Buruh Sektor Publik Ghana Lancarkan Pemogokan Umum

Category: Arsip 14 0

Solidaritas.net – Buruh sektor publik Ghana terdiri dari para dokter, perawat, ahli farmasi, guru dan pekerja sipil lainnya, melancarkan pemogokan tanpa batas waktu. Akibatnya, rumah sakit dan pusat kesehatan di seluruh pelosok negeri mendadak kosong karena ditinggalkan untuk mengikuti aksi mogok tersebut.

buruh sektor publik ghana mogok
Buruh sektor publik Ghana lancarkan pemogokan, Rabu, 29 Oktober 2014. ©starrfmonline.com.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Kedokteran Ghana (GMA), Dr. Justice Yankson mengatakan bahwa para buruh sektor publik akan melanjutkan aksi mogok mereka tanpa batas waktu tertentu, minggu ini. Hal ini dilakukan untuk mendesak pemerintahan Presiden John Daramani Mahama agar memperhatikan tunjangan pensiun buruh.

Pemogokan dinyatakan ilegal oleh pemerintah, dan para buruh yang terlibat di dalamnya akan diseret ke pengadilan. Namun,  Yankson mengatakan bahwa pemogokan ini terjadi akibat kesalahan para pejabat negara.

“Pemogokan masih mendapat dukungan dan akan tetap berjalan hingga kita tiba pada kesepakatan yang sama untuk memecahkan persoalan yang ada,” ujar Yankson.

Pejabat berwenang menyatakan bahwa buruh seharusnya mempercayakan urusan tunjangan pensiun pada pemerintah. Tetapi, Yankson tidak setuju dan mengatakan buruh percaya pejabat negara akan memperhatikan tunjangan pensiun bagi mereka.

Menurut Yankson, pemerintah tidak menghormati hukum, dengan menetapkan bahwa tahap kedua pensiun diatur secara khusus sesuai arahan yang telah diberikan oleh Otoritas Pengaturan Pensiun Nasional.

“Kami katakan bahwa pemerintah harus memberikan semua uang yang seharusnya mereka terima, sejak tahun 2010 sampai dengan pembentukan skema pensiun oleh para pekerja dan manajemennya sesuai dengan hukum negara. Jadi, di situlah inti dari ketentuan tersebut,” ujar Yankson dilansir dari voanews.com, 26 Oktober 2014.

Buruh yang akan memasuki usia pensiun pada bulan Januari ini seharusnya mendapatkan tunjangan pensiun yang sesuai dengan skema terbaru. Namun, buruh tidak tahu harus ke mana menanyakan perihal uang pensiun mereka, siapa yang harus ditanyai dan berapa yang seharusnya mereka terima.

“Bagi kami yang terbaik adalah menunggu hingga pengadilan memutuskan bahwa pemogokan ini ilegal. Biarkan saja. Kami tidak akan peduli pada pernyataan pemerintah yang menyatakana pemogokan ini ilegal,” tandas Yankson.

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close