‘Bharat Bandh’, Pemogokan Terbesar di India yang Pernah Ada?

Category: Arsip 18 0
buruh india mogok kerja
Berbagai layanan publik di India lumpuh setelah lebih dari 150 juta buruh mogok kerja. | (Reuters)

Hari Rabu tampaknya menjadi saksi atas apa yang oleh serikat buruh disebut ‘pemogokan terbesar yang pernah terjadi di India’ karena seluruh rakyat India mendukung aksi mogok nasional ‘Bharat Bandh’.

Tolak permohonan pemerintah pusat untuk membatalkan aksinya, sepuluh serikat buruh memutuskan menjalankan ‘Bharat Bandh’ pada 2 September, berunjuk rasa menentang perubahan undang-undang perburuhan usulan pemerintah yang mereka anggap sebagai kebijakan ekonomi anti-buruh.

Serikat buruh pusat menolak membatalkan mogok nasional setelah pertemuan terakhir dengan kementerian pusat berakhir tidak memuaskan. 12 poin dalam piagam tuntutan telah diajukan oleh para pemimpin serikat buruh.

Kehidupan umum mungkin saja akan terkena dampak buruk karena aksi mogok tersebut menganggu layanan jasa utama seperti perbankan dan transportasi umum, serta pemasokan tenaga listrik, gas dan minyak.

Aksi unjuk rasa yang diusung oleh 11 serikat buruh mulanya dijadwalkan untuk 11 Juli setelah adanya persetujuan antara Menteri Serikat Perburuhan, Bandaru Dattatreyat, akan tetapi aksi ini ditunda untuk kemudian dilaksanakan pada 2 September. (Baca juga: Layanan Publik di India Lumpuh Gara-Gara 150 Juta Buruh Mogok Kerja)

Di saat terakhir, ada tindakan ganjil yaitu penyokong BJP, Bhartiya Mazdoor dan Front Nasional Serikat Pekerja (National Front of Trade Union) mundur dari demo nasional tersebut.

Namun, 10 serikat buruh lainnya yang mengklaim keanggotaan gabungan dari 15 buruh inti, baik sektor publik maupun swasta, termasuk perusahaan bank dan asuransi telah memutuskan untuk ikut dalam aksi mogok nasional setelah proposal yang mereka ajukan digagalkan oleh kementrian pusat.
Sepuluh serikat buruh pusat yang berpartisipasi dalam aksi mogok nasional diantaranya, CITU, INTUC, AITUC, Hind Mazdoor Sabha, AIUTUC, TUCC, SEWA, AICCTU, UTUC dan LPF.

Bagaimanapun, Menteri Perburuhan, Bandaru Dattatreya, meremehkan dampak yang akan disebabkan oleh aksi tersebut.

“Dampaknya tidak akan terlalu besar, saya pikir layanan jasa pokok tidak akan terkena dampak apapun. Saya mohon pada mereka untuk membatalkan aksi tersebut demi kepentingan bangsa dan para pekerja,” ungkap Dattatreya pada wartawan.

Sumber: India.com

Sebarkan..

Related Articles

Add Comment

close