sejak saat itu buruh tersebut dilarang bekerja dan harus tinggal di kantin selama buruh lainnya bekerja. Tidak sebentar, perlakuan itu berjalan selama 9 bulan hingga akhirnya buruh tersebut memutuskan mengundurkan diri.

Serikat SPSI LEM yang berdiri di perusahaan ini pun tidak melakukan pembelaan justru terkesan membela pengusaha. Hal tersebut dibuktikan melalui isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh pimpinan PUK SPSI LEM dengan pihak perusahaan yang memuat pasal 35 ayat 1 tentang perusahaan berhak memberikan sanksi tanpa menghiraukan urutan pemberian sanksi, meskipun pada ayat 2 dijelaskan harus ada urutan saat memberikan sanksi pada buruh.

spsi lem vs serbuk
Berita di Koran Fakta Karawang 28 April 2015 tentang konflik antara SPSI LEM dan SERBUK.

Bahkan para anggota serikat yang jumlahnya diperkirakan 6000-7000 orang  itu yang selalu membayar iuran sebesar Rp.12.500 per bulan tidak pernah mengetahui laporan keuangan sejak 2001-2011. Pada tahun 2012 diberikan laporan keuangan namun tanpa perincian. Demikian pula di tahun 2015 ini, belum lama ini mereka baru menerima laporan keuangan lagi itu pun karena mereka akan mendirikan serikat baru, sehingga SPSI LEM merasa khawatir anggotanya akan pindah ke serikat baru tersebut.

Anggota serikat diharuskan patuh dan menerima setiap keputusan pimpinan serikat meskipun tidak memberikan keadilan bagi buruh. Saat anggota serikat bertanya, mereka tidak mendapatkan jawaban yang baik dari pengurus serikat pekerja, kebanyakan malah mendapat jawaban sini. padahal, dalam berserikat, keputusan tertinggi seharusnya ada pada anggota serikat.

“Kalau ditanya soal rincian laporan keuangan katanya ini kerjaan bukan koperasi,” kata seorang buruh yang menceritakan kejadian di atas, namun menolak namanya disebutkan karena khawatir dipecat.

Keadaan di atas menjadi sebab mengapa ada sekelompok buruh di PT HPM yang hendak mendirikan serikat baru, yakni Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK). Namun, Brigade SPSI menghalang-halangi pencatatan serikat baru ini di Dinas Tenaga Kerja (Dinasker) Karawang. Sempat terjadi aksi saling dorong dan nyaris terlibat adu jotos antara anggota Brigade SPSI dengan anggota Serbuk pada 27 April 2015 di Disnaker Karawang.

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan