Terbaru

Editorial

Cari nama perusahaan...

Jerat KTKLN Mengancam Buruh Migran

Selasa, 11 April 2017

Buruh migran dan calon buruh migran diresahkan kembali dengan adanya Surat Edaran dari BNP2TKI terkait pemberlakuan SISKOTKLN. Surat Edaran itu dibenarkan oleh Atase ketenagakerjaan KJRI Hong Kong.


Apa itu SISKOTKLN ?

Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja LuarNegeri (SISKOTKLN) adalah sistem pendataan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan berangkat keluar negeri. SISKOTKLN mengintegrasikan pemangku kepentingan terkait dengan penempatan TKI yang antara lain Dinas Kabupaten/Kota, PPTKIS, Balai Latihan Kerja Luar Negeri, Sarana Kesehatan, Asuransi, Pemeriksaan Psikologi, Lembaga Uji Kompetensi, Lembaga Keuangan dan Perwakilan RI di luar negeri.

SISKOTKLN memanfaatkan teknologi terkini dalam proses implementasinya. Penggunaan Teknologi Biometrik untuk memastikan TKI menghadiri pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri dan durasi yang sesuai dengan negara yang bersangkutan. Hasil akhir dari SISKOTKLN adalah KTKLN yang menjadi identitas TKI di luar negeri.

KTKLN merupakan kartu identitas bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur untuk bekerja keluar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luarnegeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air).

KTKLN ini berbentuk smart card chip microprocessor contactless dan menyimpan data digital TKI yang dapat diperbaharui dan dibaca oleh card reader.

KTKLN bertujuan untuk untuk melindungi BMI, benarkah??

Menurut Jumhur Hidayat ketika masih menjabat sebagai ketua BNP2TKI, dengan memiliki KTKLN yang berfungsi sebagai kartu identitas diri, setiap ada amasalah yang menimpa TKI di luar negeri, datanya akan dengan cepat diketahui. Pernyataan itu disampaikan tujuh tahun yang lalu, apakah KTKN menyelesaikan masalah?? Jawabannya TIDAK SAMA SEKALI. Karena permasalahan BMI di luar negeri bersumber dari pemerintah itu sendiri.

Apa masalah pokok buruh migran?? OVERCHARGING, WAJIB MASUK PJTKI, UU 39/2004 dan segala macam aturan yang sengaja diciptakan untuk membuat BMI semakin tidak bisa berbuat apa-apa! Dan KTKLN tidak mampu menyelesaikan permasalahan pokok di atas!!

Penulis: Umi Sudiarto, adalah Ketua Komunitas Buruh Migran Indonesia (KOBUMI), bekerja sebagai buruh rumah tangga di Hong Kong. Kontak penulis di Facebook

*Bantu kami terus menyajikan informasi dengan berdonasi, KLIK DI SINI
Hubungi kami di BBM: 2BCF570E | Whats App/SMS: +6287785576150 | email: redaksi@solidaritas.net. Install aplikasi pembaca berita di Solidaritas.net Apps

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Kami sangat menghargai pendapat Anda, namun kami perlu memastikan komentar Anda tidak mengandung unsur kebencian SARA sehingga komentar Anda harus melalui proses moderasi.

Jangan lewatkan