Pengungsi dan Buruh

Isu pengungsi lintas batas (refugees) dan pencari suaka (asylum seekers) belum menjadi isu penting di Indonesia. Meskipun isu pengungsi merupakan bagian dari isu besar migrasi penduduk. Isu buruh migran Indonesia dan buruh migran asing, yang juga bagian dari isu migrasi, sebenarnya sudah sering menjadi polemik, dan tak jarang disertai dengan “bumbu-bumbu” argumentasi nasionalisme sempit. Padahal, selain isu pengungsi memiliki irisan dengan isu buruh migran dalam soal hak atas pekerjaan (rights to work).

Pengungsi adalah manusia. (Foto: Haeferl)

Belum menjadi isu yang cukup penting, bisa jadi karena beberapa hal: pertama, jumlah pengungsi di Indonesia sekitar 13.679 (Maret 2016) orang [1], cukup kecil dibandingkan dengan jumlah pengungsi di Malaysia 150.699 orang (Oktober 2016) [2] . Kedua, Indonesia dianggap sebagai daerah transit untuk menuju ke Malaysia atau Australia.

Para pengungsi dan pencari suaka ini “pergi” dari negeri mereka masing-masing bukan tanpa alasan yang jelas. Pun, datang ke negeri-negeri tertentu dengan alasan yang manusiawi: melanjutkan hidup.

Jika diteliti penyebabnya, para pengungsi dan pencari suaka ini melarikan diri dari tempat kelahirannya karena menjadi korban kebijakan ekonomi, kekerasan berbasis suku, agama dan ras (SARA), persekusi karena identitas dan orientasi seksual, konflik bersenjata, perbedaan politik dan ideologi, maupun bencana alam. Para pengungsi ini mendatangi negeri-negeri yang dianggap lebih damai, dapat melindungi, sehingga dapat melanjutkan hidup. Dalam soal melanjutkan hidup, tentu terkandung unsur kesempatan untuk bekerja.

Namun sangat disayangkan, meski berbagai negara sudah meratifikasi kebijakan internasional dalam soal penanganan pengungsi, pemerintah Indonesia bahkan belum ikut menandatangani Konvensi tahun 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol tahun 1967. Padahal, secara konstitusional telah diatur dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 28G ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

Korban dua kali

Kenyataan sering kali tak sesuai harapan. Para pengungsi yang melarikan diri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ini di negari-negari transit maupun negara penerima malah diperlakukan secara diskriminatif dan mengalami kekerasan.

Di Indonesia, misalnya, menurut data yang di dapat dari SUAKA— suatu lembaga jaringan untuk kampanye dan solidaritas terhadap pengungsi, para pengungsi ini mengalami pemenjaraan, pelecehan, pemerasan fisik, pelarangan untuk bersosialisasi dengan dunia luar, hingga dilarang untuk bekerja.  Padahal, para pengungsi ini saat melarikan diri memiliki berbagai kesulitan baik dalam soal bahasa, budaya, keuangan, maupun kesehatan.

Di negari-negari maju seperti Australia, Amerika atau negara-negara di Eropa, pengungsi dianggap sebagai biang dari krisis di suatu negara. Donald Trump misalnya, dalam berbagai kampanye pada pemilu presiden di Amerika Serikat yang lalu, seringkali menjadikan imigran (termasuk pengungsi) sebagai biang krisis. Padahal, krisis ekonomi disebabkan oleh semakin menumpuknya kekayaan pada segelintir orang. Sebaliknya mayoritas penduduk dunia hidup dengan pendapatan yang rendah, dan tidak sedikit di antaranya sama sekali tak punya pekerjaan.

Tidak hanya tudingan sebagai penyebab krisis. Tuduhan sebagai teroris juga mereka terima. Pemerintah Australia, misalnya, yang sering menolak pengungsi dan juga turut mendukung invasi ke Irak dan Afghanistan, membiarkan kelompok-kelompok kanan melakukan intimidasi dan serangan terhadap para imigran yang beragama muslim yang mayoritas diantaranya berasal dari negeri-negeri yang sedang berkonflik di jazirah Arab maupun Afrika, seperti Sudan. Kebijakan pemerintah yang diskriminatif pada pengungsi ini akhirnya bertemu dengan gerakan Islamophobia.

Apa sebaiknya sikap buruh?


Lain halnya di Indonesia, beberapa kelompok elit politik, kelompok kanan dan serikat buruh, seperti KSPI dan KSPSI, berkampanye anti buruh Cina, padahal jumlah buruh Cina yang bekerja di Indonesia kurang lebih 70.000an orang. Lebih sedikit dengan jumlah buruh migran Indonesia di sepanjang tahun 2016 yang bekerja ke Malaysia sebanyak 80.906 ribu orang dan total 212.900 orang ke 152 negara [3].

Bukan kah suatu sikap diskriminatif kepada sesama buruh apabila kita menolak orang lain bekerja di Indonesia, sementara Indonesia merupakan pengirim buruh migran ke negara-negara lain, bahkan jauh lebih banyak.

Dan tidak sedikit buruh-buruh migran asal Indonesia mendapatkan perlakuan diskriminatif, pelecehan, kesewenang-wenangan dan kekerasan di negeri-negeri penerima, baik di Malaysia, Eropa, Amerika, Australia ataupun juga negera-negara Arab.

Dan apabila kita berlaku diskriminatif serta cenderung rasis terhadap imigran manapun, termasuk Cina, dengan demikian kita sedang mengadopsi rasisme, mengadopsi politik penindas, padahal kita sendiri ataupun buruh migran Indonesia seringkali menjadi korban rasisme, korban penindasan. Seperti halnya, kesenjangan upah antara buruh kulit berwarna dengan buruh kulit putih adalah cerminan rasisme. Penyebutan ekspatriat terhadap buruh migran Eropa, misalnya, adalah bentuk rasisme.

Karena itu, baik pengungsi, pencari suaka dan imigran pada umumnya berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di mana pun dan kapan pun, dengan bekerja orang dapat hidup lebih layak. Apabila masalahnya adalah lapangan pekerjaan yang sedikit maka jumlah pekerjaan yang lebih banyak itu lah yang seharusnya kita tuntut pada pemerintah dan dunia internasional. Apabila masalahnya adalah kesenjangan upah, maka kebijakannya lah yang harus diubah agar tidak lagi diskriminatif. Bukan dengan turut serta menyebarluaskan politik rasisme. Jika demikian, kita membiarkan orang-orang kaya dan super kaya dunia, mencuci tangannya atas masalah yang telah mereka buat. ***

Penulis:
Surya Anta – Aktivis Pusat Perjuangan Rakyata Indonesia (PPRI)

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan