Jutaan Buruh Jomblo karena 8 Jam Kerja

Solidaritas.net, Jakarta – Salah satu isu May Day 2015 adalah jutaan buruh menjomblo karena pemberlakuan 8 jam kerja. Tema ini diusung oleh Serikat Buruh Kerakyatan (Serbuk) dengan membawa sejumlah poster “Jutaan Buruh Jomblo karena 8 Jam Kerja per Hari” pada peringatan May Day 2015 di Jakarta.

buruh jomblo
Anggota Serbuk membawa poster protes 8 jam kerja yang menjadi penyebab buruh menjomblo, 1 Mei 2015.

Serikat yang tergabung dalam Pusat Perlawanan Rakyat Indonesia (PPRI) ini tampil cukup menyolok dengan poster tersebut. 8 jam kerja dianggap tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Apalagi, di beberapa negara Eropa, seperti Swedia, sedang berupaya menurunkan jam kerja dari 8 jam kerja menjadi 6 jam kerja saja. Namun, 6 jam kerja dianggap mustahil diterapkan di Asia, menurut Chris Preston, dari perusahaan Page Group Taiwan, dilaporkan oleh CNBC. Hal ini dikenal sebagai bentuk ketidakadilan global.

Fenomena buruh menjomblo akibat jam kerja terlalu panjang dibenarkan oleh salah seorang peserta aksi, Mujiyo.

“Iyah, apalagi kalau lembur, berangkat gelap (subuh-ed) pulangnya gelap, jodoh au ah gelap,” kata buruh yang bekerja di salah satu pabrik Kawasan Delta 1 Cikarang ini kepada Solidaritas.net, Sabtu (2/5/2015).

Buruh biasanya kerja lembur selama 3 jam per hari atau 14 jam per minggu, belum termasuk lembur di hari libur. Ada pula yang dikenal sebagai long shift selama 12 jam kerja. Meskipun lembur bukanlah hal yang wajib, buruh terpaksa lembur untuk menambah penghasilan. Gaji pokok yang besarannya Rp. 2-3 juta tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan. Jika sudah begitu, maka jam kerja sehari bisa berkisar 10-13 jam.

Kondisi membuat buruh kekurangan waktu bersosialisasi, termasuk dalam mencari jodoh. Apalagi, jam kerja semakin panjang dengan kondisi kemacetan di jalanan yang membuat waktu tempuh ke tempat kerja semakin panjang. Status kerja outsourcing dan kontrak juga semakin menyulitkan buruh untuk menikah, karena biasanya calon mertua menganggap buruh yang bersangkutan belum mampu menafkahi keluarga.

Untuk memperbaiki kondisi kerja dan kesejahteraanya, buruh berjuang melalui serikat buruh dan aksi massa. Seringkali, buruh menemukan jodohnya dalam perjuangan, sebagaimana diakui oleh Ketua Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Karawang, Wahidin. Beberapa kali, PPMI menjadi pihak mempersatukan anggotanya di dalam ikatan perkawinan.

“Kami sering menikahkan anggota kami, seperti menjadi pihak laki-laki yang melamar ke pihak perempuan. Tidak hanya sesama anggota, bahkan bisa kami nikahkan dengan anggota dari serikat lain. Awalnya anggota ikut aksi dan bertemu jodohnya di aksi-aksi,” kata Wahidin, sambil tertawa, dalam suatu diskusi informal di Kantor Solidaritas.net, pada bulan Februari lalu.

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan