Ini Tuntutan Rakyat di Hari Tani 2014

Category: Arsip 27 0
aksi hari tani 2014
Salah seorang peserta Aksi Hari Tani 2014 membawa plakat bertuliskan “Akhiri Pencaplokan Tanah oleh Bisnis”. Kredit: Muharam Yamlean.

Solidaritas.net – Kelompok massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat untuk Pembaruan Agraria melakukan aksi jalan kaki dari Masjid Istiqlal ke Istana Negara untuk memperingati Hari Tani, Rabu (24/9-2014). Menurut salah satu orator aksi, Kent Yuriansyah, massa menuntut pelaksanaan reforma agraria sebagai agenda prioritas pemerintahan yang baru saja terpilih.

“Reformasi agraria adalah jalan utama untuk mewujudkan cita-cita Republik Proklamasi 1945 menuju kemandirian dan kedaulatan bangsa ini,” katanya.

Massa membawa spanduk, poster dan plakat yang berisikan tuntutan mereka. “Turunkan harga sembako”, “tarik Polri dari area konflik agraria”, “hapuskan MP3EI” dan “bentuk kementerian agraria” adalah berbagai tuntutan tersebut.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkuasa, terjadi perampasan sumber agraria seperti tanah, hutan, kebun, tambang, migas, perairan dan kelautan yang dulunya dikelola oleh rakyat, lalu kemudian diambil-alih oleh perusahaan (korporasi).

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyebutkan terjadi 1.391 konflik agraria dalam areal seluas 5,7 juta hektar sepanjang 10 tahun kepemimpinan SBY. Konflik ini menimbulkan korban 553 luka-luka, 110 tertembak aparat, 70 orang tewas dan 1.354 dijebloskan ke penjara.

Untuk itu, massa mendesak pemerintahan baru Jokowi-JK untuk:

  1. Menjalankan agenda Reformasi Agraria sejati sebagai agenda prioritas pemerintah.
  2. Menyelesaikan seluruh konflik agrari akibat dari liberalisasi agrari dan praktek perampasan tanah secara tuntas dan menyeluruh dengan membentuk Badan Pelaksana Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria.
  3. Mencabut program Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui pencabutan Perpres 32 Tahun 2011 tentang MP3EI.
  4. Menolak dan melawan rencana kenaikan harga BBM.
  5. Menolak pengesahan RUU Pertanahan karena hendak menggantikan UUPA 1960.
  6. Membatalkan agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 dan agenda liberalisasi lainnya di Indonesia di bawah payung perjanjian multilateral, bilateral yang saat ini berlaku di Indonesia.
  7. Kami menyatakan, jika presiden terpilih dan seluruh jajaran pemerintah baru yang akan berkuasa kelak, mengulangi apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan SBY di bidang agraria, maka pemerintahan ke depan telah mengkhianati rakyat dan kami siap melawan karena kami anggap sebagai musuh utama rakyat. Namun, Gerakan Rakyat untuk Pembaruan Agraria juga akan mengawal jika pemerintah ke depan benar-benar hendak menjalankan reforma agraria sejati.
Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close