Dulu Gagal, Tiga Konfederasi Kembali Akan Mogok Nasional

Solidaritas.net – Kalangan buruh berencana akan kembali melakukan aksi unjuk rasa terkait tuntutan kenaikan upah minimum dan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Namun, kali ini aksi unjuk rasa tersebut akan dilakukan secara besar-besaran se-Indonesia dalam aksi mogok nasional pada tanggal 10 – 11 Desember 2014 mendatang di 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota, sehingga dapat melumpuhkan lokasi strategis nasional.

elit buruh untuk mogok nasional
Pimpinan buruh yang bersepakat untuk melaksanakan mogok nasional, 27 November 2014, Gedung Juang, Jakarta.

Hal ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Mudhofir, dalam siaran pers, Jumat (28/11/2014). Menurutnya, aksi mogok nasional itu akan diikuti oleh sekitar 5 juta buruh. Tidak hanya KSBSI saja, mereka juga akan didukung oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Selain itu, aksi tersebut juga akan melibatkan para mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat.

“Kebersamaan ini perlu diperluas lagi, bukan hanya tiga konfederasi saja. Baju boleh beda tapi isu perburuhan harus bersatu dan kerjasama bersama kritisi pemerintahan Jokowi-JK. Inilah alasan kita bersatu bersama. Tak hanya buruh melakukan mogok, tapi mahasiswa juga gelar aksi mogok di kampus-kampus. Kita akan road show di basis pergerakan buruh dan elemen luas ini bersifat jangka panjang,” jelas Mudhofir dalam siaran persnya.

Terkait rencana aksi mogok nasional tersebut, KSPI menyatakan siap untuk memberikan dukungan dengan mengerahkan massa mereka. Selain tiga konfederasi buruh, sebanyak 40 federasi serikat pekerja juga akan ikut bergabung dalam aksi mogok nasional tersebut.

“Tiga konfederasi dan 40 federasi serikat pekerja nonfederasi telah bersepakat dan siap untuk melakukan aksi mogok nasional yang akan dilakukan pada 10 – 11 Desember 2014,” kata Sekjen KSPI Muhammad Rusdi melalui siaran pers.

Ditambahkannya, tuntutan kenaikan upah minimum dan penolakan kenaikan harga BBM menjadi isu utama dalam aksi mogok nasional tersebut. Pasalnya, kenaikan harga BBM telah menambah penderitaan kaum buruh dan rakyat kecil. Apalagi, kenaikan upah minimum yang diterima buruh masih rendah dan belum sesuai dengan kebutuhan hidup mereka.

Oleh karena itu, para buruh akan tetap menuntut agar pemerintah melakukan revisi upah minimum menjadi minimal Rp 3,2 juta untuk Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, serta daerah padat industri lainnya. Sedangkan di wilayah lain minimal R 3 juta. Untuk itu, pemerintah juga perlu merevisi item kebutuhan hidup layak (KHL) dari 60 menjadi 80 item.

Sedangkan soal kenaikan harga BBM, buruh menyatakan penolakan karena kenaikan Rp 2.000 per liter baik bensin maupun solar itu akan menimbulkan efek bola salju yang dapat menyebabkan terjadinya kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Sehingga, daya beli masyarakat pun menjadi turun, sedangkan angka inflasi dan angka kemiskinan jadi naik.

Selain itu, juga ada lima isu lainnya yang akan disampaikan buruh dalam aksi mogok nasional tersebut. Di antaranya adalah penghentian aksi kekerasan yang dilakukan aparat keamanan dalam setiap pengamanan aksi buruh, mahasiswa dan rakyat. Apalagi, sejumlah buruh sudah menjadi korban kekerasan dalam beberapa kali aksi buruh belakangan ini.

Mogok nasional ini berarti menjadi mogok nasional yang ketiga setelah sebelumnya mogok nasional buruh sudah pernah dilakukan pada tahun 2012 dan 2013 lalu. Mogok nasional jilid 2 mengalami kegagalan karena banyak pabrik besar yang tidak menghentikan produksi meskipun sudah mendapatkan instruksi dari serikat buruhnya sendiri. Ketimbang mogok kerja, banyak pabrik yang memilih ganti hari kerja, bukan mogok kerja dalam makna sebenarnya. Klaim  pemogokan kerap muncul dalam aksi buruh yang sebenarnya hanya berupa unjuk rasa belaka.

Diketahui, KSPI Said Iqbal sempat pecah kongsi dengan KSPSI Andi Gani dan KSBSI Mudhofir menjelang Pilpres 2014. Mogok nasional jilid 2 bulan di akhir Oktober 2013 mendapatkan kecaman dari KSPSI yang menolak aksi sweeping. Saat itu, Andi Gani dan Mudhofir lebih memilih jalur melobi pemerintah. Pertentangan ini makin meruncing menjelang Pilpres 2014 di mana Said Iqbal menjadi pendukung Prabowo, sementara Andi Gani dan Mudhofir mendukung Jokowi. Masing-masing pihak mengincar jabatan menteri tenaga kerja dan transmigrasi (Menakertrans), namun tak kesampaian. Prabowo kalah, dan Jokowi sebagai Presiden terpilih justru lebih memilih menjadikan Hanif Dhakiri sebagai Menakertrans, yang berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. Menakertrans sebelumnya, Muhaimin Iskandar juga berasal dari partai yang sama.

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan