Solidaritas.net, Jakarta- Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan pihaknya bersama dengan kelompok buruh lainnya yang tergabung dalam Serikat Karyawan Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (SK JLJ) batal melakukan demo. Padahal sebelumnya, terkait janji PT Jasa Marga (Persero) untuk mengangkat 3000 pekerja menjadi pegawai tetap, pihaknya berencana akan melakukan demo pada 28-30 Oktober.
Saat itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia yang juga mejabat sebagai ketua umum SKJLJ , Mirah Sumirat menyatakan pekerja tol yang tergabung dalam Serikat Karyawan PT Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (SKJLJ) tetap akan mengadakan pemogokan pada 28-30 Oktober 2015.
“Kami menilai tidak ada iktikad baik PT Jasa Marga terkait tuntutan SKJLJ-Aspek Indonesia terkait pengangkatan pekerja kontrak menjadi pekerja tetap di PT JLJ,” kata Mirah Sumirat melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (23/10/2015) dilansir dari Republika.co.id.
Rencana tersebut seketika dibatalkan setelah ada pertemuan antara pihak perusahaan dengan pimpinan buruh. Diketahui, setelah selama tiga bulan terakhir pihak buruh tidak berhasil bertemu Direktur PT Jasa Marga (Persero), Adityawarma. Namuna pada 26 Oktober 2015 lalu telah diselenggarakan pertemuan pertama antara pihak buruh dengan Direktur Adityawarma. Dalam pertemuan itu, pihak Jasa Marga sepakat untuk berunding, sehingga kata Said, pihaknya pun setuju untuk menunda aksi demo.
“Kemarin dia (Adityawarma) juga berjanji tidak akan memecat para buruh. Niat baik dia harus kami respons secara baik pula,” katanya dilansir dari cnnindonesia.com.
Kesepakatan antara PT Jasa Marga (Persero) dengan serikat buruh untuk mengedepankan perundingan memang menjadi alasan utama serikat buruh menunda rencana unjuk rasa. Meskipun begitu, Said mengatakan tidak menutup kemungkinan pihaknya akan mengadakan unjuk rasa besar pada bulan depan bila perundingan yang rencananya diselenggarakan rutin selama sebulan ini tidak membuahkan hasil
“Kalau tidak juga menemukan titik temu maka kami akan benar-benar melakukan aksi mogok kerja pada bulan depan. Ada tiga ribu pekerja kontrak yang sudah bekerja puluhan tahun tetapi tidak juga diangkat sebagai pekerja tetap,” kata Said dilansir dari CNN Indonesia, Selasa (27/10/2015).
Said juga mengatakan bahwa perundingan itu nantinya akan diikuti pula oleh perwakilan komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diawasi oleh Departemen Tenaga Kerja (Depnaker).
