Terbaru

Editorial

Cari nama perusahaan...

Pengusaha Wajib Berikan Waktu dan Sarana Ruang Bagi Pekerja Yang Menyusui

Rabu, 01 Februari 2017

Solidaritas.net-Perusahaan diwajibkan menyediakan ruang laktasi atau ruang bagi pekerja perempuan untuk menyusui. Tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memerah susu di atur dalam Permenkes No 15 Tahun 2013.

Ilustrasi pekerja perempuan yang sedang menyusui
Sumber:Pixabay.com
Dalam Permenkes itu, selain penyediaan ruang laktasi, perusahaan juga wajib memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Agar hal itu bisa dilaksanakan perusahaan harus membuat peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI eksklusif, dan penyediaan tenaga terlatih pemberian ASI
Ruang ASI juga diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja.

Penyediaan ruang yang layak bagi ibu menyusui terdapat dalam peraturan bersama antara Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga anak, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kementrian Kesehatan Nomor : 48/Men.PP/XII/2008, PER.27/MEN/XII/2008, 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang peningkatan pemberian ASI selama waktu kerja di tempat kerja.

Tata cara penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memerah susu diatur dalam Permenkes No 15 Tahun 2013:

1. Pengurus tempat kerja, yakni orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri, harus mendukung program ASI eksklusif [Pasal 3 ayat (1)]. Dukungan ASI ekslusif oleh pengurus tempat kerja dilakukan melalui Pasal 3 ayat 2:

a.    penyediaan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI;
b.    pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayi atau   memerah ASI selama waktu kerja di tempat kerja;
c.    pembuatan peraturan internal yang mendukung keberhasilan program pemberian ASI Eksklusif;
d.    penyediaan tenaga terlatih pemberian ASI

2.    Setiap pengurus tempat kerja harus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di dalam ruangan dan/atau di luar ruangan untuk menyusui dan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja (asal 6 ayat 1).

3.    Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di tempat kerja (Pasal 9 ayat 1).

4.    Ruang ASI harus memenuhi persyaratan kesehatan. Dalam Pasal 9 ayat 2 disebutkan: ukuran minimal 3x4 m2  dan/atau disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui, ada pintu yang dapat dikunci, tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci peralatan, bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi, dan lain sebagainya.

Sebelum Undang-Undang ketenagakerjaan disahkan, Indonesia yang tergabung dalam Konvensi Pekerja Internasional (ILO), telah mengatur hak-hak bagi pekerja perempuan diantaranya mengatur soal perlindungan bagi pekerja perempuan yang menyusui termuat dalam Pasal 3 dan 10 Konvensi ILO 183/2000.

Dalam Pasal 3 disebutkan, setiap anggota, setelah berkonsultasi dengan organisasi pengusaha dan pekerja yang representatif, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa perempuan hamil atau menyusui tidak diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang akan merugikan kesehatan ibu atau anak, atau bila penilaian telah menetapkan resiko yang signifikan terhadap kesehatan ibu atau anaknya.

Sedangkan pasal 10 berbunyi :
1. Seorang perempuan harus diberi hak untuk satu atau lebih istirahat harian atau pengurangan jam kerja harian untuk menyusui anaknya.

2. Masa istirahat untuk menyusui atau pengurangan jam kerja harian diperbolehkan; jumlahnya, durasi istirahat menyusui dan prosedur pengurangan jam kerja harian harus ditentukan oleh hukum dan praktek nasional. Istirahat atau pengurangan jam setiap hari kerja akan dihitung sebagai waktu kerja dan dibayar dengan sesuai.

Selain Konvensi ILO dan UU Ketenagakerjaan, aturan mengenai hak menyusui juga terdapat dalam Pasal 128 UU kesehatan No 36 tahun 2009

1. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis.

2. Selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus.

3. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diadakan di tempat kerja dan tempat sarana umum.

Jika melanggar pasal tersebut, maka perorangan yang menghalangi pekerja perempuan untuk menyusui adalah berupa penjara paling lama satu tahun dan denda 100 juta sesuai pasal 200 UU Kesehatan dan sanksi bagi koorporasi yang melanggar dapat berupa pidana denda dengan pemberatan, dan pidana tambahan berupa pencabutan izin atau pencabutan status badan hukum sesuai Pasal 201 UU Kesehatan.

Penulis: Muhammad Aras. Kontak penulis di Facebook

*Bantu kami terus menyajikan informasi dengan berdonasi, KLIK DI SINI
Hubungi kami di BBM: 2BCF570E | Whats App/SMS: +6287785576150 | email: redaksi@solidaritas.net. Install aplikasi pembaca berita di Solidaritas.net Apps

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Kami sangat menghargai pendapat Anda, namun kami perlu memastikan komentar Anda tidak mengandung unsur kebencian SARA sehingga komentar Anda harus melalui proses moderasi.

Jangan lewatkan