Mengenang Pemogokan Buruh Freeport 2011

Mengenang merupakan hal yang lumrah. Siapapun bisa mengenang suatu peristiwa apakah itu pahit ataupun manis. Yang tak boleh adalah tenggelam dalam suatu kenangan, kemudian tak beranjak maju. Mengenang atau mengingat-ingat kembali peristiwa bisa menjadi dasar memetik hal-hal positif, begitu pula hal-hal negatifnya, selanjutnya akan jadi dasar untuk pembelajaran. Sehingga, mengenang adalah bagian dari mengurai sejarah dalam benak siapapun. Karena itu bolehlah mengutip apa yang dikatakan Soekarno, “jangan Sekali-kali melupakan sejarah”.

Pemogokan buruh PT Freeport pada tahun 2011. Sumber:
AK Rockfeller

Jika berbicara soal perusahaan sebesar Freeport sebagai salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia yang telah beroperasi sejak sebelum Undang-Undang Penanaman Modal Asing 1967 disahkan hingga kini, ada bagian sejarah yang tak boleh dilupakan, yakni: pemogokan buruh pada 2011 lalu.
Mengapa? Karena selama 59 tahun mega proyek Freeport beroperasi ada perlawanan buruh Freeport yang bertahan selama tiga bulan. Suatu perlawanan, yang meski dengan segala kekurangannya, memberikan inspirasi terhadap buruh-buruh Freeport itu sendiri, masyarakat adat Amungme dan Kamoro, ataupun buruh-buruh pertambangan pada khususnya.

Pemogokan tiga bulan tersebut dimulai pada tanggal 15 September 2011. Setelah sebelumnya pemogokan dilakukan pada bulan Juli 2011 pihak manajemen PT. Freeport Indonesia tidak memenuhi tuntutan  para buruh yang dipimpin oleh Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Para buruh saat itu menuntut kenaikan antara US $17,5 hingga US $ 43 per jam, sebab mereka bekerja dengan sistem 10 hari kerja 2 hari libur atau 14 hari kerja 3 hari libur ini hanya dibayar US $ 3,8 per jam. Ribuan buruh turut ambil bagian dalam pemogokan tersebut.

Pemogokan yang pada mulanya hanya melibatkan buruh-buruh PT. Freeport Indonesia itu kemudian berhasilkan melibatkan buruh-buruh dari perusahaan kontraktor Freeport seperti PT. Redpath, Rio Tinto, Pangan Sari bahkan masyarakat adat turut ambil bagian bersolidaritas pada aksi tersebut.
Para buruh yang didukung oleh masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang bermukim di Timika melakukan blokade-blokade jalan yang berakibat pada lumpuhnya proses produksi dan juga lumpuhnya kota Timika. Blokade ini dilakukan terutama setelah aksi-aksi damai dihadapi oleh aparat kepolisian dan tentara dengan penembakan terhadap kerumunan peserta aksi massa yang tengah berkumpul dan berorasi di gorong-gorong yang berakibat meninggalnya Petrus Ayamiseba dan Leo Wandagau serta tiga buruh terluka.

Tentu saja aparat kepolisian dan tentara akan melakukan serangan karena manajemen Freeport sudah mengalokasikan anggaran pengamanan yang begitu besar. Dilansir dari pernyataan sikap Solidaritas untuk Buruh Freport—suatu aliansi solidaritas yang terdiri 30an organisasi dan lembaga di Jakarta, bahwa Freeport paling sedikit menggelontorkan dana sebesar USD30 juta kepada polisi dan tentara dari tahun 1998 hingga pertengahan 2004. Belum termasuk dana per individu tentara dan polisi yang bermarkas pada tangsi-tangsi militer sebagaimana bisa dilihat sepanjang mile 28 hingga portsite.

Anggaran pengamanan tersebut terbilang kecil bagi Freeport jika dibandingkan keuntungan perusahaan. Perusahaan ini mulai melakukan eksploitasi tahun 1971 ini sudah mengeruk emas, tembaga, perak, molybdenum, rhenium bahkan yang jarang dilaporkan termasuk uranium. Per hari saja Freeport Indonesia mendapatkan keuntungan Rp114 miliar atau USD45,60 miliar per tahunnya.

Dampak terhadap pemogokan tersebut membuat Freeport Mcmoran Company mengalami penurunan produksi 22,7% dari tahun sebelumnya dan saham Freeport anjlok. Belum lagi aksi serupa juga dilakukan oleh buruh-buruh Freeport di Peru.

Meski pada pertengahan Desember 2011 pihak perusahaan dan SPSI membuat kesepakatan  dengan kenaikan upah sebesar 40% dan pada akhirnya Direktur PT. Freeport Indonesia, Armando Muhler, diganti serta ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang baru. Namun, secara umum tak ada perubahan signifikan terhadap buruh maupun masyarakat adat di Timika.

Bahkan, diduga paska pemogokan, banyak “penumpang gelap” bermain, anggaran pengamanan semakin besar hingga elit dan pemilik modal nasional diberikan saham hingga berinvestasi di beberapa anak-anak perusahaan Freeport. Setelah itu, SPSI lebih banyak meredam aksi-aksi massa, bahkan dalam beberapa kesempatan pernyataan Sudiro, Ketua Umum SPSI PT. FI menganjurkan untuk tidak melakukan aksi-aksi radikal.

Situasi terakhir, terjadi konflik antara pimpinan SPSI PT. FI dan DPC SPKEP SPSI yang sebelumnya adalah Koordinator Aksi pemogokan, Virgo Salossa. Penyebabnya diduga Sudiro melakukan penggelapan iuran anggota.

Kini, Presiden Direktur PT. FI yang terbaru dipimpin oleh mantan Marsekal Angkatan Udara, Chappy Hakim, yang memperlihatkan PT Freeport tak mungkin eksis tanpa sokongan tentara. Pada akhirnya, keberadaan PT Freeport hanya semakin memperkuat dominasi militerisme di Papua dan meningkatkan kasus-kasus kekerasan serta pelanggaran HAM.

Pembelajaran


Apa yang bisa dipetik dari pemogokan buruh Freeport tersebut, antara lainn, pertama, bahwa pemogokan adalah sangat mungkin meski melawan perusahaan raksasa sekalipun.

Kedua, pemogokan yang berhasil adalah pemogokan yang tidak terisolir dengan masyarakat sekitar dan menggunakan cara-cara yang radikal.

Ketiga, tidak cukup memperjuangkan tuntutan-tuntutan ekonomis, harus ada perjuangan politik, apalagi keberadaan Freeport sangat bernuansa politik.

Keempat, dalam perjuangan pembebasan West Papua, tak bisa lagi bersandar pada serikat-serikat kuning, yang sangat berkemungkinan memiliki “benang merah” tertentu dengan elit di Jakarta. Sehingga, harus ada serikat buruh Papua yang mandiri yang tak hanya mengawal perjuangan ekonomi semata, namun lebih jauh lagi mengawal perjuangan pembebasan West Papua.***

Penulis:
Surya Anta – Aktivis Pusat Perjuangan Rakyat Indonesia (PPRI), berdomisili di Jakarta.

Sebarkan..

Tinggalkan Balasan