Terbaru

Editorial

Cari nama perusahaan...

Serikat Pekerja Harus Lindungi Hak Buruh

Selasa, 20 Desember 2016

Serikat pekerja/buruh bukanlah hal baru lagi, jika dulu pemerintah menetapkan bahwa di Indonesia hanya ada satu organisasi para buruh, yaitu Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) . Kini kita sudah bisa menjumpai banyak serikat pekerja/buruh.

Foto ilustrasi: Demo buruh tolak PP Pengupahan 2015.
Kredit: Solidaritas.net (CC-BY-SA-3.0)
Ada Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi KASBI, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Persaudaraan Pekerja Muslimin Indonesia (PPMI), Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) dan beberapa serikat lainnya.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah serikat buruh yang  ada sudah memenuhi kewajibannya?

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, serikat buruh merupakan organisasi yang dibentuk oleh pekerja atau buruh di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka mandiri, demokratis dan bertanggungjawab dalam membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya.

Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) per tahun 2014 mencatat jumlah anggota serikat pekerja di Indonesia sebanyak 1.678.364 anggota. Ada 6 konfederasi, 100 federasi dan 6.808 serikat pekerja tingkat perusahaan di Indonesia. Jumlah buruh yang berserikat diperkirakan lebih banyak karena masih banyak serikat yang enggan menyetorkan data ke Kemnaker.

Baik serikat pekerja, federasi maupun konfederasi bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Hukum ketenagakerjaan Indonesia mengakui fungsi serikat buruh sebagai berikut:

  1. Sebagai pihak dalam apembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial
  2. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya.
  3. Sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis , dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  4. Sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya.
  5. Sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan.

Tak semua fungsi serikat buruh dapat berjalan baik, khususnya fungsi pembelaan, yang paling tidak disebabkan oleh tiga hal. Pertama, masih banyak pabrik yang belum bisa menerima keberadaan serikat buruh yang independen yang dapat duduk dengan sejajar dalam perundingan dengan pengusaha. Tekanan dari pengusaha yang anti serikat masih kuat dan sangat menghambat aktivitas buruh dalam berserikat. Kebebasan berserikat belum terjamin sepenuhnya dalam kenyataan.

Kedua, serikat buruh yang birokratis dan cenderung korup tidak membangun transparansi keuangan di hadapan anggotanya. Serikat-serikat buruh yang ada juga masih kerap melakukan kompromi dengan pengusaha dalam ranah memperjanjikan ketentuan-ketentuan di bawah peraturan normatif.

"Kami tidak pernah tau uang iuran yang tiap bulan terpotong otomatis diapakan oleh pengurus. Pengurus kerap menggunakan untuk tugas-tugas di luar pabrik dengan menggunakan kas serikat, tapi juga mendapatkan uang jalan dari pengurus cabang dan uang transport dari buruh pabrik lain yang kasusnya sedang ditanganim," kata seorang anggota serikat yang menolak disebutkan namanya.

Ketiga, sistem tenaga kerja fleksibel yang membagi status sosial buruh di pabrik menjadi "karyawan tetap" dan "karyawan tidak tetap" (kontrak, outsourcing dan magang). Buruh kontrak, misalnya, sekalipun membayar iuran yang sama dengan karyawan tetap, mereka menerima manfaat yang berbeda dari karyawan tetap.

"Diskriminasi itu pasti ada. Keanggotaan buruh kontrak tidak dilaporkan ke pengurus pusat, sehingga iurannya pun tidak disetorkan ke sana," lanjut buruh tersebut.

Padahal pasal 27 UU Serikat Pekerja/Buruh tersebut mewajibkan organisasi buruh melindungi dan membela anggota dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya; memperjuangkan peningkatan kesejahteraan anggota dan keluarganya, serta; mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi kepada anggotanya sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART).

Namun, selalu ada pilihan karena serikat buruh tidak hanya satu seperti jaman Orde Baru. Ada serikat-serikat yang bertanggung jawab, melindungi dan memajukan anggotanya. Dalam hal ini, buruh perlu memperhatikan jejak rekam sebuah serikat sebelum memutuskan akan bergabung.

Beraktivitas di Luar Pabrik

Hukum Ketenagakerjaan juga menjamin serikat buruh, federasi dan konfederasi yang memiliki bukti pencatatan diberikan hak untuk melakukan aktivitas yang cukup luas, meliputi:

  1. Membuat perjanjian kerja bersama dengan pengusaha.
  2. Mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial.
  3. Mewakili pekerja/buruh dalam lembaga ketenagakerjaan.
  4. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh.
  5. Melakukan kegiatan lainnya di bidang ketenagakerjaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Pelaksanaan hak-hak sebagaimaan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak ini memungkinkan buruh untuk beraktivitas di luar pabrik secara luas, misalnya membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH), mengadvokasi kasus-kasus rakyat dan bahkan berpolitik praktis selama tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang perlu diperhatikan adalah komitmen dan konsistensi perjuangan untuk kepentingan buruh dan masyarakat.

Organisasi buruh juga diperkenankan untuk bekerja sama maupun berafiliasi dengan serikat pekerja maupun organisasi internasional selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kesempatan ini tentunya semakin memperluas kesempatan buruh untuk membangun jaringan dan gerakan secara internasional.



*Bantu kami terus menyajikan informasi dengan berdonasi, KLIK DI SINI
Hubungi kami di BBM: 2BCF570E | Whats App/SMS: +6287785576150 | email: redaksi@solidaritas.net. Install aplikasi pembaca berita di Solidaritas.net Apps

Tidak ada komentar

Posting Komentar

Kami sangat menghargai pendapat Anda, namun kami perlu memastikan komentar Anda tidak mengandung unsur kebencian SARA sehingga komentar Anda harus melalui proses moderasi.

Jangan lewatkan