Betapa Sigapnya Brimob Menangkapi Buruh

Solidaritas.net, Bogor- Buruh PT Unggul Karya Semesta (PT UKS) yang aktif di serikat F-LOMENIK Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) direpresi oleh satuan keamanan (satpam)  saat sedang melakukan aksi mogok kerja, pada Jumat(5/6/2015). Selain direpresi, buruh-buruh PT UKS juga ditangkap polisi pada Kamis (11/6/2015), dini hari.

save buruh uksSaat aksi mogok berlangsung, buruh-buruh memblokade pintu gerbang perusahaan hingga 24 jam setiap harinya. Hal ini dilakukan agar proses pengiriman barang yang dilakukan perusahaan dapat terhenti dan pengusaha memenuhi tuntutan mereka.

Namun, pada Jumat (5/6/2015) lalu, pihak sekuriti membubarkan aksi mereka secara paksa. Menurut pihak buruh, sekuriti tersebut bukanlah sekuriti PT UKS.

Geram dengan ulah pihak keamanan, buruh  kembali melakukan aksi unjuk rasa di perusahaan yang beralamat di Jl Mercedez Benz, Wanaherang, Gunung Putri-Bogor itu.

Merasa kesal dengan aksi mogok dan blokade jalan yang dilakukan oleh buruh, pada Rabu (10/6/2015) sekitar pukul 22.00 WIB, pengusaha melaporkannya ke Polres Kabupaten Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, pada Kamis (11/6/2015) dini hari, satuan Brimob menangkap para buruh PT UKS yang sedang berjaga di lokasi pemogokan.

Sebanyak 49 Orang yang ditangkap, satu diantaranya adalah Jhon Kenedy yaitu ketua DPC F- Lomenik Bogor yang pada saat itu sengaja mendatangi lokasi mogok untuk melihat perkembangan di lingkungan PT UKS.

Tidak hanya ditangkap, dua orang buruh lainnya mengaku dipukuli oleh Brimob saat penangkapan dilakukan. Akibatnya mereka mengalami memar pada kelopak mata. Sedangkan beberapa orang lainnya lagi mengaku dijemput paksa dari kontrakan.

Penangkapan itu mendapatkan respon dari 18 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serikat buruh yang berada di Kabupaten Bogor yang tergabung dalam Forum Buruh Bogor Bersatu (FB3), Forum Komunikasi Buruh Citeureup (FKBC) dan Buruh Wanaherang. Mereka mengajukan penangguhan penahanan terhadap para buruh PT UKS dengan melobi anggota DPRD Kabupaten Bogor KOMISI IV, Amin Sugandi yang mengaku sudah berkoordinasi dengan Kapolres dan siap jadi penjamin. Mereka juga menyurati ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Jaro agar secepatnya bisa mendapatkan penangguhan penahanan.

Menurut R.Subekti, salah seorang anggota Ikatan Serikat Buruh Indonesia Bogor (ISBI) yang turut bersolidaritas untuk buruh PT UKS, penegak hukum terlalu reaktif menindaklanjuti laporan dari PT UKS. Seharusnya dalam melakukan pemeriksaan polisi memperhatikan Peraturan Kapolri No 14 tahun 2012, bahwa sesuai pasal 13 dijelaskan bahwa pegawai penyelidik melakukan penyidikan dengan membawa surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasannya. Pada pasal 27 disebutkan apabila melalui tiga kali pemanggilan ternyata tidak datang, barulah penyidik melakukan upaya paksa.

Di sini, terlihat jelas pihak kepolisian sangat tanggap dan sigap dalam menindaklanjuti laporan dari pihak pengusaha untuk mempidanakan buruh. Sementara, terhadap pelanggaran yang marak dilakukan oleh pengusaha di pabrik-pabrik, seperti pelanggaran outsourcing, sistem kerja kontrak, pemberangusan serikat, pembayaran upah di bawah ketentuan upah minimum, malah justru kerap didiamkan. Laporan-laporan pidana yang dilayangkan oleh pihak serikat buruh banyak yang diabaikan oleh pihak Kepolisian.

Sampai hari Jumat (12/6/2015), buruh-buruh tersebut masih ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pasal 368 KUHP karena dianggap melakukan pemerasan dan mengancam.

Kalau sudah begini, buruh harus waspada terhadap tekanan yang dilakukan oleh pihak pengusaha bersama Kepolisian dengan menggunakan kasus pidana ini, untuk mengendorkan upaya buruh memperjuangkan tuntutan-tuntutannya.

Buruh PT UKS melakukan aksi mogok kerja karena pengusaha ingkar terhadap kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Di mana sebelumnya pengusaha bersepakat memenuhi segala tuntutan buruh dan akan menghentikan proses efisiensi, namun kenyataannya pengusaha justru melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 205 buruh.

Oleh karena itu, buruh kembali menuntut agar pengusaha memberikan upah kepada buruh sesuai upah minimum kabupaten (UMK) Bogor, melakukan perubahan status kerja pada buruh dari PKWT (Kontrak) menjadi PKWTT (tetap), menjalankan K3, kepesertaan BPJS dan pembayaran pesangon kepada 45 pekerja yang telah dikenai PHK secara sepihak.

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan