Terbaru

Editorial

Cari nama perusahaan...

Mengenang Piagam Perjuangan Marsinah, Mengingat Janji Manis Jokowi untuk Buruh

Rabu, 12 April 2017

Sudah tiga tahun berlalu sejak pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada tahun 2014 silam. Saat itu di posko pemenangan, Jalan Subang nomor 9 A, Menteng, Jakarta. Jokowi-Jusuf Kalla (JK) menandatangani 9 Piagam Perjuangan Rakyat  salah satunya Piagam Perjuangan Marsinah pada 5 Juli 2014.

Nama Marsinah sendiri diambil dari salah satu tokoh perjuangan buruh. Seperti namanya, piagam tersebut ditujukan sebagai bentuk sikap dan komitmen yang ditujukan untuk perbaikan nasib buruh pada masa-masa kampanye Pilpres.

Dalam piagam tersebut Jokowi menegaskan komitmen perjuangannya yang dinamakan Tri Layak, nama lain dari piagam perjuangan Marsinah.

Isi piagam tersebut diantaranya :


  1. Kerja Layak, yaitu terpenuhinya situasi kerja yang berkeadilan, terpenuhinya hak-hak dasar pekerja. Perjuangan bersama yang tak boleh berhenti untuk menghapuskan sistem tenaga kerja kontrak dan outsourcing, yang merupakan bagian Dari perbudakan modern. Selain itu, kesehatan dan keselamatan kerja jadi bagian tak terpisahkan untuk memproteksi pekerja, perusahaan, lingkungan hidup dan masyarakat.
  2. Upah Layak, yaitu penghargaan atas kerja yang dilakukan dan harus didukung oleh kebijakan politik yang bukan politik upah murah. Upah yang berkeadilan, termasuk memperpendek jarak perbedaan upah antara atasan dan bawahan. Penentuan upah pun harus berdasarkan perhitungan kebutuhan hidup yang layak bagi pekerja dan keluarganya.
  3. Hidup Layak, yaitu kehidupan yang layak bagi buruh dan rakyat pekerja lainnya, tidak boleh hanya bersandar pada upah yang diterimanya. Negara harus hadir, pemerintah wajib sejahterakan buruh dan rakyat pekerja lainnya. Sebagai kompensasi atas pajak yang telah dibayarkan oleh rakyat pekerja dan pemberi kerja. Pemerintah tidak boleh lagi abai terhadap pemenuhan hak rakyat pekerja atas ekonomi, politik, sosial dan budaya, hak atas jaminan pendidikan termasuk bagi anak-anaknya, dan jaminan sosial, perumahan layak bagi rakyat pekerja dan transportasi yang aman dan nyaman.

Jokowi-JK akhirnya berhasil memenangkan Pemilu Presiden Indonesia. Hal Ini membuat harapan buruh untuk memiliki kehidupan yang lebih baik semakin membuncah.

Namun, belum genap setahun sejak pelantikan pemerintahan terpilih, harapan buruh terkubur seiring kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Begitu dirilis, PP No. 78 Tahun 2015 langsung disorot banyak kalangan. Salah satunya dari kalangan buruh itu sendiri, gelombang protes terus berdatangan di akhir tahun 2015 karena formula penetapan upah tersebut dinilai merugikan buruh/pekerja.

Hingga di awal tahun 2017 ini, PP Pengupahan tak kunjung direvisi apalagi dicabut. Selain itu, berbagai macam pemberitaan mengabarkan kondisi kehidupan buruh yang masih jauh dari apa yang di harapkan dalam piagam tersebut, bahkan pemerintah cenderung mengabaikan nasib buruh.

Kampanye itu hanya memberikan harapan perbaikan hidup ke publik terutama bagi buruh karena dianggap memiliki massa yang banyak. Janji-janji kesejahteraan untuk buruh sering dipakai sebagai alat kampanye untuk meraup suara di ajang pemilihan. Hingga pada akhirnya, jika harapan tersebut tak kunjung terealisasi.

Baca Juga : Karena PP Pengupahan, Variabel KHL Tidak Digunakan Lagi  


*Bantu kami terus menyajikan informasi dengan berdonasi, KLIK DI SINI
Hubungi kami di BBM: 2BCF570E | Whats App/SMS: +6287785576150 | email: redaksi@solidaritas.net. Install aplikasi pembaca berita di Solidaritas.net Apps

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Kami sangat menghargai pendapat Anda, namun kami perlu memastikan komentar Anda tidak mengandung unsur kebencian SARA sehingga komentar Anda harus melalui proses moderasi.

Jangan lewatkan