Aksi Pekerja JICT Sempat Dihadang Pihak Keamanan

pekerja jict
ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

Solidaritas.net, Jakarta – Ratusan pekerja Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) mengelar aksi unjuk rasa di Gedung JICT, Jalan Jampea, Koja, Jakarta Utara, Selasa (6/10/2015). Saat para pekerja menggelar aksinya, tiba-tiba pihak keamanan dalam (kamdal) menghadang para buruh yang tengah berorasi.

“Ada apa ini? Kenapa kita dilarang masuk. Maksudnya apa? Alasannya apa dilarang masuk coba!” teriak beberapa buruh di depan Gedung JICT. Selasa (6/10/2015), dilansir dari Okezone.com.

Pihak Kepolisian sigap terjun ke kawasan tersebut dan berusaha meredam emosi para buruh yang terus berteriak-teriak. Dimana sebelumnya para pekerja mengancam akan mendobrak pintu kaca, ancaman tersebut dilontarkan karena pekerja mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak keamanan.

Diduga pemicu para pekerja menggelar aksi unjuk rasa berawal dari pihak keamanan yang melarang pekerja duduk-duduk tepat di depan pintu Gedung JICT dan di lingkungan JICT. Saat itulah, sempat terjadi adu mulut antara sekuriti dengan beberapa pekerja. Lantaran kalah jumlah, pihak sekuriti memilih menutup rapat pagar, sehingga para pekerja tidak bisa bekerja.

Hampir selama 30 menit, pekerja belum juga membubarkan diri, massa pun semakin membludak, hingga berita ini diturunkan belum diketahui apa alasan pihak JICT melarang masuk pekerja untuk bekerja. Sehingga pekerja pun mengancam, apabila pihak JICT melarang masuk, maka pekerja akan melakukan blokade untuk menyetop arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok.

Diketahui belakangan ini antara pekerja dengan pihak perusahaan JICT memang tengah berseteru akibat Dirut Pelindo II RJ Lino menjual JICT. Dengan dijualnya JICT, Ketua Serikat Pekerja JICT, Nova Hakim menganggap hal tersebut melanggar UU. Dugaan pelanggaran itu menyangkut perpanjangan konsesi, yakni tidak ada tender terbuka dan soal harga penjualan.

Nova Hakim mengungkapkan, harga penjualan JICT tahun 2015 hanya USD 215 juta atau lebih rendah dari tahun 1999 saat pertama kali diprivatisasi yakni USD 243 juta. Ia menduga hal itu karena banyak kepentingan asing dan mafia yang bermain di Istana.

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan