6 Comments

  1. Andri Yunarko

    Dalam UU no.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyangkut hak cuti tahunan dapat diuangkan hanya apabila terjadi proses pemutusan hubungan kerja (termasuk mengundurkan diri dan masa pensiun), yang dalam pasal 156 ayat 4 huruf a dinyatakan sebagai uang penggantian hak.

    Meskipun demikian dalam prakteknya, ada perusahaan yang menerapkan aturan mengganti hak cuti tahunan dengan uang, setelah jangka waktu tertentu.

    Misalnya dalam jangka waktu 1 atau 2 tahun, setelah jatuh tempo hak cuti tahunan, jika cuti tidak diambil maka akan diuangkan.

    Hal demikian dapat dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, buruh dan pengusaha. Seperti disebutkan dalam tulisan diatas, seringkali kesepakatan terjadi akibat lemahnya kekuatan tawar kaum buruh.

  2. Solidaritas.net

    Sebaik-baiknya cuti tidak diuangkan, karena buruh juga membutuhkan istirahat untuk kesehatannya. Banyak kasus di pabrik-pabrik bonafide, di mana cuti haid diuangkan, padahal buruh perempuan membutuhkan istirahat saat haid demi kesehatan fisik dan psikisnya, meskipun tidak mengalami sakit pada saat haid.

  3. indra munawar

    CUTI TAHUNAN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 21 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN PERATURAN ISTIRAHAT BURUH
    (Peraturan Pemerintah ini masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

    1. Hak atas istirahat tahunan gugur, bilamana dalam waktu 6 bulan setelah lahirnya hak itu, buruh ternyata tidak mempergunakan haknya bukan karena alasan-alasan yang diberikan oleh majikan atau bukan karena alasan-alasan istimewa, hal mana ditentukan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan (baca: Pengawas Ketenagakerjaan pada Disnaker setempat) – [Pasal 1 hurub b angka 3)].

    2. Selama istirahat tahunan buruh berhak atas upah penuh. [Pasal 4 ayat (1)]

    3. Saat dimulainya istirahat tahunan ditetapkan oleh majikan (baca: Pengusaha) dengan memperhatikan kepentingan buruh; Atas pertimbangan majikan (baca: Pengusaha), berhubung dengan kepentingan perusahaan yang nyata, istirahat tahunan dapat diundurkan untuk selama-lamanya 6 bulan terhitung mulai saat buruh berhak atas istirahat tahunan. [Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)]

    4. Istirahat tahunan harus terus-menerus; Dengan persetujuan antara buruh dan majikan (baca: Pengusaha) istirahat tahunan dapat dibagi dalam beberapa bagian; Dalam hal demikian harus ada satu bagian dari sedikitnya 6 hari terus-menerus. [Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)]

    5. Majikan (baca: Pengusaha) berwajib mengadakan dan memelihara daftar-daftar yang berhubungan dengan istirahat tahunan menurut contoh/petunjuk yang akan ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pengawasan Perburuhan dari Kementrian Perburuhan (baca: Pengawas Ketenagakerjaan pada Disnaker setempat). – [Pasal 8]

    6. Bila perusahaan pindah tangan, maka dalam menjalankan peraturan ini, masa kerja pada majikan lama dianggap sebagai masa kerja majikan baru. – [Pasal 9]

    Indra Munaswar

  4. Yayang

    Setiap pekerja yang sudah melaksanakan masa kerjanya 12 bulan terus menerus berhak mendapatkan cuti, jika seorang pekerja selesai (finish) dalam PKWT nya 12 bulan atau 1 tahun, maka berhak mendapatkan 12 hari kerja diuangkan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *