1000 Orang Dari 30 Negara Aksi Tolak WTO di Bali

Solidaritas.net, Denpasar – Serikat Petani Indonesia (SPI) menolak penyelanggaraan Konferensi Tingkat Menteri (KTM) World Trade Organization (WTO) yang dibuka oleh Presiden SBY, Selasa (3/12) lalu. Sekitar 1000 orang dari unsur petani, mahasiswa, buruh, perempuan dan kaum muda dari 30 negara berkumpul di Lapangan Renon, Denpasar.
Aksi tersebut berlangsung secara damai dengan menggelar acara budaya, seperti lagu dan tarian. Peserta aksi mengajak masyarakat bersolidaritas dan menolak WTO di Bali.
Senin pagi, Front Mahasiswa Nasional (FMN) berunjuk rasa di depan Kantor Konsuler Agen Amerika Serikat di Denpasar. Mereka membawa berbagai atribut yang menolak KTM WTO.
Konferensi WTO mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Ribuan personel polisi disiapkan untuk mengamankan dimulai pelabuhan Ketapang, Banyuwaning dan pintu masuk Bali di pelabuhan Gilimanuk, Jembrana. Anggota polisi dari Mabes Polri, Polda Jateng, Jatim dan Jabar ikut dikerahkan.
Bagi Serikat Petani Indonesia (SPI), perdagangan bebas yang digagas oleh WTO merugikan petani. Negara berkembang diharuskan menerima hasil konferensi WTO yang melegalkan pasar bebas dan menghapuskan subsidi bagi petani dan rakyat.
“Paket Bali adalah kesepakatan yang buruk bagi negara berkembang. kita dipaksa untuk menerima perjanjian yang mengikat di fasilitas perdagangan WTO, sementara subsidi tak diizinkan untuk petani kecil dan rakyat yang yang lapar,” kata Henry Saragih, Ketua Umum SPI, di Denpasar, Senin (2/12).
Ironisnya, mengacu pada Putaran Uruguay 1986, negeri-negeri maju membatasi subsidi pertanian bagi negara berkembang di kisaran 5-10 persen, namun di sisi lain, negeri-negeri maju justru tidak membatasi subsidi pertaniannya. Subsidi pertanian di negeri maju bisa mencapai 15 persen dari output nasional.
Ideologi pasar bebas yang dibawa WTO juga berdampak bagi kehidupan buruh, misalnya legalisasi sistem tenaga kerja fleksibel, yakni sistem kerja outsourcing, kontrak, dan magang. Juga pemberlakuan upah murah untuk mendorong investasi dan pembukaan kran impor seluas-luasnya. (Rn)

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan